Dinamika Asia Tenggara, 24 September 2022

Dinamika di negara-negara Asia Tenggara pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting seperti kesepakatan Indonesia, Malaysia, dan Thailand mengani revitalisasi Industri Pariwisata.

Indonesia, Malaysia, dan Thailand sepakat untuk memprioritaskan pemulihan sektor pariwisata yang memang sangat terdampak pandemi Covid-19.

Topik ini menjadi pembahasan dalam Pertemuan Tingkat Menteri Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ke-28 di Phuket, Thailand. Pemulihan sektor pariwisata di wilayah IMT-GT juga sempat ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memimpin Delegasi Indonesia pada Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-27 pada tahun lalu.

Menurutnya, ketiga negara harus bisa memanfaatkan platform kerja sama IMT-GT untuk mendorong proyek yang konkret bagi percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan dengan tetap memperhatikan permasalahan yang terjadi saat ini.

Seperti permasalahan kesehatan, revolusi industri, ketahanan pangan dan energi, kualitas sumber daya manusia, dan sumber daya berkelanjutan. Selain itu, kita juga harus mempercepat transformasi dan adaptasi teknologi yang memainkan peran kunci untuk masa depan kerja sama IMT-GT,” ujar Airlangga dalam keterangannya, Minggu (18/9/2022).

Upaya pemulihan sektor pariwisata pasca pandemi penting dilakukan karena UN World Tourism Organization mencatat bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan pendapatan sektor pariwisata secara global sekitar 2 triliun dollar AS. Adapun pada wilayah IMT-GT sendiri, arus pariwisata mancanegara menurun cukup signifikan yaitu sekitar 80 persen akibat pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, yang hadir pada pertemuan IMT-GT ke-28, menyatakan bahwa pembangunan kembali sektor pariwisata merupakan prioritas dan perlu dilakukan dengan terobosan baru. "Perlu dilakukan terobosan-terobosan baru agar (sektor pariwisatan lebih sustainable dan resilient di masa mendatang," katanya.

Pada kesempatan itu, Indonesia menyampaikan beberapa prioritas pemulihan sektor pariwisata di antaranya mengembalikan kepercayaan turis, pengurangan ketidakpastian serta meningkatkan informasi dan komunikasi, restorasi konektivitas, infrastruktur dan kapasitas jasa pariwisata.

Kemudian, memberi dukungan kepada dunia usaha pariwisata, terutama UMKM dan masyarakat pelaku pariwisata agar dapat beradaptasi dan survive, terutama melalui adaptasi teknologi digital, strategi pemasaran bersama, dan transisi ke arah pariwisata yang lebih resilient dan sustainable.

"Untuk mendukung mobilitas masyarakat di sektor pariwisata, upaya menurunkan biaya penerbangan dan logistik juga perlu dilakukan pada masa pemulihan saat ini," imbuh Agus.

Melalui pertemuan itu, para menteri Indonesia, Malaysia, dan Thailand juga sepakat untuk meluncurkan IMT-GT Visit Year 2023-2025 pada KTT IMT-GT 2023 mendatang di sela-sela perayaan 30 tahun kerja sama IMT-GT sebagai upaya pemulihan sektor pariwisata.

Tujuan utama dari inisiatif tersebut adalah untuk menghidupkan kembali industri pariwisata subregional dengan menarik wisatawan internasional melalui kegiatan pemasaran dan promosi bersama. Selain pemulihan sektor pariwisata, pada pertemuan itu para menteri juga membahas upaya peningkatan implementasi Kerangka Kerja Pembangunan Kota Berkelanjutan (SUDF).

Indonesia menekankan, bahwa implementasi SUDF perlu dipercepat dengan mengambil langkah-langkah konkrit yang bersifat low-hanging fruit. Hal tersebut penting dilakukan karena dokumen SUDF merupakan referensi utama untuk implementasi keberlanjutan di sub-kawasan.

Selain itu, ke depannya para menteri juga meminta para pemangku kepentingan IMT-GT untuk mempercepat upaya pencapaian subregional yang terintegrasi, inovatif, inklusif, dan berkelanjutan sebagaimana dituangkan dalam Visi IMT-GT 2036. (Kompas.com)

RI Ajak GNB Suarakan Kerja Sama Global

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengajak negara-negara anggota Gerakan Non-Blok (GNB) untuk menyuarakan paradigma baru kerja sama internasional dalam upaya menghadapi berbagai tantangan global.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam keterangan pers hari Kamis (22/9/2022) mengutip pernyataan Menlu Indonesia, Retno Marsudi pada Pertemuan Menteri Luar Negeri Gerakan Non-Blok di New York, Amerika Serikat yang mengatakan, "Dunia saat ini diwarnai dengan rasa saling tidak percaya dan rivalitas. Karenanya, GNB harus bersatu dan membentuk paradigma baru untuk menjawab situasi tersebut,"

Retno lebih lanjut menyampaikan bahwa situasi keamanan global saat ini serupa dengan situasi dunia pada 1961, yakni tahun GNB dibentuk.

