Pars Today

Berita terhangat mengenai negara-negara di Asia Tenggara di antaranya adalah penolakan Malaysia terhadap peta baru Laut Cina Selatan.

Malaysia pada Rabu (30/8/2023) menolak peta baru Laut China Selatan yang mengeklaim wilayahnya di lepas pantai.

China pekan ini merilis yang disebutnya peta standar, mencakup klaim sepihak atas wilatah laut tersebut yang tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif Malaysia di negara bagian Sabah dan Sarawak, pulau Kalimantan.

"Malaysia tidak mengakui klaim China di Laut China Selatan, sebagaimana dituangkan dalam Peta Standa China Edisi 2023 yang mencakup wilayah maritim Malaysia," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Malaysia, dikutip dari kantor berita AFP.

China mengeklaim hampir seluruh Laut China Selatan--jalur perdagangan senilai triliunan dollar AS setiap tahunnya--meskipun pengadilan internasional menyatakan Beijing tidak memiliki dasar hukum.

Malaysia, Filipina, Vietnam dan Brunei juga saling mengeklaim beberapa bagian laut tersebut, sedangkan Amerika Serikat (AS) mengerahkan kapal-kapal angkatan laut melalui Laut China Selatan untuk menegaskan kebebasan navigasi di perairan internasional.

Malaysia, yang menggambarkan Laut China Selatan sebagai masalah kompleks dan sensitif, mengatakan bahwa perselisihan tersebut harus ditangani secara damai dan rasional melalui dialog berdasarkan hukum internasional.

Malaysia juga mendukung pembuatan Kode Etik di bidang kelautan yang saat ini sedang dinegosiasikan oleh negara-negara Asia Tenggara.

Kuala Lumpur memanggil utusan Beijing pada 2021 setelah kapal China memasuki zona ekonomi eksklusifnya. Menurut Malaysia, wilayah Laut China Selatan yang diklaimnya di utara pulau Kalimantan termasuk ke dalam zona tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, China meningkatkan pengembangan pulau-pulau buatan di Laut China Selatan dan melengkapinya dengan fasilitas militer serta landasan pacu. Negara-negara Asia Tenggara lainnya juga menuduh kapal-kapal China mengganggu kapal penangkap ikan mereka. (Kompas.com)

ase

ASEAN Memutuskan untuk Menggunakan Mata Uang Lokal

Dengan ditandatanganinya perjanjian antara Indonesia, Malaysia dan Thailand, mata uang lokal negara-negara tersebut juga telah memasuki pasar perdagangan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Para gubernur Bank Sentral Indonesia, Malaysia dan Thailand, di sela-sela pertemuan para menteri keuangan ASEAN di Jakarta, ibu kota Indonesia, dengan menandatangani perjanjian penggunaan mata uang regional maka secara resmi dan operasional telah mengapus dolar AS di pasar perdagangan ASEAN.

Indonesia, sebagai negara yang menjabat ketua periodik ASEAN pada tahun ini, telah menjalin kerja sama Local Currency Transaction (LCT) atau penggunaan mata uang lokal.

Perjanjian LCT di antara sepuluh negara anggota ASEAN ditambah Cina, Jepang dan Korea Selatan, telah disepakati untuk memperluas kerja sama keuangan regional.

Salah satu klausul terpenting dalam perjanjian ini adalah mendorong penggunaan mata uang lokal dan mengurangi ketergantungan pada dolar AS.

Dalam hal ini, Bhima Yudhistira, Ekonom dan Direktur Pusat Studi Ekonomi dan Hukum Indonesia (CELIOS) mengatakan, Keketuaan berkala ASEAN di Jakarta pada tahun 2023 adalah kesempatan yang baik untuk mempromosikan Penggunaan mata uang nasional dalam transaksi komersial berada dalam kerangka perjanjian LCT.

Sebelumnya, organisasi-organisasi penting seperti Eurasia, Organisasi Kerja Sama Shanghai dan BRICS telah menyatakan keinginan mereka untuk menghapus dolar dari perdagangan regional.

Sejumlah negara Amerika Selatan dan Tengah juga aktif dalam bidang ini.

Bagaimanapun, perluasan kerja sama dengan lebih banyak negara, termasuk program-program terpenting pemerintah Indonesia selama masa keketuaan ASEAN telah diumumkan

Dengan ditandatanganinya perjanjian antara Indonesia, Malaysia dan Thailand, mata uang lokal negara-negara tersebut juga telah memasuki pasar perdagangan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Mengingat upaya yang berlipat ganda dari berbagai negara di dunia untuk menghapus dolar AS dari transaksi perdagangan regional, para ahli percaya menghapus dolar dari bursa regional dalam kerangka ASEAN dapat terwujudkan dengan menandatangani perjanjian baru-baru ini.

