Iran Tindaklanjuti Hukum Serangan AS ke Kapal Touska
Pars Today - Direktur Utama Grup Pelayaran Republik Islam Iran dengan mengumumkan bahwa kapal dagang "Touska" membawa barang-barang farmasi untuk pasien khusus Iran, menilai serangan armada Amerika terhadap kapal ini pada masa gencatan senjata sebagai contoh "kejahatan perang" dan melaporkan tentang penindaklanjutan hukum kasus ini di lembaga-lembaga peradilan internasional.
Menurut laporan Pars Today yang dikutip dari Kantor Berita IRIB, Mohammad Reza Modarres Khiabani, Direktur Utama Grup Pelayaran Republik Islam Iran dalam Rapat Umum Tahunan Biasa Grup Pelayaran, dalam menjelaskan rincian tindakan ilegal terhadap kapal kontainer "Touska" menyatakan: Kapal ini sepenuhnya memiliki misi komersial dan sesuai konvensi-konvensi pelayaran internasional, memiliki hak lintas bebas. Penyerangan militer terhadap kapal ini terjadi dalam kondisi di mana negara berada dalam masa gencatan senjata; oleh karena itu setiap serangan terhadap armada dagang dalam kondisi seperti itu, dianggap sebagai kejahatan perang dan pelanggaran nyata terhadap gencatan senjata.
Ia dengan merujuk pada ilegalitas pemberlakuan blokade laut oleh Amerika terhadap jalur pelayaran komersial Iran, menambahkan: Kapal Touska membawa obat-obatan vital Palang Merah Iran khususnya untuk pasien dialisis yang menjadi sasaran hantaman Angkatan Laut Amerika pada bagian kamar mesin dan akibatnya, 28 awak kapal bersama dua istri dan seorang anak berusia 11 tahun dari personel, disandera.
Modarres Khiabani menegaskan: Pergerakan kapal ini menuju pelabuhan-pelabuhan Iran, adalah keputusan yang berdasarkan keahlian dan sejalan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan Republik Islam Iran akan menindaklanjuti agresi nyata ini melalui penyusunan gugatan dan penindaklanjutan di pengadilan-pengadilan internasional.
Direktur Utama Grup Pelayaran Iran dengan mengapresiasi ketahanan dan keberanian kapten serta awak kapal ini menekankan: Armada dagang Iran berada di garis terdepan pembelaan kepentingan nasional. Peristiwa-peristiwa terkini dan upaya untuk memblokir jalur-jalur komunikasi membuktikan bahwa lebih dari 85 persen muatan dagang negara bergantung pada jalur-jalur maritim dan perlindungan pelayaran, memainkan peran langsung dalam ketahanan ekonomi nasional dan keamanan diplomatik. (MF)
