Lintasan Sejarah 7 November 2020
Montaser, Raja Terakhir Dinasti Samaniah Tewas
1047 tahun yang lalu, tanggal 21 Rabiul Awal 395 HQ, Montaser, raja terakhir dinasti Samaniah tewas.
Di akhir periode kekuasaan Dinasti Samaniah terjadi kerusuhan dan kekacuan. Berita memburuknya kondisi pemerintahan memaksa Ilak Khan Turk, komandan Soltan Mohammad Gaznawi ke Bukhara dan ia menahan raja Samaniah dan para pangeran. Ilak Khan Turk kemudian mengakhiri periode Dinasti Samaniah.
Pangeran terakhir Dinasti Samaniah, Abu Ibrahim yang dikenal dengan nama Montaser beberapa kali terlibat perang dengan Ilak Khan, tapi akhirnya ia kalan dan tewas di tangan seorang kepala kabilah Arab di kota Marv.
Dengan tewasnya Montaser, berakhir pula silsilah Dinasti Samaniah pasca berkuasanya tujuh raja dan kekuasaan selama 110 tahun dan menjadi awal dari terbentuknya silsilah Dinasti Zayyarian.
Partai Masyumi Berdiri
75 tahun yang lalu, tanggal 7 November 1945, Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau biasa disingkat Masyumi didirikan di Yogyakarta.
Partai itu didirikan melalui Kongres Umat Islam pada 7-8 November 1945 yang bertujuan mendirikan partai politik milik umat Islam sekaligus sebagai partai penyatu umat Islam dalam bidang politik.
Masyumi pada akhirnya dibubarkan Presiden Soekarno pada 1960 karena tokoh-tokohnya dicurigai terlibat dalam gerakan koreksi dari daerah dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Pada masa pemerintahan Soeharto, terjadi rehabilitasi sebagian anggota Masyumi, beberapa tokoh-tokoh Masyumi diperbolehkan aktif kembali dalam politik dengan meleburkan diri dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Sebenarnya Masyumi didirikan pada 24 Oktober 1943 karena Jepang memerlukan suatu badan untuk menggalang dukungan masyarakat Indonesia melalui lembaga agama Islam. Pada masa pendudukan Jepang, Masyumi belum menjadi partai, tapi federasi dari empat organisasi Islam diizinkan pada masa itu, yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam Indonesia.
Imam Khomeini: Dilarang Berunding dengan Utusan Carter Soal Tawanan!
41 tahun yang lalu, tanggal 17 Aban 1358 HS, Imam Khomeini ra mengeluarkan perintah larangan berunding dengan utusan Presiden Amerika Jimmy Carter soal tawanan.
Pada tanggal 13 Aban 1358 (4 November 1979) Kedutaan Besar Amerika atau yang lebih dikenal sebagai sarang spionase diduduki oleh "Mahasiswa Pengikut Garis Imam". Menyusul dukungan Imam Khomeini ra atas aksi yang dilakukan para mahasiswa, pemerintahan sementara Mahdi Bazargan mengundurkan diri.
Sekalipun tidak berharap demikian, Imam Khomeini ra akhirnya menerima pengunduran pemerintahan Bazargan. Sementara anggota kabinet pemerintahan sementara juga berharap Imam Khomeini ra tidak menerima permintaan pengunduran diri itu. Karena telah beberapa kali pemerintahan sementara berniat mengundurkan diri, tapi tidak diterima oleh Imam Khomeini ra.
Oleh karenanya, pemerintahan sementara mulai menekan para mahasiswa agar membebaskan para tawanan yang ditahan dari Kedubes AS di Tehran itu. Sementara itu, selain Imam Khomeini ra menerima pengunduran diri pemerintahan sementara, ternyata beliau tidak memperkenalkan pemerintahan baru, tapi menyerahkan pemerintahan kepada Dewan Revolusi, hingga terbentuknya parlemen pertama. Berbeda dengan pemerintahan sementara yang lebih solid, Dewan Revolusi terdiri dari anasir-anasir moderat, ekstrim, rohaniwan dan non-rohaniwan.
Pengunduran diri pemerintahan sementara dan pengalihan urusan pemerintahan kepada Dewan Revolusi membuat pupus segala harapan yang ada pada pemerintah Amerika untuk membebaskan para tawanan itu. Bagi mereka penyelesaian segera masalah ini menjadi semakin sulit. Hal ini menambah kegelisahan mereka. Saat ini mereka menghadapi ketegasan Imam Khomeini ra.
Pada tanggal 17 Aban 1358 (8 November 1979) Imam Khomeini ra mengeluarkan perintahnya sebagai berikut:
"Sesuai informasi yang ada, para wakil khusus Carter tengah menuju Iran. Mereka berkeinginan mengunjungi kota Qom dan bertemu dengan saya. Oleh karenanya, saya perlu mengingatkan bahwa pemerintah Amerika sebagai pelindung Shah telah menyatakan penentangannya secara terang-terangan terhadap Iran. Selain itu, sesuai yang telah disebutkan, Kedutaan Besar Amerika di Iran telah menjadi sarang spionase musuh-musuh kita yang anti-kebangkitan suci Islam.
Dengan demikian, tidak mungkin akan terjadi pertemuan saya dengan wakil-wakil khusus Amerika. Selain itu, 1. Anggota Dewan Revolusi tidak berhak menemui mereka. 2. Tidak ada seorang pejabat Iran-pun yang boleh bertemu dengan mereka. 3. Bila Amerika menyerahkan Shah yang telah lengser dan musuh nomor wahid Iran kepada kita dan tidak lagi memata-matai revolusi kita, pada saat itu baru terbuka jalan untuk merundingkan sebagian hubungan yang bermanfaat bagi bangsa Iran.”