OKI Peringatkan Eskalasi terhadap Iran, Kutuk Kebijakan Pemukiman Israel

Pars Today – Komite Eksekutif Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam pertemuan luar biasa mengutuk kebijakan pemukiman dan aneksasi di Tepi Barat. OKI juga menyatakan keprihatinan atas ancaman terbaru terhadap Republik Islam Iran dan menegaskan bahwa setiap penggunaan kekerasan terhadap negara berdaulat adalah pelanggaran nyata hukum internasional.

Melaporkan dari Russia al-Youm, IRNA pada Jumat, 27 Februari 2026, Komite Eksekutif OKI di tingkat menteri luar negeri menggelar pertemuan darurat untuk membahas "keputusan ilegal" rezim Zionis terkait perluasan pemukiman dan aneksasi Tepi Barat.

Wakil Sekretaris Jenderal OKI untuk Urusan Palestina dan Quds, Samir Bakr Dhiyab, memperingatkan bahaya tindakan Israel yang menargetkan keberadaan bangsa Palestina, tanah, dan tempat suci mereka. OKI kembali menegaskan bahwa Israel tidak memiliki kedaulatan atas tanah Palestina, termasuk Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Quds.

Peserta pertemuan juga mengecam keras "pernyataan provokatif" Duta Besar AS untuk Wilayah Pendudukan, Mike Huckabee, dan keputusan Kedutaan AS memberikan layanan konsuler kepada pemukim di permukiman ilegal Tepi Barat. Tindakan ini dinilai sebagai pelanggaran berat hukum internasional.

Pertemuan ini menekankan perlunya implementasi rencana yang diajukan Presiden AS Donald Trump dan transisi ke fase keduanya. OKI juga mendesak gencatan senjata penuh dan permanen serta penarikan total pasukan Israel, seraya menegaskan persatuan tanah Palestina.

Dalam bagian lain pernyataan, peserta menyatakan keprihatinan mendalam atas meningkatnya ketegangan dan eskalasi retorika konfrontatif di kawasan Timur Tengah, termasuk ancaman terbaru penggunaan kekerasan terhadap Republik Islam Iran dan penempatan pasukan militer agresif yang provokatif. Setiap ancaman penggunaan kekerasan atau tindakan kekerasan terhadap negara berdaulat adalah pelanggaran terang-terangan hukum internasional.

Peserta pertemuan juga menyambut baik upaya diplomatik terkini antara Republik Islam Iran dan AS, serta mendukung langkah-langkah konstruktif untuk mengurangi ketegangan. Peran negara-negara yang memfasilitasi proses ini, termasuk Oman, Turki, Qatar, Mesir, dan Arab Saudi, juga diapresiasi.

Komite Eksekutif OKI menyatakan akan menempuh semua langkah politik dan hukum yang mungkin untuk melawan kebijakan rezim Zionis, termasuk merujuk masalah ini ke Dewan Keamanan, Majelis Umum PBB, dan pengadilan internasional.(sl)