Mengutip pandangan Soekarno pada 1961, Retno menyampaikan bahwa "politik berbasis kekuatan dan persenjataan hanya akan berakhir di medan perang".

Guna mencegah terjadinya konflik dan peperangan, dia pun mengajak negara-negara GNB untuk menyuarakan tiga paradigma yang penting untuk kerja sama internasional, yaitu kepercayaan strategis perlu dikedepankan, kedaulatan dan integritas teritorial harus dijunjung tinggi, penyelesaian damai konflik harus terus didahulukan.

Menutup pernyataannya, Retno pun menekankan peran Dasasila Bandung sebagai pedoman untuk memastikan bahwa seluruh negara menanggung beban yang sama dan kerja sama multilateral terus diutamakan.

Pertemuan GNB dilaksanakan di sela-sela Sidang ke-77 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat.

Indonesia adalah salah satu pelopor berdirinya GNB, yang mengambil inspirasi dari Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 1955.

Saat ini GNB diketuai oleh Azerbaijan. Ketua selanjutnya adalah Uganda, yang akan memulai keketuaannya di GNB pada 2023.

Krisis Rohingya, Ini Penegasan Indonesia

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyatakan bahwa krisis Rohingya perlu terus menjadi perhatian publik internasional.

Situs Antara Jumat malam melaporkan, Menlu RI dalam pertemuan High-Level Side Event on Rohingya Crisis di sela-sela Sidang Majelis Umum ke-77 PBB di New York, pada Kamis mengatakan, “Tugas kita bersama adalah untuk memastikan bahwa dunia internasional tetap memberikan perhatian bagi Rohingya,".

Menlu Retno dalam keterangan pers yang dikirimkan Kemlu RI menekankan tiga hal utama yang perlu dilakukan masyarakat internasional. Pertama, menciptakan situasi yang kondusif bagi kepulangan masyarakat Rohingya. Kedua, memastikan perlindungan keamanan dan keselamatan masyarakat Rohingya di kamp-kamp pengungsian di Cox's Bazar, Bangladesh. Ketiga, mendorong perdamaian dan rekonsiliasi nasional di Myanmar.

Dia pun menggarisbawahi pentingnya peran yang dapat dimainkan ASEAN untuk mengembalikan perdamaian dan stabilitas di Myanmar.

“Indonesia, dalam hal ini, berkomitmen untuk bekerja sama dengan komunitas internasional dalam mencari solusi yang berkelanjutan untuk penanganan isu Rohingya,” tutur Retno.

Mengedepankan kolaborasi dan tanggung jawab bersama untuk mengatasi krisis Rohingya juga merupakan hal utama yang diangkat oleh sejumlah pembicara dalam pertemuan tersebut.

Indonesia merupakan salah satu co-host pertemuan High-Level Side Event on “Rohingya Crisis" yang diselenggarakan bersama dengan Bangladesh, Kanada, Gambia, Arab Saudi, Turki, Inggris, AS, dan Uni Eropa.

Lebih dari 700.000 Muslim Rohingya melarikan diri dari tempat tinggal mereka di Rakhine State, Myanmar, ke negara tetangga Bangladesh karena tindakan keras militer Myanmar.

PBB menyebut tindakan tersebut sebagai genosida. Myanmar menghadapi tuduhan genosida di Mahkamah Internasional di Den Haag atas kekerasan tersebut.

Eks PM Malaysia Najib Razak Sakit Setelah Masuk Bui karena Korupsi

Mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, jatuh sakit setelah harus menjalani hukuman penjara karena kasus korupsi 1MDB.

Departemen Penjara di Malaysia menyatakan Najib Razak dipindah ke Rumah Sakit Rehabilitasi (HRC) dari Rumah Sakit Kuala Lumpur.

"Pada 19 September, Rumah Sakit Kuala Lumpur merujuk Najib ke HRC untuk perawatan dan pemantauan lebih lanjut hingga saat ini," demikian pernyataan Departemen Lapas, Rabu (21/9).

Departemen menyatakan Najib akan dikirim kembali ke Penjara Kajang setelah dokter spesialis di HRC atau HKL memberi izin.

