Dinamika Asia Tenggara, 6 Agustus 2022

Dinamika di negara-negara Asia Tenggara pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting seperti, pemblokiran Yahoo Search, Dota, PayPal, oleh Kominfo Indonesia.

Kominfo RI per tanggal 30 Juli memblokir Yahoo Search, Dota 2 dan paypal, karena mereka belum mendaftar sebagai PSE di Indonesia.

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang beroperasi di Indonesia sudah selayaknya mengikuti aturan yang berlaku di negara ini.

"Kita membuka diri, para penyelenggara game dari luar negeri (ingin) beroperasi silakan, tapi, ikuti aturan Indonesia," kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan, dilansir ANTARA, Sabtu.

Kominfo per tanggal 30 Juli memblokir sejumlah situs karena mereka belum mendaftar sebagai PSE di Indonesia. Situs yang tidak bisa diakses antara lain Yahoo Search, Dota 2, dan Paypal.

Beberapa platform game streaming juga tidak bisa dibuka karena mereka tidak mendaftar sampai tenggat waktu yang diberikan, yakni Steam, Counter-Strike Global Offensive dan platform distribusi konten digital Origin.

Berkaitan dengan pemblokiran situs-situs tersebut, warganet memprotes kebijakan Kominfo dan menganggap kementerian tidak mendukung perkembangan eSports di Indonesia. Beberapa game yang diblokir itu menjadi game yang dilombakan bahkan hingga tingkat mancanegara.

Menjawab hal tersebut, Semuel mengatakan kebijakan ini merupakan salah satu bentuk dukungan mereka terhadap perkembangan game eSports di Indonesia. Syaratnya, mereka harus mematuhi aturan yang berlaku di dalam negeri.

"Tapi, kita tidak bisa mentolerir bagi game yang mencari uang di Indonesia, namun tidak mau mendaftar, tidak mau mengikuti aturan di Indonesia," kata Semuel.

Jika para pemain besar industri game global ini tidak mau mendaftar, Semuel melihat ini menjadi kesempatan bagi pemain lokal untuk semakin berkembang.

"Kami, pemerintah, akan mendukung industri game lokal untuk berkembang," kata Semuel.

Selain game, platform layanan keuangan PayPal turut terdampak aturan ini karena mereka tidak mendaftar sampai tenggat waktu yang diberikan. PayPal biasanya digunakan untuk transfer dana dari luar negeri, sejumlah pekerja lepas dan kreator konten memanfaatkan layanan ini untuk menerima pembayaran pekerjaan mereka.

Akibatnya, ketika PayPal tidak bisa diakses, mereka mengeluh di media sosial karena masih memiliki sejumlah dana yang belum dicairkan.

Berkaitan dengan PayPal, Semuel menjelaskan bahwa setiap negara memiliki aturan soal layanan keuangan. Di Indonesia, layanan keuangan perlu mendapatkan izin dari Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.

"Itu (diatur) undang-undang, bukan peraturan menteri. Ada mekanisme supaya mereka mendaftar," kata Semuel.

Jika tidak terdaftar di lembaga tersebut, maka penyedia layanan akan disebut ilegal. Menurut Semuel, sudah banyak penyedia layanan keuangan baik domestik maupun asing yang mendaftar, hanya saja, PayPal sejauh ini belum.

"Kalau mereka melihat Indonesia sebagai mitra bisnis yang baik, ayo, ikuti aturannya," kata Semuel.

Jika tidak mendaftar, kementerian menilai sebagai bentuk tidak menghargai Indonesia. "Mereka tidak menghargai kedaulatan Indonesia kalau mereka tidak mau daftar," kata Semuel.

"Kalau mereka beroperasi secara ilegal di Indonesia, ya, mohon maaf, masak kita biarkan yang ilegal beroperasi?" kata Semuel.

Kementerian menegaskan layanan-layanan yang diblokir bisa kembali beroperasi jika PSE sudah melengkapi pendaftaran. Saat ini Kominfo terus meninjau ulang PSE yang sudah mendaftar dan mendata platform mana saja yang belum.

