Pemerintah Arab Saudi Buka Jalur Umrah bagi Jamaah Indonesia

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan akses umrah dibuka oleh Kerajaan Arab Saudi, karena penanganan COVID-19 di Indonesia menjadi semakin baik.

Pertama, kata dia, melalui pembahasan yang cukup lama dan intens melalui lobi, baik pada level menteri luar negeri, menteri agama, dan juga menteri kesehatan.

"Dan kedua, karena perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia yang semakin baik," ujar Zainut Tauhid di Jakarta.

Kerajaan Arab Saudi memberikan lampu hijau untuk kedatangan jamaah umrah asal Indonesia, lantaran kasus di Indonesia terus menunjukkan tren penurunan.

Sementra itu, pemerintah Arab Saudi, melalui nota diplomatik Kedutaan Besar di Jakarta pada 8 Oktober, menyatakan bahwa pelaksanaan ibadah umrah bagi jamaah dari Indonesia kembali dibuka, sebagaimana dikatakan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi.

“Kedutaan telah menerima informasi dari pihak berkompeten di Kerajaan Saudi Arabia perihal pengaturan dimulainya kembali pelaksanaan umrah bagi jamaah umrah Indonesia,” kata Menlu dalam pengarahan pers yang dipantau di Jakarta.

Dia juga menjelaskan bahwa saat ini sebuah komite khusus di Arab Saudi tengah berupaya untuk meminimalisasi segala hambatan yang dapat menghalangi jamaah umrah Indonesia untuk melakukan ibadah tersebut.

Selain itu, Saudi juga mempertimbangkan penetapan masa karantina selama lima hari bagi para jamaah umrah yang tidak memenuhi standar kesehatan yang dipersyaratkan.

Kedua negara juga tengah bekerja untuk dapat berbagi informasi terkait latar belakang kesehatan jamaah, guna mempermudah proses masuk ke Arab Saudi.

Menanggapi keberhasilan pemerintah meyakinkan Arab Saudi, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi keberhasilan pemerintah meyakinkan Arab Saudi untuk bisa mengizinkan pelaksanaan ibadah umrah bagi jemaah Indonesia.

"Saya menyambut baik atas kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang mengizinkan kembali pelaksanaan ibadah umrah bagi jemaah Indonesia serta mengapresiasi kerja dan usaha keras Pemerintah Indonesia yang mampu meyakinkan Pemerintah Arab Saudi dalam hal penanganan pandemi COVID-19," ujar Bamsoet dalam keterangan tertulis di Jakarta.

Bamsoet mengatakan izin pelaksanaan umrah bagi jemaah Indonesia diberikan atas dasar mulai membaiknya laju perkembangan COVID-19 di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir.

Dia meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan otoritas terkait di Kerajaan Saudi mengenai kebijakan baru penyelenggaraan ibadah umrah agar pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan baru tersebut, khususnya yang terkait dengan karantina maupun vaksinasi.

Dia meminta Kementerian Agama untuk terus melakukan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Arab Saudi guna memastikan pembukaan ibadah umrah bisa segera direalisasikan, sekaligus memastikan kuota jemaah yang akan beribadah, mengingat masyarakat Indonesia sudah sangat menantikannya.

Sementaraitu, Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan (Kemkes), Siti Nadia Tarmizi mengatakan pemerintah masih membahas prosedur umrah dan vaksinasi COVID-19 terkait persyaratan dari Arab Saudi bagi calon jamaah asal Indonesia.

"Akan ada persiapan teknis, baik terkait prosedur umrah, vaksinasi dan karantina," kata Nadia di Jakarta, Selasa (12/10/2021).

Sebelumnya, Pemerintah Arab Saudi membuka kembali pelaksanaan ibadah umrah bagi jamaah dari Indonesia. Namun, calon jamaah harus sudah divaksin dan memiliki sertifikat vaksin.

Selain itu, calon jamaah penerima vaksin Sinovac dan Sinopharm wajib melakukan booster atau vaksinasi ketiga dengan menggunakan salah satu dari empat jenis vaksin yang saat ini disetujui Pemerintah Arab Saudi.

Empat jenis vaksin tersebut adalah Oxford-AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson, dan Moderna.

Nadia menuturkan hal terkait prosedur dan pemenuhan persyaratan untuk umrah tersebut masih akan dibahas lebih lanjut. (Antaranews)