Lebih lanjut, pernyataan itu menerangkan bahwa departemen bertanggung jawab atas kesehatan tahanan. Termasuk memberikan perawatan dan pengobatan yang direkomendasikan pejabat kesehatan pemerintah.

Tindakan itu disebut sejalan dengan Pasal 37 Undang-Undang Penjara dan Aturan Minimum Standar PBB untuk Perlakuan terhadap Tahanan (Aturan Nelson Mandela).

Sebelum dibawa ke RS Kuala Lumpur, Najib tengah menghadapi persidangan lanjutan 1MDB pada 12 September lalu.

Kemudian Tim Penunutut meminta kepada hakim Pengadilan Tinggi bahwa pria 69 tahun itu perlu dibawa ke rumah sakit. Mereka menilai obat tekanan darah tinggi yang dia minum memberi efek buruk.

Pengadilan Tinggi kemudian membatalkan persidangan. Mereka menyatakan kondisi kesehatan Najib sangat buruk dan butuh perhatian medis. Sidang dilaporkan akan berlanjut Senin depan.

Malaysia resmi memvonis 12 tahun penjara terhadap Najib saat sidang kasus lanjutan 1Malaysia Development Berhad (1MDB) pada 12 September. 1MDB, mencuci uang, dan melanggar kepercayaan karena menerima dana 42 juta ringgit atau sekitar 139 miliar.

Sidang 1MDB yang berlangsung merupakan kasus korupsi kedua Najib. Dia dituduh melakukan 25 tuduhan pencucian uang dan penyalahgunaan kekuasaan terkait dengan dana 1MDB senilai RM2,3 miliar.

Meski dibui, Najib masih harus menjalani persidangan kasus korupsi lain. Dia menghadapi empat tuduhan penyalahgunaan kekuasaan yang berasal dari dugaan pencurian uang 2,3 miliar ringgit atau sekitar Rp7,6 triliun dana investasi negara, serta 21 dakwaan pencucian uang dengan jumlah sama.

Jika terbukti bersalah Najib terancam bui maksimal 20 tahun untuk kasus penyalahgunaan kekuasaan, sementara untuk kasus pencucian uang dia terancam 15 tahun penjara. (CNN Indonesia)

PM Malaysia Tegaskan Dukungan terhadap Palestina

Perdana Menteri Ismail Sabri menegaskan komitmen Malaysia mendukung Palestina sebagai negara merdeka dengan Baitulmaqdis sebagai ibu kota negara saat bertemu Kepala Otorita Ramallah, Mahmoud Abbas di New York, Jumat waktu setempat.

Perdana Menteri Malaysia dalam pernyataan melalui akun media sosial resminya yang diakses dari Kuala Lumpur, Sabtu mengatakan, “Saya juga menegaskan kembali komitmen Malaysia untuk terus mendukung perjuangan dan hak Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat dengan Baitulmaqdis sebagai ibu kotanya,” .

Pertemuan keduanya terjadi di sela-sela agenda Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-77 di New York, Amerika Serikat.

Ia mengatakan posisi Malaysia sejak lama sama sekali tidak mendukung Israel di organisasi internasional manapun sampai Palestina mendapatkan haknya sebagai negara berdaulat.

Malaysia juga mendukung proses perdamaian Israel-Palestina dan berakhirnya pendudukan Israel atas wilayah Palestina yang diduduki, ujar dia.

Penandatanganan empat nota kesepahaman yang bertujuan membentuk pertemuan komite bersama serta penguatan kerja sama di bidang kesehatan, pariwisata dan urusan Islam juga dilakukan dalam pertemuan keduanya, sebagai upaya memperkuat hubungan bilateral kedua negara.

Malaysia juga menyambut baik warga Palestina untuk melanjutkan studi di negeri jiran tersebut dalam bidang-bidang penting yang dapat membantu pembangunan kembali Palestina.

Hingga saat ini, menurut Ismail Sabri, terdapat 800 mahasiswa Palestina di universitas terkemuka di Malaysia dan mereka melanjutkan studi di berbagai bidang termasuk teknik.

PM Malaysia Ismail Beri Sinyal Pemilu Sudah Dekat

Pemilihan umum (Pemilu) Malaysia di depan mata. Spekulasi pemilu dini parlemen "Negeri Jiran” semakin kencang akhir-akhir ini setelah Perdana Menteri (PM) Malaysia Ismail Sabri berkali-kali memberi isyarat parlemen akan segera dibubarkan.