Menkeu RI: Inflasi Indonesia Terkendali

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyebutkan inflasi Indonesia yang sebesar 4,94 persen (yoy) pada Juli 2022 masih relatif terkendali di tengah tingginya tekanan global.

“Inflasi Indonesia 4,94 persen (yoy) masih relatif moderat,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Sri Mulyani menjelaskan laju inflasi Indonesia menunjukkan tren meningkat disebabkan dari sisi penawaran seiring dengan kenaikan harga-harga komoditas dunia dan gangguan pasokan di domestik.

Laju inflasi pada Juli 2022 yang tercatat 4,94 persen (yoy) meningkat dibandingkan Juni 2022 yang sebesar 4,35 persen (yoy) maupun posisi akhir triwulan I yang masih sebesar 2,64 persen (yoy).

Meski demikian, inflasi inti tetap terjaga pada tingkat 2,86 persen (yoy) karena didukung oleh konsistensi kebijakan Bank Indonesia (BI) dalam menjaga ekspektasi inflasi Indonesia.

Sinergi pengendalian inflasi dilakukan oleh Bank Indonesia bersama pemerintah termasuk dengan meningkatkan koordinasi dalam forum tim pengendalian inflasi pemerintah pusat maupun daerah.

Sementara inflasi kelompok volatile food mengalami kenaikan terutama akibat tingginya harga pangan global dan terganggunya pasokan akibat cuaca. Untuk inflasi pada kelompok administered price dipengaruhi oleh kenaikan harga tiket angkutan udara.

Di sisi lain, tekanan inflasi akibat harga energi global yang sangat tinggi tidak tertransmisikan ke dalam negeri pada administered price harga minyak gas dan listrik.

Hal tersebut merupakan hasil dari kebijakan pemerintah untuk mempertahankan harga jual energi domestik melalui kenaikan subsidi listrik serta energi BBM dan LPG yang dialokasikan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berbagai langkah itu juga membuat tingkat inflasi Indonesia masih lebih baik dibandingkan negara peers selevel Indonesia seperti Thailand 7,7 persen, India 7 persen, dan Filipina 6,1 persen.

Menlu RI Kunjungi Kamboja Bahas Kerja Sama Cegah Perdagangan Manusia

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi bertemu dengan pihak Kepolisian Kamboja untuk membahas kerja sama dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan manusia.

"Kerja sama pencegahan perdagangan manusia harus diperkuat antara Indonesia dan Kamboja," kata Menlu Retno Marsudi, seperti dikutip dari keterangan Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Selasa.

Pernyataan tersebut disampaikan Menlu RI pada saat bertemu dengan Kepala Polisi Kamboja, Jenderal Neth Savouen, di Markas Besar Kepolisian Kamboja, Phnom Penh pada Selasa.

Pertemuan tersebut dilakukan setelah 62 WNI korban penipuan dan perdagangan manusia berhasil dikeluarkan dengan selamat dari sebuah perusahaan penipuan daring (online scam) di Sihanoukville, Kamboja beberapa hari lalu.

Kasus-kasus penipuan dan perdagangan manusia terhadap para pekerja migran Indonesia seperti itu telah berulang terjadi sejak 2021.

Untuk itu, dalam pertemuan tersebut, Menlu Retno menyampaikan empat hal yang memerlukan kerja sama dengan pihak Kepolisian Kamboja, antara lain tentang penanganan kasus 62 WNI yang sudah keluar dan penanganan kasus para WNI pekerja migran yang masih tersisa.

Selain itu, Menlu RI dan pihak Kepolisian Kamboja juga membahas kerja sama penegakan hukum dan kerja sama dalam mengambil langkah pencegahanagar kasus serupa tidak terulang lagi.

Menanggapi permintaan Menlu RI tersebut, Kepala Kepolisian Kamboja menyampaikan komitmen penuh pihaknya untuk bekerja sama.

