Starmer Terjepit: Krisis Pertahanan Inggris Mengguncang NATO

Pars Today - Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, yang menghadapi tekanan meningkat di dalam negeri pasca-pengunduran diri dua pejabat tinggi Kementerian Pertahanan, dalam telepon dengan Sekretaris Jenderal NATO dan pengulangan komitmen London untuk meningkatkan pengeluaran militer, berupaya mengelola krisis pertahanan negaranya yang semakin memuncak di ambang KTT aliansi militer ini dengan menampilkan kesetiaan kepada NATO.

Melansir IRNA, 14 Juni 2026, Kantor Perdana Menteri Inggris dalam sebuah pernyataan mengumumkan bahwa Starmer dalam panggilan telepon dengan Mark Rutte, Sekretaris Jenderal NATO, membahas rencana pemerintah untuk mempublikasikan skema investasi pertahanan, menjelang pertemuan mendatang aliansi ini di Ankara.

Berdasarkan pernyataan Kantor Perdana Menteri, Starmer dan Rutte dalam panggilan ini sepakat bahwa sekutu NATO harus memperkuat kemampuan pertahanan kolektif dan bertindak lebih cepat menghadapi apa yang disebut sebagai "ancaman bersama yang terus berevolusi".

Perdana Menteri Inggris juga sekali lagi menjanjikan bahwa skema investasi pertahanan pemerintah akan dipublikasikan sebelum KTT NATO di Ankara. Ini adalah skema yang publikasinya ditunda sejak tahun lalu akibat perselisihan finansial, dan kini telah berubah menjadi simbol jurang pemisah antara ambisi militer London dan kemampuan finansial pemerintah.

Kantor Perdana Menteri juga mengumumkan bahwa Sekretaris Jenderal NATO menyambut baik peningkatan investasi pertahanan Inggris sebagai "kontribusi penting" bagi aliansi ini. Namun frasa seremonial ini, di ruang politik London, lebih dianggap sebagai upaya untuk menenangkan sekutu dan meredam krisis internal daripada menunjukkan kekuatan.

Starmer dalam panggilan yang sama mengulangi target peningkatan pengeluaran pertahanan hingga 3 persen PDB di parlemen mendatang, namun komitmen ini masih disertai dengan ketidakpastian waktu, tekanan finansial, dan penolakan di dalam pemerintahan.

Akar Krisis: Pengunduran Diri Berantai

Panggilan Starmer dan Rutte dilakukan dalam kondisi di mana Starmer menghadapi tekanan meningkat pasca-pengunduran diri baru-baru ini dari Menteri Pertahanan dan wakilnya. John Healy, Menteri Pertahanan Inggris yang mengundurkan diri, pada Kamis (11/6) lalu, dengan kritik tajam terhadap Perdana Menteri, mengumumkan bahwa pemerintah tidak menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk menjaga keamanan negara.

Media Inggris melaporkan bahwa perselisihan utama adalah soal celah finansial dalam proyek-proyek Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan meminta penyediaan sekitar 18 miliar poundsterling untuk menutupi defisit program-program utamanya, tetapi Kantor Perdana Menteri dan Kementerian Keuangan hanya menyetujui 13,5 miliar poundsterling. Perselisihan inilah yang berujung pada pengunduran diri Healy dan kemudian pengunduran diri wakilnya Al Carnes, mengubah krisis dari perselisihan administratif menjadi tantangan serius bagi kredibilitas politik Starmer.

Healy dalam surat pengunduran dirinya memperingatkan bahwa pemerintah telah gagal menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk membela Inggris di tengah meningkatnya ancaman. Ia juga menilai skema investasi pertahanan yang sedang disusun tidak memadai, dan menekankan bahwa program ini jauh dari kebutuhan negara dalam situasi saat ini.

Dimensi Internasional: Washington Juga Cemas

Masalah ini, dari kacamata para ahli di Inggris, bukan sekadar pengunduran diri. Bertepatan panggilan Starmer dengan Rutte, tekanan dari Washington, dan mendekatnya KTT NATO menunjukkan bahwa krisis pertahanan London telah melampaui batas-batas domestik.