Terakhir pada Sabtu (17/9/2022), Ismail menyampaikan akan segera memutuskan tanggal pemilu setelah berdiskusi dengan Presiden partai berkuasa Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) Ahmad Zahid Hamidi.

“Pemilu sudah sangat dekat. Tunggulah sebentar lagi. Saya mendengarkan permintaan saudara-saudara,” ucap Ismail ketika meluncurkan mesin kampanye sayap pemuda Barisan Nasional, koalisi yang saat ini memerintah Malaysia, sebagaimana dikutip dari The Star Malaysia.

Adapun pemilihan parlemen Malaysia harus digelar paling lambat September 2023. Restorasi hegemoni UMNO Tiga tahun setelah kekalahan mengejutkan pada pemilu pada Mei 2018, UMNO bertekad untuk merestorasi hegemoni kekuasaan sebagai partai terkuat Malaysia.

Kata stabilitas terus digaung-gaungkan UMNO mengingatkan rakyat Malaysia akan krisis politik berkepanjangan setelah kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan. Dalam waktu hanya 2,5 tahun, Malaysia dipimpin tiga PM yang berbeda dari tiga koalisi yang berbeda.

Sebelum Ismail naik pada Agustus 2022, Mahathir Mohamad dan Muhyiddin Yassin masing-masing memerintah selama 22 dan 17 bulan. Di tengah kesulitan ekonomi dunia, perang Rusia-Ukraina, dan pandemi Covid-19, popularitas UMNO mulai pulih ditandai dengan kemenangan telak di pemilu negara bagian Melaka dan Johor.

Partai beraliran nasionalisme Melayu itu merebut kembali dua pertiga mayoritas di parlemen kedua negara bagian itu. Walau kerap diserang oposisi sebagai partai korup terutama setelah meledaknya skandal korupsi 1MDB yang menjebloskan mantan PM Najib Razak ke penjara, pengalaman UMNO selama 61 tahun di pucuk kekuasaan menjadi faktor utama kembalinya pemilih.

Berjayanya kembali UMNO juga tidak terlepas dari terceraiberainya oposisi Malaysia. Pemimpin Pakatan Harapan Anwar Ibrahim kali ini memilih jalan sendiri dibanding kembali berkoalisi dengan Mahathir dan Muhyiddin yang menghalangi jalannya menuju kursi PM yang telah diidamkannya selama lebih dari dua dekade.

Membelotnya Muhyiddin dari koalisi Pakatan Harapan pada Februari 2020 mempersulit dibangunnya kembali kepercayaan antara Anwar dan Muhyiddin serta Muhyiddin dan Mahathir. Meski sama-sama di oposisi saat ini, hubungan Anwar dan mantan musuh bebuyutan politiknya Mahathir tetap dingin.

Kubu Anwar terus menyalahkan Mahathir yang dinilai tidak pernah berniat menyerahkan kekuasaan kepada Anwar berdasarkan perjanjian politik yang telah disepakati setelah kemenangan Pakatan Harapan. Terpecahnya suara oposisi diperkeruh dengan kemunculan partai-partai oposisi lain seperti partai regional Warisan dan partai milenial MUDA.

Peta politik ini membuat UMNO tidak perlu suara mayoritas dengan hanya perlu memenangkan sekitar 40 persen suara di setiap dapil. Tidaklah mengejutkan jika petinggi partai yang identik dengan warna merah ini gencar mendorong Ismail untuk segera membubarkan parlemen. Belitan hukum Presiden UMNO Faktor lain yang juga menggencarkan seruan pemilu dini adalah kasus hukum yang sedang membelit Ahmad Zahid.

Mantan Wakil PM Malaysia ini menghadapi 33 dakwaan menerima suap senilai 42 juta ringgit Malaysia dari perusahaan Ultra Kirana Sdn Bhd sebagai bujukan untuk memperpanjang kontrak perusahaan sebagai operator layanan One Stop Center (OSC) di China dan sistem visa asing (VLN) untuk Kementerian Dalam Negeri Malaysia.

Selain itu, Ahmad Zahid juga didakwa dengan tujuh tuduhan lain sebagai Menteri Dalam Negeri karena menerima uang tunai dalam beberapa mata uang dengan total lebih dari 6,85 juta ringgit Malaysia.

Zahid berharap pemilu dapat segeral digelar sebelum vonis hukumannya dijatuhkan. Jika sampai vonis keburu dijatuhkan, dia akan menyusul langkah Najib menjadi penghuni rumah prodeo Malaysia. Harapannya juga, kemenangan besar UMNO akan membuka peluang intervensi terhadap kasus hukum untuk meringankan vonis yang akan dihadapinya.