Kedua pihak pun menyepakati bahwa setelah pertemuan itu, tim teknis kepolisian antara kedua negara akan segera melakukan pertemuan teknis, yang antara lain membahas kerja sama investigasi bersama, bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance), penunjukan orang-orang yang dapat dihubungi (contact persons) untuk mempercepat penanganan jika kasus serupa muncul kembali, dan pembuatan nota kesepahaman (MoU) kerja sama antara kepolisian kedua negara untuk penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Dalam pertemuan itu, Menlu RI didampingi oleh beberapa pejabat Kepolisian RI, yaitu Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Komisaris Jenderal Pol. Arief Sulistyanto, Wakil Kepala Badan Intelijen Kepolisian Irjen Pol. Merdisam, dan Sekretaris NCB Interpol Brigjen Pol. Amur Chandra.

Junta Militer Myanmar Belum Jalankan Konsensus ASEAN

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyoroti tidak adanya kemauan baik junta Myanmar untuk mengimplementasikan Konsensus Lima Poin, yang disepakati para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk mengakhiri krisis di negara itu.

“Posisi Indonesia sangat jelas, kita melihat bahwa saat ini tidak ada kemajuan signifikan dari pelaksanaan Konsensus Lima Poin,” ujar Retno, ketika menyampaikan pernyataan pers secara daring mengenai Pertemuan Menlu ASEAN (AMM) dari Phnom Penh, Kamboja, Rabu malam.

Banyak negara yang membahas isu Myanmar dalam working lunch di sela-sela pertemuan tersebut, juga menyampaikan banyaknya janji yang tidak ditepati (broken promises) oleh junta.

“Jadi pada saat diskusi dengan junta, komitmen seolah-olah ada tetapi yang dilakukan justru semuanya bertolak belakang dengan apa yang disampaikan pada saat pertemuan,” tutur Retno.

Oleh karena itu, Indonesia bersepakat dengan ASEAN bahwa Myanmar tidak boleh diwakili oleh pejabat politik dalam pertemuan-pertemuan ASEAN.

Indonesia menekankan kembali pentingnya keterlibatan dengan semua pemangku kepentingan di Myanmar, sesuai mandat Konsensus Lima Poin.

“Indonesia juga menyampaikan jika tidak ada perubahan sama sekali sampai berlangsungnya KTT pada  November, maka para menlu ASEAN harus menyampaikan rekomendasi kepada para pemimpin ASEAN mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan oleh ASEAN ke depan,” ujar Retno.

Komunike bersama

Dalam working lunch yang khusus membahas isu Myanmar tersebut, para menlu ASEAN sepakat mengenai pentingnya AMM mengeluarkan komunike bersama (joint communique), dengan paragraf mengenai Myanmar yang akan dibahas pada tingkat menlu.

“Jadi ada kesepakatan bahwa joint communique akan dikeluarkan. Saat ini negosiasi mengenai paragraf Myanmar pada level menlu masih berlangsung,” kata Retno.

Terlepas dari berbagai perkembangan mengenai situasi Myanmar, Retno menegaskan bahwa penyaluran bantuan kemanusiaan akan terus dilakukan karena menyangkut kepentingan langsung rakyat Myanmar.

“Kepentingan rakyat Myanmar selalu menjadi perhatian utama ASEAN,” tutur dia.

Sebelumnya, pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing mengatakan beberapa poin dari Konsensus Lima Poin akan dijalankan tahun ini.

Dalam pidatonya di televisi pemerintah pada 1 Agustus 2022, Min Aung Hlaing mengatakan tahun ini, karena semua situasi sedang berlangsung, poin-poin yang paling mungkin dari Konsensus Lima Poin akan dilaksanakan di bawah kerangka kerja ASEAN.

Myanmar tidak dapat memenuhi konsensus tersebut tahun lalu karena "kurangnya stabilitas", yang sebagian disebabkan oleh pandemi virus corona.

