Bagaimana Seharusnya BUMN Menurut Presiden RI Joko Widodo
(last modified Sat, 16 Oct 2021 06:04:20 GMT )
Okt 16, 2021 13:04 Asia/Jakarta
  • Presiden RI Joko Widodo
    Presiden RI Joko Widodo

Presiden  Indonesia Joko Widodo memberikan arahan kepada para Direktur Utama BUMN di Hotel Meruorah Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis, (14/10/2021).

Namun pidato Presiden Jokowi baru ditayangkan di kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Sabtu, (16/10/2021).

Dalam pidatonya, Presiden Jokowidodo memberikan waktu 1-2 tahun bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan perubahan fundamental sehingga meningkatkan daya saing.

"Saya ingin melihat betul-betul dalam waktu setahun dua tahun ada sebuah perubahan-perubahan yang fundamental yang menyebabkan daya saing kita bisa naik levelnya," kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menyebut sempat senang ketika Pelindo 1 Pelindo 2, Pelindo 3, Pelindo 4 sudah gabung jadi PT Pelabuhan Indonesia. Karena dengan demikian diharapkan nanti akan bisa memperbaiki biaya logistik dan bisa memperbaiki konektivitas antarpulau. Karena ada 11 ribu pulau sehingga pelayanan pada masyarakat di seluruh pulau lebih baik.

Namun menurut Presiden Jokowi yang paling penting dari penggabungan tersebut adalah terbentuknya kekuatan besar.

"Dan kalau 'berpartner' dengan perusahaan luar yang memiliki 'networking', jaringan kuat ke seluruh negara akan jadi kekuatan besar," tambah Presiden.

Presiden RI Joko Widodo

Harapan Jokowi Sejak 6 Tahun Lalu
Presiden Jokowi menyebut sesungguhnya sudah sejak 6 tahun lalu ia meminta agar penggabungan BUMN itu berlangsung tapi tidak jadi terwujud.

"Sudah kita mulai, tapi tidak pernah gabung ya sudalah. Kalau transisi 2 'holding' dulu dilakukan, tapi juga tidak ketemu-ketemu, tapi alhamdulilah semua sudah beres dan hal-hal seperti itu yang harus saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya," ungkap Presiden.

Menurut Presiden Jokowi, jumlah BUMN di Indonesia sebelumnya terlalu banyak.

"Ada 108 (BUMN) sekarang sudah turun jadi 41 (BUMN). Ini sebuah fondasi yang sangat baik, kemudian diklasterkan juga baik. Yang paling penting ke depan yang ingin kita bangun adalah nilai-nilai, 'core value', yang ingin kita bangun itu," tambah Presiden.

Selain membangun nilai, Presiden Jokowi juga meminta agar para direksi BUMN memiliki kepercayaan diri dalam berusaha.

"Bapak ibu adalah orang-orang yang sudah sangat terpilih kita seleksi. Jadi jangan sampai ada yang tidak PD (percaya diri). Ini yang perlu saya sampaikan dan sebetulnya dulu sudah saya sampaikan karena yang ingin kita bangun adalah profesionalisme," ungkap Presiden.

Perizinan Tidak Ruwet
Menurut Presiden Jokowi, nilai BUMN yang perlu ditanamkan adalah tidak ruwet dan berbelit-belit.

"Jangan sampai yang namanya BUMN seperti birokrasi ruwetnya. Bapak ibu bisa membayangkan, mau izin pembangkit listrik 259 izin, meski namanya beda-beda, ada izin, ada rekomendasi, ada surat pernyataan, semuanya sama saja itu izin. Itu jumlahnya 259 izin. Kalau dibawa dalam koper mungkin 10 koper ada dan waktu yang diperlukan mencari izin bisa 3, 4, 5, 6, 7 tahun. Ada yang 7 tahun ngadu ke saya!," kata Presiden.

Perizinan yang berbelit-belit itu, kata Presiden Jokowi, harus dipangkas.

"Tidak boleh PLN sampe bertele-tele begitu, tidak bisa lagi. Siapa yang mau investasi kalau berbelit-belit seperti ini? Sudah di kementerian berbelit-belit, daerah berbelit-belit, masuk ke BUMN berbelit-beli lagi. Lari semua," tegas Presiden Jokowi.

BUMN Jangan Diproteksi
Presiden Joko Widodo menilai BUMN kerap mendapat proteksi sehingga tidak berani berkompetisi.

"Sehingga kalau yang lalu-lalu BUMN-BUMN terlalu keseringan kita proteksi, sakit, tambahin PMN (Penyertaan Modal Negara), sakit, kita suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali," kata Presiden.

"Berkompetisi tidak berani, bersaing tidak berani, mengambil risiko tidak berani. Bagaimana profesionalisme kalau itu tidak dijalankan? Jadi tidak ada lagi yang namanya proteksi-proteksi, sudah lupakan Pak Menteri yang namanya proteksi-proteksi," tegas Presiden.

Presiden Jokowi meminta agar BUMN dapat "go global", bersaing internasional.

"Jadi mulai harus menata adaptasi pada model bisnisnya, teknologinya, paling penting ini. Dunia sudah seperti ini, revolusi industri 4.0, disrupsi teknologi, pandemi," tambah Presiden.

Presiden pun berharap agar BUMN dapat cepat beradaptasi dengan perubahan yang cepat tersebut.

"Kalau Pak Menteri sampaikan pada saya, ini ada perusahaan seperti ini, kondisinya seperti ini, kalau saya tutup saja! Tidak ada selamet-selametin bagaimana kalau sudah begitu," ungkap Presiden.

Presiden Jokowi lalu meminta agar BUMN berani untuk berkompetisi.

"Berani berkompetisi, tolong dihitung karena kalau BUMN adalah perusahaan negara, 'social impactnya' dihitung juga dan yang paling penting 'review' terus perekonomiannya, berhitung, kalkulasi sehingga kita bisa tahu pertumbuhan ke depan seperti apa," tambah Presiden.

BUMN Tidak Hanya Melakukan Penugasan Pemerintah
Selanjutnya Presiden Jokowi juga meminta agar BUMN tidak lagi hanya melakukan penugasan pemerintah.

"Saya bisa memberi penugasan membangun jalan tol, tapi ya dihitung dong, ada kalkulasinya dan diberitahu 'Pak ini RR-nya 'internal rate of return-nya' sekian, jadi kami memerlukan suntikan dari APBN sekian. Jangan kalau pas dapat penugasan rebutan, tidak ada kalkulasi karena penugasan, kemudian ngambil pinjaman jangka pendek padahal infrastruktur untuk jangka panjang, ya tidak ketemu. Kalau tidak logis bagaimana membuat logis tapi dengan kalkulasi? Ini yang kultur dulu kita tinggalkan," jelas Presiden.

Presiden Jokowi yakin direksi BUMN sudah cerdas dan terampil di bidang manajemen sehingga dapat beradaptasi dengan model bisnis baru sekaligus teknologi terkini.

"Ada yang sudah masuk ke sana sudah cepat adaptasi saya lihat perbankan, bank-banknya sudah mulai masuk ke sana. Telkom, Telkomsel sudah saya lihat, yang lain belum. BUMN infrastruktur, BUMN transportasi, belum," tambah Presiden.

Cara beradaptasi yang paling cepat, menurut Presiden Jokowi adalah bermitra.

"Perusahaan global mana yang paling baik, ajak. Pasti mau dengan kita. Kita sudah dinilai prospek ke depan 10-20 tahun ke depan akan jadi ekonomi 4 besar siapa yang tidak mau? Mau semua," kata Presiden. (Antaranews)

Tags