Ismail berdiri di tengah dua pusaran faksi internal UMNO yang mendukung Ahmad Zahid dan yang memilih pemilu digelar tahun depan. Secara politik, pemilu tahun 2023 akan jauh lebih menguntungkan Ismail karena besar kemungkinan Zahid harus lengser sebagai Presiden UMNO jika terbukti bersalah.

PM berusia 62 tahun itu berpotensi mengkonsolidasi kekuatan politiknya dengan naik menjadi orang nomor satu UMNO menggantikan Ahmad Zahid. (Kompas.com)

Apakah Malaysia-Singapura Termasuk Persemakmuran Inggris?

Persemakmuran Inggris kembali membetot perhatian usai Ratu Elizabeth II meninggal dunia dan Raja Charles III naik takhta. Anggota Persemakmuran pun tak luput dari sorotan.

Begitu pula pertanyaan soal apakah Malaysia dan Singapura merupakan anggota Persemakmuran Inggris? Menurut situs resmi Commonwealth, terdapat 56 negara yang menjadi anggota Persemakmuran. Kebanyakan negara anggota ini merupakan bekas koloni Inggris.

Dari jumlah total anggota Persemakmuran, Malaysia dan Singapura termasuk dalam Negara Persemakmuran (Commonwealth Nations). Inggris menjajah Malaysia, yang saat itu bernama Malaka, pada 1824.

Menurut situs resmi pemerintah Malaysia, kolonialisasi Inggris di negara itu merupakan yang terpanjang dibanding negara lain. Sebelum Inggris, Portugis lebih dulu menjajah Malaka pada 1511. Kemudian pada 1641, Belanda datang sebelum dikuasai Inggris sejak 1824.

Selama menjajah Malaysia, Inggris mengintegrasikan semua administrasi yang sebelumnya dikuasai Penguasa Melayu.

Tindakan demikian menyebabkan ketidakpuasan di kalangan penduduk setempat. Beberapa memberontak, tetapi Inggris dengan mudah menumpas mereka. Kemudian pada 1920-1930, pemberontakan kembali muncul atas nama nasionalisme.

Pendudukan Jepang

Saat masyarakat ingin mengakhiri kolonialisasi, warga Malaka terkejut dengan kedatangan Jepang pada 1941. Negeri Sakura ini menduduki Malaya hingga 1945. Mereka lalu menarik diri imbas pengeboman Hiroshima dan Nagasaki.

Pengunduran diri Jepang memberi ruang kepada Partai Komunis Malaya (PKM) untuk menguasai Malaysia. PKM melancarkan serangan dan membunuh tiga manajer pertanian karet Eropa di Sungai Siput.

Lalu pada Juni 1948, Gubernur yang ditunjuk Inggris untuk Uni Malaya, Edward Gent, mengumumkan keadaan darurat atas Malaya.

Beberapa tahun kemudian kaum nasionalis membentuk Partai Aliansi. Tindakan ini membuka mata Inggris untuk mengizinkan warga Melayu memerintah negaranya sendiri.

Pada 1956, Inggris dan persatuan tiga kelompok etnis besar yakni Melayu, China, dan India, melakukan pertemuan dengan Inggris di London. Salah satu yang hadir adalah Proklamator sekaligus Perdana Menteri pertama Malaysia Abdul Rahman Al-Haj.

Mereka menyepakati Perjanjian London. Perjanjian ini memberi 'lampu hijau' Malaya bakal merdeka pada 31 Agustus 1957.

Deklarasi Kemerdekaan Malaysia

Sekembalinya dari London, Rahman membuat deklarasi kemerdekaan Malaya di Padang Bandar Hilir, pada 20 Februari 1956. Menurut situs Commonwealth Sport, Malaysia bergabung dengan Persemakmuran Inggris pada 1957.

Pada 27 Mei 1961, Rahman mengusulkan penggabungan lima koloni yaitu Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak dan Brunei untuk membentuk sebuah negara baru.

Kemudian pada 9 Juli 1963, perwakilan pemerintah Inggris, Malaya, Sabah, Sarawak, dan Singapura melakukan pertemuan. Lalu pada 16 September 1963, Malaysia mendeklarasikan kemerdekaan.

Singapura mulanya bagian dari Malaysia. Negara-kota itu melepaskan diri dari Negeri Jiran karena konflik rasialisme. Singapura merdeka pada 1964. Menurut situs pemerintah Singapura, mereka bergabung dengan Persemakmuran pada Oktober 1965. (CNN Indonesia)