Konsensus Lima Poin itu telah disepakati oleh para pemimpin ASEAN, termasuk perwakilan Myanmar, dalam pertemuan di Jakarta pada April tahun lalu.

Konsensus tersebut menyerukan “penghentian segera kekerasan” dan semua pihak melakukan “pengendalian sepenuhnya”; dialog konstruktif di antara semua pihak; mediasi pembicaraan oleh utusan khusus ketua ASEAN; ketentuan bantuan kemanusiaan yang dikoordinasikan oleh ASEAN; serta kunjungan ke Myanmar oleh delegasi ASEAN yang dipimpin oleh utusan khusus, untuk bertemu dengan semua pihak yang berkonflik.

Pemerintah Malaysia Batasi Harga Tertinggi Minyak Goreng 5 kg

Pemerintah Malaysia mengeluarkan aturan membatasi harga tertinggi minyak goreng kemasan 5 kilogram sebesar RM34,70 atau setara Rp115.838,39 yang efektif berlaku pada 8 Agustus 2022.

Menteri Perdagangan dan Konsumen Dalam Negeri Malaysia Alexander Nanta Linggi di Kuala Lumpur, Selasa, mengatakan bahwa mekanisme penetapan harga pagu atas dasar simulasi harga jual minyak goreng murni di tingkat eceran dengan mempertimbangkan perkembangan minyak sawit mentah (CPO) di pasar global saat ini.

Nanta menjelaskan bahwa aturan membatasi harga tertinggi minyak goreng kemasan 5 kg tersebut juga berlaku untuk Sabah, Sarawak, dan Wilayah Federal Labuan, seperti halnya yang akan berlaku di Semenanjung Malaysia.

"Namun, penetapan harga pagu tersebut juga mempertimbangkan beberapa biaya kontingensi, termasuk logistik, serta situasi beberapa pengecer untuk kehabisan pasokan minyak goreng murni yang mereka ibeli dengan harga lama," katanya dalam sebuah pernyataan yang dikutip Bernama.

Nanta menuturkan bahwa penetapan harga pagu bulanan minyak goreng nonsubsidi didasarkan pada harga rata-rata global satu metrik ton CPO bulan sebelumnya yang putusannya pada pertemuan Satgas Khusus Jihad Melawan Inflasi pada Senin (1/8).

"Rata-rata harga CPO bulanan ditetapkan oleh Kementerian Perkebunan dan Komoditas pada tanggal 1 setiap bulan diikuti dengan pengumuman harga pagu minyak goreng kemasan untuk bulan tersebut, efektif tanggal 8—7 bulan berikutnya," katanya.

Sebelumnya, Ketua Ketua Satuan Tugas (Satgas) Khusus Jihad Melawan Inflasi Annuar Musa telah mengumumkan pada hari Senin (1/8) bahwa minyak goreng kemasan dengan harga RM34,70, efektif 8 Agustus dan harganya hanya untuk Semenanjung Malaysia.

Dikatakan oleh Nanta bahwa pelarangan minyak goreng murni tanpa subsidi dalam segala bentuk polibag dikukuhkan pada hari Senin untuk hindari kebingungan di antara konsumen dan eksportir. Hal ini sekaligus untuk meningkatkan efektivitas pemantauan guna mengurangi kebocoran.(Antaranews)

Pemerintah Malaysia Batasi Harga Tertinggi Minyak Goreng

Pemerintah Malaysia mengeluarkan aturan membatasi harga tertinggi minyak goreng kemasan 5 kilogram sebesar RM34,70 yang efektif berlaku pada 8 Agustus 2022.

Pemerintah Malaysia mengeluarkan aturan membatasi harga tertinggi minyak goreng kemasan 5 kilogram sebesar RM34,70 yang efektif berlaku pada 8 Agustus 2022.

