PBB: Israel Harus Mengakhiri Pendudukan

Pars Today - Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia di Teritori Palestina yang Diduduki menegaskan bahwa rezim Zionis harus mengakhiri pendudukan atas tanah Palestina.

Menurut laporan pada Selasa (03/02/2026) pagi dari IRNA mengutip Palestina Today, Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia di Palestina Pendudukan dalam sebuah pesan yang diposting di media sosial X menekankan perlunya menghormati keputusan Mahkamah Internasional dan meminta dukungan kemanusiaan untuk penduduk Jalur Gaza serta memastikan masuknya bantuan tanpa syarat ke wilayah ini.

"(Rezim) Israel tidak berhak menghalangi siapa pun untuk memasuki tanah Palestina yang secara ilegal didudukinya," imbuhnya.

Menanggapi keputusan rezim Zionis untuk menghentikan kegiatan Dokter Lintas Batas di Jalur Gaza dan tenggat waktu untuk menarik anggotanya dari Gaza, Albanese berkata, "Berhenti mengalah terhadap tuntutan pendudukan ilegal!"

"Saatnya untuk menegakkan keadilan telah tiba," tegasnya.

Pada hari Minggu (01/02), dalam sebuah langkah yang dapat berdampak luas terhadap situasi kemanusiaan di Gaza, rezim Zionis Israel mengumumkan bahwa organisasi Dokter Lintas Batas harus menghentikan aktivitasnya dan meninggalkan Jalur Gaza pada akhir Februari.

Keputusan itu dibuat dengan dalih kegagalan organisasi ini memberikan daftar stafnya, sebuah syarat yang oleh rezim Israel dianggap sebagai persyaratan administratif agar organisasi kemanusiaan dapat terus beroperasi.

Menurut keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Urusan Zionis di Luar Wilayah Pendudukan, kegagalan untuk memberikan nama-nama staf Palestina dari Dokter Lintas Batas berarti berakhirnya izin organisasi tersebut untuk beroperasi di Gaza.

Kementerian ini mengumumkan bahwa jika situasi ini berlanjut, kegiatan kemanusiaan organisasi tersebut akan ditangguhkan dan penarikan mereka dari Gaza akan dilaksanakan.

Sebaliknya, Dokter Lintas Batas memandang langkah ini sebagai bagian dari tren yang lebih luas berupa tekanan, intimidasi, dan kampanye sabotase terhadap lembaga-lembaga bantuan yang beroperasi di Gaza dan Tepi Barat, yang bertujuan untuk membatasi kegiatan kemanusiaan dan mengurangi tingkat layanan medis vital.(sl)