Amerika Serikat, di periode kedua kepresidenan Donald Trump yang berulang kali meminta sekutu Eropa membayar porsi lebih besar dari biaya keamanan mereka, pasca-pengunduran diri Healy juga menekankan perlunya peningkatan kemampuan militer Inggris. Elbridge Colby, Wakil Menteri Perang Amerika, meminta London untuk bertindak dengan "urgensi dan tekad" yang lebih besar untuk memperkuat kekuatan militernya.

Sikap ini menunjukkan bahwa Washington juga tidak menganggap krisis anggaran pertahanan Inggris sebagai sekadar pertengkaran internal, melainkan sebagai bagian dari masalah yang lebih luas: ketergantungan Eropa pada Amerika di bidang keamanan.

Fungsi Ganda Panggilan Starmer-Rutte

Dari perspektif ini, panggilan dengan Sekretaris Jenderal NATO memiliki fungsi ganda bagi Starmer. Di satu sisi, ia ingin menunjukkan kepada sekutu asing bahwa London tetap berkomitmen pada kewajiban militernya. Di sisi lain, ia berupaya memberikan citra pengendalian krisis di dalam negeri.

Namun kenyataannya adalah bahwa komitmen untuk meningkatkan pengeluaran militer tanpa rencana yang jelas, sumber daya yang berkelanjutan, dan konsensus di dalam pemerintahan, alih-alih menyelesaikan masalah, justru menambah tekanan baru pada kabinet.

Pemerintah Starmer sebelumnya telah mengumumkan bahwa pengeluaran pertahanan Inggris akan meningkat menjadi 2,5 persen PDB mulai April 2027, dan di parlemen berikutnya akan mengejar tingkat 3 persen.

Namun laporan-laporan menunjukkan bahwa proposal pemerintah saat ini untuk jalur pengeluaran pertahanan adalah peningkatan hingga sekitar 2,68 persen PDB pada tahun 2030. Angka ini memiliki jarak yang cukup signifikan dengan target 3,5 persen yang dibahas di lingkaran NATO sebagai tingkat yang diharapkan untuk dekade mendatang.

Dengan kata lain, London di satu sisi berbicara tentang peran dalam keamanan Eropa, Ukraina, dan misi-misi global, namun di sisi lain masih bergulat dengan perselisihan internal untuk menyediakan sumber daya dasar program-program pertahanannya sendiri.

Suara dari Dalam: Chatham House dan Richard Baronz

Chatham House, think tank terkemuka Inggris, dalam sebuah analisis menulis bahwa pengunduran diri Healy bukan sekadar perselisihan pribadi dengan Starmer, melainkan tanda yang semakin jelas dari krisis dalam kebijakan pertahanan pemerintah.

Richard Baronz, mantan perwira tinggi militer Inggris dan salah satu penulis Strategi Pertahanan 2025, menekankan bahwa pemerintah Starmer awalnya menerima laporan ini sebagai peta jalan modernisasi angkatan bersenjata, namun kini tidak bersedia menyediakan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan sepenuhnya program yang sama. Menurutnya, pendekatan semacam ini bukan berarti kemajuan dalam kemampuan pertahanan Inggris, melainkan sejenis kemunduran yang dapat melemahkan kredibilitas London di NATO dan di mata sekutu-sekutunya.

Analisis ini penting karena muncul dari dalam struktur keahlian Inggris dan menunjukkan bahwa krisis pertahanan pemerintah Starmer bukan sekadar produk dari persaingan partai atau tekanan media. Strategi Pertahanan Inggris didasarkan pada asumsi bahwa dunia telah memasuki tahap yang lebih berisiko, dan angkatan bersenjata negara ini, untuk menghadapi perang masa depan, teknologi baru, drone, ancaman siber, dan persaingan kekuatan-kekuatan besar, membutuhkan transformasi serius.

Kini kerangka strategis yang sama menghadapi hambatan anggaran, dan Menteri Pertahanan yang seharusnya melaksanakannya, telah meninggalkan pemerintahan sebagai protes atas ketidakcukupan sumber daya.