Situs Bernama melaporkan, Menteri Perdagangan dan Konsumen Dalam Negeri Malaysia Alexander Nanta Linggi di Kuala Lumpur, Selasa (2/8/2022) mengatakan bahwa mekanisme penetapan harga pagu atas dasar simulasi harga jual minyak goreng murni di tingkat eceran dengan mempertimbangkan perkembangan minyak sawit mentah (CPO) di pasar global saat ini.

Nanta menjelaskan bahwa aturan membatasi harga tertinggi minyak goreng kemasan 5 kg tersebut juga berlaku untuk Sabah, Sarawak, dan Wilayah Federal Labuan, seperti halnya yang akan berlaku di Semenanjung Malaysia.

Nanta menuturkan bahwa penetapan harga pagu bulanan minyak goreng nonsubsidi didasarkan pada harga rata-rata global satu metrik ton CPO bulan sebelumnya yang putusannya pada pertemuan Satgas Khusus Jihad Melawan Inflasi.

Sebelumnya, Ketua Ketua Satuan Tugas (Satgas) Khusus Jihad Melawan Inflasi Annuar Musa telah mengumumkan pada hari Senin (1/8) bahwa minyak goreng kemasan dengan harga RM34,70, efektif 8 Agustus dan harganya hanya untuk Semenanjung Malaysia.

Dikatakan oleh Nanta bahwa pelarangan minyak goreng murni tanpa subsidi dalam segala bentuk polibag dikukuhkan pada hari Senin untuk hindari kebingungan di antara konsumen dan eksportir. Hal ini sekaligus untuk meningkatkan efektivitas pemantauan guna mengurangi kebocoran.

Rencana Malaysia Larang Rokok-Vape untuk Warga yang Lahir Setelah 2007

Pemerintah Malaysia menunda pemungutan suara terkait RUU yang melarang rokok dan vape bagi warga kelahiran 2007 dan setelahnya. Menteri Kesehatan Malaysia Khairy Jamaluddin menyebut kebijakan tersebut tengah dipertimbangkan lebih lanjut oleh parlemen dengan alasan penyempurnaan UU.

"Tidak ada undang-undang yang sempurna di legislatif mana pun, tetapi biarkan itu sebaik mungkin. Jangan sampai kesempurnaan juga menjadi musuh kebaikan," beber Khairy, dikutip dari Channel News Asia, Selasa (2/8/2022).

Saran untuk menyempurnakan RUU tengah dipersiapkan dalam waktu satu bulan atau selambatnya diberikan pada hari pertama rapat parlemen berikutnya. Adapun rapat direncanakan bakal digelar 26 Oktober.

Sebagian besar anggota parlemen yang memperdebatkan RUU pada hari Senin dan Selasa sebenarnya setuju dengan larangan rokok dan vape bagi warga kelahiran 2007 dan seterusnya, tetapi mereka mengatakan RUU tetap perlu disempurnakan.

Seperti diketahui, RUU ini mengusulkan larangan penjualan rokok, tembakau, dan produk vape pada siapapun warga kelahiran 2007 dan setelahnya. Kebijakan ini diharapkan bisa memutus kebiasaan merokok pada generasi muda.

RUU ini juga sekaligus melarang mereka untuk membeli, memiliki, atau menggunakan tembakau dan produk lain. Tidak hanya itu, pemilik toko dan pengecer juga tidak diperbolehkan memajang produk tembakau, alat merokok, serta penggantinya.

Sementara saat ini, tembakau hanya bisa dijual kepada mereka yang berusia 18 tahun ke atas.

Adanya RUU pelarangan rokok dan vape meningkatkan harapan turunnya prevalensi merokok di antara penduduk Malaysia hingga di bawah 5 persen pada tahun 2040. Prevalensi merokok di 2019 yakni 21,3 persen, menurut Survei Kesehatan dan Morbiditas Nasional.

