Kaleidoskop Asia Tenggara

Sejumlah isu penting di kawasan Asia Tenggara yang terjadi selama tahun 1397 Hs yang dimulai sejak 21 Maret 2018 hingga 21 Maret 2019, di antaranya: terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB, Indonesia membuktikan dukungannya terhadap Palestina dengan mengucurkan bantuan satu juta dolar.

Dari Malaysia, PM Mahathir Mohammad menyebut Israel sebagai rezim penjahat, 2018, Tahun Pemberantasan Korupsi di Malaysia, Menlu Malaysia dan Singapura melanjutkan dialog penyelesaian masalah perbatasan, ASEAN siap membantu pemulangan Rohingya ke Myanmar. Isu dari Filipina mengenai pilihan Muslim Filipina terhadap Otonomi Daerah dalam referendum dan kelompok teroris Daesh menyatakan bertanggung jawab atas peledakan gereja Filipina.

 

Jadi Anggota Tidak Tetap DK PBB, Indonesia Buktikan Dukungan terhadap Palestina

Majelis Umum PBB pada hari Jumat, 8 Juni 2018 telah memilih lima negara sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB mulai 1 Januari 2019. Kelima negara terpilih tersebut yakni Republik Indonesia, Jerman, Belgia, Afrika Selatan dan Republik Dominika.

Tidak lama setelah terpilih, Indonesia menegaskan komitmennya untuk pendukung perjuangan palestina. Di siding PBB, wakil Indonesia menyampaikan urgensi pengiriman investigator khusus HAM PBB ke jalur Gaza untuk menyelidiki kejahatan yang dilakukan rezim Zionis terhadap orang-orang Palestina.

Pemerintah Indonesia secara tegas mendesak PBB segera mengakhiri impunitas Israel yang masih melanjutkan kejahatan terhadap Palestina. Pada Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa yang membahas situasi hak asasi manusia (HAM) di wilayah pendudukan Palestina, pemerintah Indonesia kembali menyampaikan posisinya yang tegas dalam membela hak-hak legal rakyat Palestina.

"Sudah lebih dari 60 tahun Israel membuat kawasan sebagai teater ketegangan dan kekerasan. Rakyat Palestina mengalami kesulitan hidup setiap hari, dan Israel dengan keras kepala terus mengabaikan desakan internasional untuk mengakhiri pendudukan ilegal nya di tanah milik Palestina," ujar Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional lainnya di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib, (Selasa,25/9/2018).

 

Indonesia Bantu Satu Juta Dolar untuk Palestina

Pemerintah Indonesia kembali membuktikan komitmennya membantu Palestina dengan memberikan bantuan senilai satu juta dolar. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Komisioner Jenderal Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) Pierre Krähenbühl menandatangani perjanjian kontribusi kemanusiaan Indonesia bagi pengungsi Palestina ex-Gazan di Jerash Camp, Yordania, Selasa (5/3).

 

Kontribusi kemanusiaan Indonesia sebesar 1 juta dolar AS akan diberikan untuk membantu kebutuhan makanan dan kesehatan bagi para pengungsi. Menlu RI menyampaikan bahwa kontribusi Indonesia tersebut menunjukan kebersamaan dan komitmen Indonesia untuk terus membantu rakyat Palestina.

Retno menegaskan kembali bahwa isu Palestina ada di jantung politik luar negeri Indonesia, dan menjadi perhatian dan keprihatinan rakyat Indonesia. Indonesia akan terus memberikan dukungan kepada masyarakat Palestina baik dalam bentuk bantuan keuangan maupun program peningkatan kapasitas.

 

PM Malaysia: Israel, Rezim Penjahat

Perdana Menteri Mahathir Mohamad menanggapi keputusan Komite Paralimpik Internasional (IPC) yang membatalkan hak Malaysia untuk menjadi tuan rumah Kejuaraan Dunia Para Renang 2019.

"Mereka (IPC) ingin membatalkan, biarkan mereka membatalkan. Saya melihat bahwa dunia harus mengikuti apa yang dikatakan Israel. Saya tidak mengerti karena dunia memiliki kekuatan tetapi masih harus mendengarkan Israel," ujarnya dalam sebuah pernyataan, Senin (28/1/2019).

IPC membatalkan hak Malaysia sebagai tuan rumah pada Ahad lalu setelah Kuala Lumpur menolak kunjungan para perenang Israel untuk berpartisipasi dalam Kejuaraan Dunia Para Renang. Turnamen ini dijadwalkan akan diadakan di Kuching, Sarawak mulai 29 Juli hingga 4 Agustus 2019. Mahathir menegaskan bahwa Malaysia tidak akan pernah memiliki hubungan dengan rezim Zionis.

