Pars Today

Perkembangan dan berita di negara-negara Asia Tenggara pekan lalu meliputi hal-hal penting termasuk kunjungan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim ke Vietnam.

PM Anwar Ibrahim melakukan lawatan kerja resmi ke Hanoi, Vietnam, selama dua hari dari 20 hingga 21 Juli 2023 atas undangan Perdana Menteri Pham Minh Chinh.

Situs Antara mengutip keterangan media yang dikeluarkan di Putrajaya, Kementerian Luar Negeri Malaysia menyebutkan dalam lawatan kerja pertamanya ke Vietnam selaku perdana menteri, Anwar bertemu dengan kepala negara, pemimpin pemerintahan, pemimpin partai, hingga para diaspora.

Dalam pertemuan dengan PM Vietnam Pham Minh Chinh, Anwar membahas kemajuan implementasi Rencana Aksi 2021-2025 di bawah Kerangka Kerja Kemitraan Strategis Malaysia-Vietnam.

Menurut keterangan tersebut, Anwar juga melakukan pertemuan dengan Presiden Vietnam Vo Van Thuong, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong dan Ketua Majelis Nasional Vietnam Vuong Dinh Hue.

Bersama dengan PM Chinh, Anwar menyaksikan pertukaran nota kesepahaman (MoU) antara kementerian dan lembaga Malaysia dan Vietnam di berbagai sektor untuk meningkatkan perdagangan dan investasi antara dua negara.

Menteri Luar Negeri Malaysia Zambry Abd Kadir bersama Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul Abdul Aziz, Wakil Menteri Pertanian dan Ketahanan Pangan Chan Foong Hin, serta sejumlah pejabat pemerintahan senior dari kementerian lembaga terkait ikut dalam lawatan tersebut.

Tahun 2023 menandai Jubilee Emas hubungan diplomatik Malaysia dan Vietnam.

Total perdagangan bilateral antara Malaysia dan Vietnam meningkat 23,1 persen, yakni dari 69,40 miliar ringgit Malaysia pada 2021 menjadi 85,40 miliar ringgit Malaysia pada 2022.

Malaysia juga merupakan investor terbesar ke-9 di Vietnam, dengan total investasi sebesar 13,06 miliar dolar AS.

Menlu RI Minta Prancis Sepakati Perjanjian Bebas Senjata Nuklir

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meminta Prancis untuk menyepakati protokol Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ) sebagai upaya menjaga perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik.

Situs Antara melaporkan, ajakan tersebut disampaikan Menlu RI melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna di Paris, Jumat.

Prancis adalah salah satu negara pemilik senjata nuklir yang ditargetkan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk menandatangani protokol Traktat SEANWFZ, selain China, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat.

Para Menteri Luar Negeri ASEAN dalam pertemuan regional di Jakarta pekan lalu juga telah meminta kelima negara pemilik senjata nuklir itu untuk mengaksesi protokol tersebut.

Para menlu yang hadir dalam pertemuan ASEAN itu adalah Menlu AS Anthony Blinken, Menlu Rusia Sergey Lavrov, Menlu Inggris James Cleverly, sedangkan China diwakili oleh diplomat yang juga Direktur Kantor Sentral Urusan Luar Negeri China Wang Yi.

Pada pertemuannya dengan Colonna, Retno juga menegaskan bahwa minilateralisme di kawasan harus mendukung perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di Indo-Pasifik.

Pada tahun ini, Prancis telah membuat kesepakatan minilateral dengan Uni Emirat Arab dan India.

Sebelumnya, sejumlah kerja sama minilateral yang telah terbentuk di kawasan adalah Quadrilateral atau Quad yang mencakup India, AS, Jepang, dan Australia. Kemudian ada juga BRICS yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.

“Saya juga menekankan suara Global South harus lebih didengar. Saya menyampaikan bahwa Indonesia dan Prancis dapat jadi jembatan antara Global North dan Global South,” ujar Retno.

Global South merupakan istilah dalam politik global yang merujuk pada negara-negara berkembang di Asia, Amerika Latin, Afrika, dan Oseania. Sementara Global North mengacu kepada negara-negara maju di Amerika Utara, Eropa dan Asia Timur.

Kepada Colonna, Retno juga menyampaikan untuk menjaga kawasan Indo-Pasifik agar tidak menjadi ajang unjuk kekuatan.

Indonesia dan Malaysia Sepakati Kerja Sama Pendidikan Tinggi

Indonesia dan Malaysia menyepakati 10 nota kesepahaman (MoU), nota perjanjian (MoA) dan nota kerja sama (MoC) yang menitikberatkan pada kolaborasi di sektor pendidikan tinggi dengan melibatkan sejumlah badan, asosiasi dan universitas dari kedua negara.

Situs Antara melaporkan, Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia Dato Seri Mohamed Khaled Nordin, di sela-sela acara penandatanganan di Jakarta, Selasa mengatakan, "Hari ini, saya kira kita perlu meningkatkan hubungan ke tahap yang lebih baik, terutama di sektor pendidikan tinggi,".

Khaled Nordin menghadiri acara penandatanganan kerja sama tersebut dalam kunjungan pertamanya ke Indonesia sebagai Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia.

Kunjungan itu dilakukan untuk memberikan dukungan untuk berbagai kerja sama baru yang dicapai di antara institusi pendidikan tinggi Indonesia dan Malaysia.

Nordin mengatakan hubungan antara Indonesia dan Malaysia di sektor pendidikan tinggi bukan hal baru. Oleh karena itu, 10 kerja sama yang disepakati hari ini adalah untuk semakin memperkuat hubungan kedua negara di sektor pendidikan tinggi.

Adapun 10 penandatanganan MoU, MoA dan MoC hari ini dilakukan antara Universiti Teknologi Malaysia (UTM) dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mempromosikan kegiatan penelitian dan pembangunan, dan kerja sama yang mengangkat 17 agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) antara Majlis Profesor Negara (MPN) dengan Forum Guru Besar Indonesia (FGBI).

Berikutnya adalah kerja sama Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dengan PT Tracol Asia untuk membuka Pusat Pesisir (Offshore Center) UKM di Jakarta; UKM dan Universitas Padjajaran untuk menghasilkan 250 lulusan doktor bidang pengobatan; dan UKM dengan Universitas Pendidikan Indonesia untuk menghasilkan 3.000 sarjana dan pascasarjana.

Lebih lanjut, kerja sama juga dilakukan antara Universiti Utara Malaysia (UUM) dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, UUM dengan UIN Sunan Ampel Surabaya, dan kerja sama Universiti Malaya (UM) dengan Universitas Negeri Malang (UNM) dalam bidang sains dan sumber daya manusia.

Sementara itu, kerja sama antara Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dilakukan untuk meningkatkan kelayakan akademik, dan terakhir kerja sama antara Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) dengan Institut Teknologi PLN (IT PLN) untuk mewujudkan inisiatif strategis antarbangsa yang berfokus pada bidang energi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek Prof. Ir. Nizam berharap kerja sama tersebut dapat semakin memperdalam hubungan persahabatan kedua negara.

Ia juga mengutarakan harapannya agar kerja sama di sektor pendidikan tinggi tersebut dapat mendukung pertumbuhan ekonomi kedua bangsa melalui melalui pembangunan manusia dan inovasi mengingat Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) saat ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi global.