Khairy mengatakan minggu lalu dalam sebuah video Twitter bahwa negara harus menghabiskan US $ 1,4 miliar di 2020 untuk mengobati tiga penyakit yang disebabkan oleh merokok yakni kanker paru-paru, penyakit jantung, dan penyakit paru obstruktif kronik (PPOK). (detik.com)

Kasus Harian Covid-19 di Malaysia Naik

Kementerian Kesehatan Malaysia (KKM) melaporkan kenaikan kasus harian COVID-29 di angka 4.860 sehari menjelang akhir pekan ini.

Berdasarkan data KKM yang diperbarui pada hari Jumat (29/7), pukul 23.59 waktu setempat di portal COVIDNOW yang diakses di Kuala Lumpur, Sabtu, kasus harian lokal di Malaysia bertambah 4.849, sedangkan kasus harian impor ada 11, sehingga akumulasi total infeksi COVID-19 di negara tersebut mencapai 4.672.999 kasus.

Kasus harian COVID-19 Malaysia di awal minggu ke-5 Juli sempat ada di angka 3.300. Perlahan angka kasus meningkat dan mencapai yang tertinggi pada Jumat, setelah sehari sebelumnya mencapai angka 3.926.

KKM juga mencatat kasus aktif COVID-19 di negara tersebut bertambah 1.014 pada periode sama, sehingga total saat ini mencapai 48.300 orang yang terkonfirmasi positif dengan 95,9 persen di antaranya atau 46.334 menjalani karantina di rumah.

Pada periode yang sama angka kesembuhan bertambah 3.836 orang, sehingga total akumulasi mereka yang sembuh dari COVID-19 sejak awal pandemi menjadi 4.599.743 orang.

Sementara itu, KKM mencatat ada 10 kematian karena COVID-19 pada Jumat, sehingga totalnya menjadi 35.956 orang meninggal dunia.

Peningkatan jumlah kasus COVID-19 memengaruhi tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit yang saat ini mencapai 69,2 persen, ICU mencapai 64,3 persen, ventilator 41,2 persen. Hanya fasilitas Pusat Karantina dan Rawatan COVID-19 (PKRC) saja yang saat ini menunjukkan warna hijau, yakni 23,7 persen.

Sama halnya dengan negara lain, guna mengantisipasi peningkatan kasus COVID-19 maka Menteri Kesehatan Malaysia Khairy Jamaluddin mulai mengimbau mereka yang berusia di atas 50 tahun dan mereka yang rentan terinfeksi SARS-CoV-2 untuk mengambil vaksin penguat atau booster.

Saat ini sudah ada 16.182.393 orang yang telah menerima booster pertama. Sedangkan untuk vaksin booster dosis kedua, ada 325.809 atau sekitar satu persen dari populasi yang telah menerimanya.

Kondisi Darurat di Myanmar Diperpanjang

Berbagai sumber lokal mengonfirmasi perpanjangan kondisi darurat di Myanmar untuk enam bulan lagi.

Pemerintah junta militer Myanmar setelah merebut kekuasaan dari pemerintah Aung San Suu Kyi melalui sebuah kudeta pada Februari tahun lalu, mengumumkan kondisi darurat di negara ini.

Pejabat junta militer Myanmar baru-baru ini mengeksekusi empat aktivis politik dengan dakwaan melakukan aksi teroris. Ini untuk pertama kalinya hukuman mati di Myanmar setelah beberapa dekade.

Menurut laporan Reuters, media pemerintah Myanmar Senin (1/8/2022) melaporkan, Ketua Dewan Junta Militer, Min Aung Hlaing meraih persetujuan Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional untuk memperpanjang pemerintahannya di bawah kondisi darurat untuk enam bulan mendatang.

Koran Global New Light Myanmar melaporkan, anggota secara aklamasi mendukung usulan perpanjangan masa kondisi darurat yang ada berdasarkan pasal 425 konstitusi.

Militer Myanmar Februari 2021 merebut kekuasaan dengan klaim terjadi kecurangan besar di pemilu 2020 yang dimenangkan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi.

Suu Kyi sendiri ditangkap dengan berbagai dakwaan seperti melanggar pembatasan Corona.