Indonesia Terancam Gelap Gulita

Indonesia terancam gelap gulita. Krisis listrik penyebabnya. Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo mengebut pengerjaan proyek pembangkit listrik di penjuru tanah air. Setidaknya, Jokowi sudah meresmikan pembangunan tujuh pembangkit listrik dalam kurun waktu dua pekan.

Pada 1 Juni 2016, Jokowi meresmikan pembangunan Mobile Power Plant berkapasitas 350 megawatt di Desa Air Anyir, Kecamatan Merwang, Kabupaten Bangka.

Sehari setelahnya, Jokowi meresmikan groundbreaking Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Arun di Desa Meuria Paloh, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh berkapasitas 184 megawatt.

Pada 3 Juni 2016, Jokowi meresmikan groundbreaking dua proyek di Kalimantan Barat. Pertama, Mobile Power Plant Kalimantan Barat dengan Kapasitas 4x25 megawatt dan yang kedua Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ketapang dengan kapasias 2x10 megawatt.

Pada hari yang sama, Jokowi meresmikan pembangunan awal Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Paguwat, Pohuwanto, Gorontalo, Sulawesi Utara. PLTG tersebut memiliki kapasitas 100 megawatt.

Pada 10 Juni 2016 kemarin, Jokowi kembali meresmikan dimulainya pembangunan PLTU Lontar, Banten yang memiliki kapasitas 1x315 megawatt. Proyek ini merupakan tambahan tiga pembangkit berkapasitas 3x315 yang telah beroperasi sebelumnya.

Dan hari ini, Sabtu, 11 Juni 2016, Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan "Mobile Power Plant" Jeranjang di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkapasitas 2 x 25 Megawatt dengan membunyikan sirene panjang yang menandai mulainya pembangunan PLTGU ini.

Presiden tiba di Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Jeranjang Unit 2, Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat Sabtu sekitar pukul 09.30 WITA. Dia didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi, Menteri BUMN Rini Soemarno serta Menteri ESDM Sudirman Said dan disambut Direktur Utama PLN (Persero) Sofyan Basir. Presiden juga meninjau lahan dan pembangunan tangki penyimpanan gas pembangkit listrik.

Pemerintah Indonesia membangun sejumlah pembangkit listrik untuk mencegah kemerosotan pertumbuhan ekonomi di daerah, kata Presiden Joko Widodo saat kunjungan kerja di Mataram, Provinsi Nusa tenggara Barat.

"Jangan sampai ada pertumbuhan ekonomi, tidak diantisipasi, sehingga pertumbuhan itu menjadi berhenti atau malah turun, ini yang berbahaya," kata Presiden ditemui usai meninjau pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Unit 2 Jeranjang, di Mataram, Nusa Tenggara Barat pada Sabtu.

Menurut Jokowi pemerintah juga terus memberi perhatian kepada sejumlah daerah yang masih berkekurangan pasokan listrik. Presiden mengatakan jika pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan penambahan daya listrik, maka pembangunan di daerah rentan terkendala.

Jokowi juga mengatakan dengan bertambahnya pasokan listrik, maka dapat menopang kebutuhan daya bagi usaha kecil dan mikro di masyarakat desa serta meningkatkan pendidikan bagi anak-anak.

Sementara itu, usai meresmikan PLTU Lontar Banten, Jokowi mengatakan, "Minggu kemarin, minggu ini dan ke depan, kami memang mau konsentrasi ke listrik."

Jokowi menyebut, perkembangan industri, baik industri besar atau kecil dan perumahan masyarakat begitu cepat. Jika tak diantisipasi dengan penambahan pasokan listrik, investor akan kabur, rumah-rumah rakyat akan gelap gulita. "Byar pet" akan semakin sering terjadi.