“Kami berpegang pada prinsip kami bahwa Israel adalah rezim penjahat dan telah melanggar hukum internasional, tanpa ada yang berkata apa-apa," tambahnya.

"Jadi kami memiliki hak untuk menyuarakan perasaan dan kebijakan kami sendiri. Tindakan Malaysia mirip dengan Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa yang tidak mengizinkan orang asing tertentu masuk ke negara mereka," tandas Mahathir.

 

2018, Tahun Pemberantasan Korupsi di Malaysia

Pemerintah Malaysia meluncurkan target lima tahun untuk memberantas korupsi di tubuh pemerintahan, setelah negara ini dilanda kasus korupsi besar 1MDB, yang menjatuhkan pemerintahan sebelumnya.

CNN hari Rabu (30/1) melaporkan, rencana yang dicanangkan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad ini mencakup sejumlah poin penting, di antaranya aturan proses penunjukan pemegang jabatan-jabatan penting.

Selain itu, kampanye ini juga mengharuskan anggota parlemen dan menteri untuk melaporkan aset mereka, juga memperkenalkan undang-undang baru untuk mengatur pendanaan dan lobi politik.

Mahathir Mohamad mengatakan, rencana ini sebagai pernyataan kuat dari pemerintah berkuasa yang akan melacak dan menuntut para pelaku kejahatan di masa lalu, sementara para pelaku saat ini dan di masa depan akan menghadapi tindakan yang lebih keras.

Situs kantor berita Malaysia, Bernama menyebut tahun 2018 sebagai tahun pemberantasan korupsi.

Bernama hari Rabu (26/12) menurunkan tulisan "2018: Year of anti-corruption sweep in Malaysia" yang menyoroti perjalanan pasang surut pemberantasan korupsi sejak kemenangan kubu Pakatan Harapan (PH) dalam pilihan raya pada Rabu, 9 Mei 2018.

Setelah terpilih sebagai Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad menjadikan pemberantasan korupsi sebagai agenda utama pemerintahan baru yang dipimpinnya.

Keberhasilan Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC) dalam mengungkap banyak kasus korupsi yang melibatkan "ikan besar" membuka mata orang Malaysia mengenai efek destruktifnya terhadap pembangunan di negera ini.

Mantan pemimpin eksekutif 1Malaysia Development Berhad (1MDB), Arul Kanda Kandasamy, ditahan karena diduga berperan memanipulasi laporan audit keuangan lembaga tersebut.

Channel NewsAsia melaporkan, Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC) di Putrajaya hari Selasa (11/12) mengatakan, Arul Kanda ditahan hari ini sekitar pukul 10.32 setelah diperiksa di markas Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC) di Putrajaya.

Mantan perdana menteri Malaysia kembali ditangkap oleh aparat keamanan negara itu masih terkait skandal 1MDB hari Senin (10/12) sekitar pukul 11.00 waktu Malaysia.

Namun laporan terakhir menyebutkan, Najib Razak dibebaskan pada Senin siang setelah membayar sejumlah uang jaminan. Mantan PM Malaysia itu dijerat tuduhan baru mengintervensi audit keuangan perusahaan 1MDB.

 

Redam Konflik, Menlu Malaysia dan Singapura Lanjutkan Dialog

Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah dan sejawatnya dari Singapura, Vivian Balakrishnan dalam pertemuan yang berlangsung hari Selasa (8/1) di Singapura bersepakat untuk meredam sengketa wilayah udara dan maritim yang sempat membuat hubungan keduanya memanas menjelang akhir tahun 2018.

Kedua menlu negara bertetangga ini akan menyelesaikan sengketa wilayahnya  dengan cara dialog dalam situasi yang kondusif.

"Singapura-Malaysia adalah negara bertetangga yang sangat dekat. Kedua negara punya sejarah panjang dalam berhubungan baik. Hanya ada satu cara di masa depan yaitu untuk memperkuat hubungan kedua negara," ujar Syaifuddin.

Menlu Malaysia dan Singapura menilai pertemuan keduanya berjalan positif dan konstruktif.

"Kedua belah pihak menegaskan kembali komitmen masing-masing untuk menjaga dan meningkatkan hubungan yang vital antara kedua negara atas dasar kesetaraan dan rasa saling menghormati," tutur Vivian dan Saifuddin dalam pernyataan bersama dilansir Channel NewsAsia.

Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad menekankan penyelesaian sengketa perbatasan negara ini dengan Singapura. Mahathir menilai sengketa perbatasan maritim di pelabuhan Johor harus diselesaikan melalui dialog, dan tidak akan menyulut konfrontasi fisik.

 

ASEAN Siap Bantu Pemulangan Rohingya ke Myanmar

Para peserta KTT ASEAN ke-33 di Singapura dalam pernyataan bersamanya menegaskan pemulangan para pengungsi Muslim Rohingya ke Myanmar.

Petinggi 10 negara anggota ASEAN dalam pernyataan bersamanya pada KTT ASEAN ke-33 di Singapura menuntut komitmen Myanmar dalam pemulihan keamanan dan kehormatan para pengungsi Muslim Rohingya serta pemulangan mereka ke negara bagian Rakhine, Myanmar.

Para pemimpin ASEAN dalam pertemuan di Singapura mengumumkan kesiapannya untuk membantu Myanmar memulangkan ratusan ribu pengungsi Muslim Rohingya dari Bangladesh ke Myanmar.

Pelapor khusus PBB mengatakan, panglima militer Myanmar harus diadili karena genosida yang dilakukannya terhadap minorita Muslim Rohingya di negara itu.

Kantor berita Reuters (25/1/2019) melaporkan, Pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di Myanmar, Yanghee Lee, Jumat (25/1) mengumumkan, penahanan Panglima militer Myanmar sangat diperlukan untuk menghitung kejahatan yang dilakukannya sebelum para pengungsi Muslim kembali.

Ia menambahkan, Panglima militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing dan yang komandan militer lainnya harus dimintai pertanggungjawaban atas genosida di Rakhine dan kejahatan kemanusiaan serta kejahatan perang yang mereka lakukan di wilayah lain Myanmar.

Tim pencari fakta PBB tahun lalu mengatakan, militer Myanmar melakukan aksi kejahatan terhadap Muslim Rohingya termasuk pembantaian, pemerkosaan dan genosida. Tim tersebut menuntut Jenderal Min Aung Hlaing beserta lima  jenderal lainnya agar diseret ke pengadilan atas kejahatan-kejahatan itu.

Referendum Usai, Muslim Filipina Pilih Otonomi Daerah

Warga Muslim Filipina dalam referendum yang baru-baru ini digelar, memilih untuk menjadikan daerahnya sebagai wilayah otonom. Komisi Pemilihan Filipina mengumumkan, Daerah Otonomi Bangsamoro di wilayah Muslim Mindanao dianggap telah diratifikasi setelah dilakukannya referendum pada Senin (21/1).

Dalam referendum itu, sekitar 1,5 juta orang memilih untuk mendukung wilayah otonom. Ini merupakan hasil upaya perdamaian antara pemerintah Manila dengan Front Pembebasan Islam Moro, kelompok pemberontak Muslim utama, untuk merealisasikan kesepakatan yang ditandatangani pada 2014 tetapi tertahan di Kongres Filipina hingga akhirnya disetujui tahun lalu.

Berdasarkan kesepakatan itu, para pemberontak harus menghentikan upaya mereka mendirikan negara merdeka di Filipina yang mayoritas beragama Kristen dengan imbalan otonomi luas, meskipun mereka awalnya menginginkan sebuah unit federal yang lebih besar.

Daesh Bertanggung Jawab atas Peledakan Gereja Filipina

Kelompok teroris Daesh mengaku bertanggung jawab atas peledakan dua bom yang menewaskan dan melukai puluhan orang di sebuah gereja Katolik di Jolo, Sulu, Filipina selatan.

Kelompok teroris Daesh mengeluarkan pernyataan resmi yang menyatakan dua pembom bunuh diri meledakan sabuk peledak pada hari Minggu (27/1) di dalam gereja Cathedral of Our Lady of Mount Carmel dan di tempat parkir sehingga menewaskan sedikitnya 20 orang.

 

Komandan militer Mindanao Barat, Filipina, Letjen Arnel Dela Vega mengumumkan, bom tersebut sudah dipasang sebelumnya di gereja dan tidak diledakkan oleh pembom bunuh diri.

Aparat keamanan Filipina sebelumnya menduga dalang di balik serangan teror ke gereja ini adalah kelompok Abu Sayyaf yang berafiliasi ke Daesh. (PH)