Ketentuan dan dasar untuk penggantian dan penguatan mata uang lokal secara cepat akan disediakan dalam siklus pertukaran perdagangan yang luas di negara-negara anggota ASEAN.

Kepala 10 negara anggota ASEAN baru-baru ini, dalam rangka penandatanganan nota ekonomi yang komprehensif, mereka telah mengaktifkan sistem pembayaran elektronik lintas batas menggunakan mata uang regional mereka.

Menurut statistik terbaru yang diterbitkan oleh Dana Moneter Internasional, dengan penerapan kebijakan de-dolarisasi oleh banyak negara di dunia, porsi dolar dalam cadangan devisa suatu negara telah menurun dari 71% pada tahun 2000 menjadi 58% pada tahun 2022.

Studi menunjukkan bahwa penerapan strategi menghapus dolar dari transaksi regional dan global memerlukan rantai pasokan global.

Jika lebih banyak negara beralih ke mata uang lokal dibandingkan dolar dan euro dalam perdagangan, dampak yang lebih positif akan terjadi pada negara-negara anggota yang menentang kebijakan ekspansionis dan unilateralis Amerika Serikat, termasuk ASEAN.

Publikasi statistik Dana Moneter Internasional juga menunjukkan bahwa perekonomian Amerika Serikat sangat rentan dalam hal dihapuskannya dolar dari transaksi berbagai negara di dunia.

Jelas sekali bahwa kelanjutan proses ini akan menimbulkan kerusakan mendasar pada perekonomian Amerika dan juga akan mengakibatkan runtuhnya perekonomian negara tersebut yang mendominasi.

Menlu RI Tekankan Empat Spirit Besar Keketuaan Indonesia dalam ASEAN

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi menekankan empat spirit besar keketuaan Indonesia dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tahun ini, di antaranya dengan meletakkan visi jangka panjang ASEAN dan mewujudkan perdamaian di Indo-Pasifik.

Situs Antara melaporkan, Menlu Retno dalam jumpa pers di Jakarta, Senin menyebut spirit pertama keketuaan Indonesia adalah meletakkan visi jangka panjang ASEAN. Visi jangka panjang ini menjadi sangat penting karena akan menjadi pedoman bagi ASEAN untuk berjalan ke depan.

“Fondasinya akan mulai dibangun dalam keketuaan Indonesia di ASEAN,” ujarnya dalam transkrip resmi Kementerian Luar Negeri yang diterima pada Senin.

Retno mengindikasikan KTT ke-43 ASEAN, yang akan berlangsung pada 5-7 September di Jakarta, akan menghasilkan concord (persetujuan) baru ASEAN. Indonesia selalu menghasilkan concord pada setiap keketuannya di ASEAN.

Spirit kedua adalah menjadikan ASEAN lebih tangguh menghadapi tantangan zaman, sesuai dengan tema keketuaan tahun ini, yakni ASEAN Matters yang berarti ASEAN penting.

Retno menyebut ada beberapa dokumen yang ditargetkan menjadi hasil KTT ke-43 ASEAN, yaitu terkait proses pengambilan keputusan, terutama pada saat ASEAN menghadapi suatu krisis dan penguatan kelembagaan ASEAN yang berbasis di Jakarta.

Spirit ketiga keketuaan Indonesia adalah menjadikan Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan.

Terkait hal itu, ada beberapa isu yang akan dibahas, seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, kesehatan, stabilitas keuangan, dan akses pasar yang terbuka dan adil.

Retno mengatakan KTT ke-43 ASEAN akan menyepakati berbagai kerja sama yang berkaitan dengan isu-isu tersebut dengan negara-negara mitra.

“Dan semuanya berusaha diterjemahkan dalam kerja sama yang sifatnya konkret,” katanya.

Adapun spirit keempat adalah mempertahankan sentralitas ASEAN dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik, yang kini menjadi panggung persaingan dua kekuatan dunia, yakni China dan Amerika Serikat.

Retno menjelaskan Indonesia akan mendorong kerja sama konkret di bidang ekonomi karena dia yakin kerja sama yang inklusif dapat meredakan ketegangan yang terjadi di Indo-Pasifik.