Menteri Baru dan Upaya Pencitraan

Untuk meredam dampak krisis ini, pemerintah menunjuk Dan Jarvis sebagai Menteri Pertahanan baru. Jarvis, yang memiliki latar belakang militer, di hari-hari pertama tanggung jawabnya berupaya memberikan citra pergerakan pemerintah menuju inovasi pertahanan dengan mengunjungi pusat pengujian drone di Swindon.

Kementerian Pertahanan memperkenalkan pusat ini sebagai salah satu pusat pengujian drone terbesar di Eropa, dan menganggapnya sebagai bagian dari pembelajaran dari perang Ukraina dan perkembangan militer terbaru. Namun pameran teknologi dan penekanan pada drone tidak dapat menyembunyikan pertanyaan mendasar: sumber daya apa yang dimiliki pemerintah untuk mengubah slogan transformasi pertahanan menjadi kemampuan operasional yang berkelanjutan?

Dua Konsekuensi Utama

Dari kacamata pengamat, krisis saat ini memiliki dua konsekuensi penting.

Pertama, posisi Starmer di dalam partai yang berkuasa semakin melemah. Pengunduran diri Menteri Pertahanan dan wakilnya terjadi dalam kondisi di mana Perdana Menteri Inggris sebelumnya juga telah menghadapi tekanan politik, penurunan popularitas, dan bisikan persaingan kepemimpinan di Partai Buruh.

Kedua, kredibilitas eksternal London juga sedang diuji. Inggris selama bertahun-tahun berupaya menampilkan diri sebagai salah satu pilar utama NATO, pendukung keras Ukraina, dan aktor aktif dalam krisis-krisis keamanan, tetapi kini bahkan sekutu-sekutunya pun mempertanyakan kemampuan finansial dan militer negara ini untuk memainkan peran semacam itu.

Dari perspektif ini, KTT NATO mendatang di Ankara bagi Starmer bukan sekadar peristiwa diplomatik. Ia harus di pertemuan itu menunjukkan bahwa skema investasi pertahanan Inggris lebih dari sekadar dokumen yang tertunda dan politis. Namun semakin jauh jarak antara janji dan sumber daya, semakin kuat kemungkinan bahwa KTT NATO alih-alih menjadi panggung pamer kekuatan London, akan berubah menjadi cermin yang menunjukkan keterbatasannya.

Dengan demikian, panggilan Starmer dengan Rutte tidak bisa dianggap sekadar konsultasi biasa antara Perdana Menteri Inggris dan Sekretaris Jenderal NATO.

Panggilan ini dilakukan pada saat krisis pertahanan London mencapai puncaknya, dan pemerintah Partai Buruh berupaya mengelola tekanan internal melalui jalur menampilkan komitmen kepada NATO. Namun pengunduran diri beruntun, perselisihan anggaran, peringatan dari think tank, dan tekanan dari Amerika menunjukkan bahwa masalah utamanya bukan kekurangan pernyataan politik, melainkan jurang yang semakin melebar antara klaim kekuatan militer Inggris dan kapasitas nyatanya.

Analisis ini menyingkap ironi yang menyakitkan bagi London: Inggris yang selama puluhan tahun memposisikan diri sebagai "adik kecil yang paling setia" bagi Amerika di Eropa, kini justru sedang mengalami krisis yang memperlihatkan bahwa kesetiaan itu butuh biaya yang tidak lagi mampu mereka bayar. Starmer menelepon Rutte bukan untuk menunjukkan kekuatan, tetapi untuk menutupi kelemahan. Dan yang paling menarik adalah angka-angkanya: target 3%, realitas 2,68%, harapan NATO 3,5%. Di antara angka-angka itu, ada jurang yang bukan sekadar finansial, ia adalah jurang antara ambisi dan realitas, antara janji dan kemampuan. KTT Ankara nanti mungkin bukan panggung bagi Inggris untuk bersinar, tetapi cermin yang memaksa mereka melihat siapa mereka sebenarnya.(Sail)