Lembaga HAM Internasional dan Pencabutan Sanksi AS terhadap Iran
Ketika epidemi Covid-19 dan gelombang barunya berlanjut di dunia, termasuk di Iran, sanksi AS menjadi hambatan utama bagi akses Iran terhadap pasar global. Menyikapi masalah ini, lebih dari 40 organisasi hak asasi manusia telah meminta pemerintah Biden untuk mencabut sanksi yang membuat Iran semakin sulit menghadapi wabah Corona.
Surat tersebut mendesak Biden supaya memenuhi janjinya untuk mendorong kemudahan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Iran di tengah banyaknya korban tewas akibat wabah Covid-19 dan memperingatkan bahwa penundaan vaksinasi secara langsung akan menimbulkan ancaman serius bagi kehidupan masyarakat biasa.
Sanksi selama ini menjadi salah satu alat terpenting yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap negara-negara yang menolak mengamini dikte Washington. Gelombang tekanan sanksi AS terhadap Iran semakin gencar setelah Donald Trump secara sepihak menarik negaranya keluar dari JCPOA, dan menjatuhkan sanksi berat terhadap berbagai sektor ekonomi Iran. Keadaan ini terus berlanjut di saat Covid-19 merebak di dunia.
Masalah kerja sama dan bantuan internasional kepada negara-negara di bidang medis sangat ditekankan oleh organisasi internasional, terutama masalah akses semua negara untuk mensuplai vaksin, obat-obatan dan peralatan medis.
"Negara-negara harus bekerja sama untuk menyepakati dan menandatangani perjanjian internasional baru tentang persiapan dan pemberantasan epidemi," kata Tedros Adhanom, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia.
Terlepas dari semua rekomendasi tersebut, sanksi AS terhadap Iran terus berlanjut, sehingga dalam beberapa bulan terakhir, akses Iran ke pasar global untuk pembelian obat-obatan dan peralatan medis terus diblokir yang berdampak membahayakan nyawa banyak pasien.
Berlanjutnya sanksi AS yang menindas terhadap Iran telah menimbulkan kendala serius bagi upaya vaksinasi Corona di Iran dan negara-negara yang terkena sanksi AS.
"Ketika peralatan dan fasilitas medis dibutuhkan, sanksi AS secara sepihak dan ilegal mencegah Iran memperoleh akses. Di bidang vaksin, Iran mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengimpor vaksin dan melakukan vaksinasi," kata Abdul Nasser Hemmati, Gubernur Bank Sentral Iran.
Masalah ini menimbulkan keprihatinan di kalangan kelompok hak asasi manusia. Mereka memandang sanksi telah memperburuk krisis kesehatan global, dan menyebabkan warga sipil yang tidak bersalah meninggal karena kurangnya akses untuk pengobatan.
Meskipun pemerintah AS mengklaim bahwa sanksi tidak menghalangi negara-negara untuk memperoleh akses medis, tapi dalam praktiknya jauh panggang dari api.
"Terorisme ekonomi merampas akses negara-negara yang ditargetkan terhadap obat-obatan esensial, layanan, dan peralatan medis untuk melawan virus Corona," kata Abolfazl Amoui, Juru Bicara Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran.
Menurut banyak pejabat AS, sanksi AS terhadap Iran sejauh ini telah gagal, seperti yang dikatakan mantan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, "Kami belum mencapai apa yang diharapkan dan kami tidak dapat memaksa Iran untuk menyetujui perjanjian baru,".
Tampaknya terlepas dari semua peringatan dan permintaan dari kelompok hak asasi manusia, serta klaim pejabat AS di bidang hak asasi manusia, para pejabat AS terus menekankan kebijakan pemberian sanksi dan terorisme ekonomi. (PH)