Jokowi mengakui, ada sejumlah kendala dalam membangun proyek ketenagalistrikan, yakni izin dan pembebasan lahan. Soal izin, pemerintah telah memangkas izin dari 59 menjadi 22 izin saja. Meski begitu, Jokowi merasa izin itu masih terlalu banyak.

Sementara soal pembebasan lahan, Jokowi menekankan kerja sama dengan pemerintah daerah adalah kunci kesuksesannya. Jokowi pun meminta kepala daerah proaktif membantu kelancaran proyek-proyek listrik di daerahnya masing-masing.

Tidak hanya itu, Jokowi juga meminta menteri-menteri terkait turun ke lapangan. Para menteri diminta memahami masalah dari dekat agar dapat menemukan solusinya.

"Insya Allah, satu per satu pembangkit listrik dari Sabang sampai Merauke kami akan mulai. Kami berharap target kita listrik 35.000 megawatt bisa selesai," ujar Jokowi.

Dekat ibu kota, gelap gulita

Saat Jokowi meresmikan groundbreaking PLTU Lontar Banten, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Banten Ranta Seoaharta mengungkapkan persoalan krisis listrik yang nyata dialami wilayahnya.

Meski dekat dengan Ibu Kota, listrik baru mengaliri 94,78 persen permukiman penduduk. Sisanya, gelap gulita.

"Jumlah rata-rata rumah tangga yang belum dapat menikmati listrik permanen, yakni 149.442 rumah tangga," ujar dia di depan Presiden.

Ranta menyoroti kebijakan pemerintah pusat mengubah aturan mengenai kriteria penerima hibah. Akibat perubahan itu, rencana Pemerintah Provinsi Banten menerangi desa-desa dengan listrik menggunakan dana hibah tidak dapat terlaksana dengan lancar.

Tahun 2016 ini misalnya, Pemprov Banten telah menganggarkan dana hibah untuk mengaliri 15.300 rumah tangga dengan listrik. Namun, program itu gagal dilaksanakan lantaran perubahan aturan dari pusat.

"Kami meyakini ini terjadi juga di provinsi lain yang memiliki program sejenis. Dengan kondisi sebagaimana yang saya sampaikan, maka kami berharap pemerintah pusat bisa menderegulasi peraturan terkait bantuan listrik bagi masyarakat miskin dan pedesaan," ujar Ranta.

PLN benahi sistem

Secara terpisah, Direktur Utama PT PLN Sofyan Basyir mengungkapkan, pihaknya terus berupaya menambah dan meningkatkan kualitas sumber-sumber listrik. Selain enam proyek pembangkit listrik yang diresmikan Jokowi, PLN telah menyelesaikan sejumlah proyek.

Proyek itu, yakni saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) di Bojonegoro-Suralaya, saluran kabel tegangan tinggi berdaya 150 kilovolt di Muara Karang Baru dan Muara Karang Lama, 'upgrading' SUTET 150 kilovolt di Cibinong-Gandaria dan Gas Isolated Switcher berkapasitas 150 kilovolt di Depok Baru.

Selain itu, ada pula gardu induk tegangan ekstra tinggi 500 kilovolt Balaraja, reconductoring SUTET 150 kilovolt Cilegon-Serang, gardu induk 150 kilovolt Pantai Indah Kapuk, Gardu Induk 150 kilovolt Kemayoran dan Gardu Induk Bayah untuk kebutuhan industri.

"Dengan proyek-proyek ini, diharapkan dapat memperkuat keandalan sistem kelistrikan di wilayah Jakarta dan Banten secara khusus dan Jawa Bali pada umumnya," ujar Sofyan.

"Seluruh pembangunan infrastruktur kelistrikan ini sangat membutuhkan bantuan dan dukungan semua pihak. Khususnya pembebasan lahan dan perizinan. Kami berterimakasih atas dukungan selama ini dan mari kita wujudkan Indonesia terang benderang dan target 35.000 megawatt dapat tercapai dengan baik," lanjut dia. (Kompas/Antaranews)