Lebih lanjut, Retno mengatakan bahwa semua dokumen yang diharapkan disahkan dalam KTT masih terus dibahas. Para diplomat ASEAN dan mitranya masih terus melakukan negosiasi untuk merampungkan dokumen yang akan menjadi hasil KTT bulan depan.

DPR RI: LCT Cara Rasional Lindungi Rupiah

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menilai penerapan transaksi mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT) merupakan cara paling logis dalam upaya melindungi rupiah.

Situs Antara melaporkan, Said Abdullah dalam keterangan resmi hari Senin (28/8/2023) “Hemat saya, sebelum ada perubahan sistem moneter global, pilihan paling logis menghindarkan rupiah terus terdepresiasi adalah menggunakan transaksi mata uang lokal dengan banyak mata uang,” kata

Said menyebut rupiah kerap terdepresiasi dalam sejarah panjang negara menggunakan dolar AS dalam pembayaran internasional. Selama setahun terakhir, sambung Said, rupiah cenderung terkoreksi hingga 9,3 persen.

Padahal, neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat sering kali surplus, sehingga seharusnya rupiah menguat terhadap dolar AS. Namun, akibat kebijakan moneter Federal Reserve yang terus mempertahankan kebijakan hawkish, banyak mata uang global yang tertekan terhadap dolar AS, termasuk rupiah.

Oleh karena itu, pengurangan ketergantungan terhadap dolar AS atau dedolarisasi dapat menjadi solusi untuk mengurangi risiko depresiasi rupiah.

Pernyataannya tersebut menyambung ajakan Bank Indonesia (BI) kepada bank sentral lain di ASEAN untuk menggunakan skema penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas negara di kawasan.

Menurut dia, penggunaan dolar AS cukup dilakukan pada transaksi perdagangan dengan Amerika Serikat. Sementara transaksi antarnegara di kawasan dapat menggunakan mata uang lokal.

Penerapan skema tersebut dapat membuat negara-negara anggota ASEAN mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS, sehingga dapat berimplikasi positif terhadap mata uang lokal di kawasan, terutama rupiah.

“Mitra dagang terbesar kita ASEAN, maka sangat masuk akal jika BI menggunakan banyak mekanisme pembayaran. Bagi kami, dalam kawasan ASEAN, ada baiknya BI tidak hanya menggunakan pembayaran bukan dolar AS, tetapi juga memikirkan pembayaran regional di kawasan ASEAN,” ujar Said.

Ketua Banggar DPR mendukung BI untuk memperluas jangkauan LCT, termasuk ke Uni Eropa. “Perlu di kaji mendalam oleh BI jika kita menggunakan mata uang bersama seperti euro seperti negara negara anggota Uni Eropa,” kata dia.

Warga Malaysia Protes Pembuangan Air Limbah Nuklir Jepang

Para pengunjuk rasa berkumpul di Negara Bagian Selangor, Malaysia, dan meneriakkan berbagai slogan menentang pembuangan air limbah yang terkontaminasi nuklir dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima Daiichi yang lumpuh ke lautan yang dilakukan Jepang.

Orang-orang dari berbagai kelompok usia memegang berbagai poster yang menyatakan kekhawatiran mereka yang memuncak atas potensi pencemaran lingkungan yang akan berlangsung lama, dan mengecam tindakan Jepang yang tidak bertanggung jawab.

Puluhan ribu tanda tangan dari seluruh penjuru Malaysia juga dikumpulkan pada spanduk besar yang dipajang di acara petisi massal tersebut, sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan laut. Seorang pengunjuk rasa menandatangani poster saat unjuk rasa menentang pembuangan air limbah yang terkontaminasi nuklir ke laut oleh Jepang di negara bagian Selangor, Malaysia, 27 Agustus 2023. 

Orang-orang mengikuti aksi unjuk rasa menentang pembuangan air limbah terkontaminasi nuklir ke lautan yang dilakukan Jepang di Negara Bagian Selangor, Malaysia, pada 27 Agustus 2023.

Orang-orang mengikuti aksi unjuk rasa menentang pembuangan air limbah terkontaminasi nuklir ke lautan yang dilakukan Jepang di Negara Bagian Selangor, Malaysia, pada 27 Agustus 2023.

NIMP 2030 Jadikan Malaysia Negara Terkemuka di Industri Teknologi Tinggi

Rencana Induk Industri Baru 2030 (NIMP 2030) mampu menjadikan Malaysia sebagai negara terdepan di sektor industri teknologi tinggi melalui tujuan dan empat misi yang dijabarkan dalam rencana tersebut.

Menurut laporan Bernama, Wakil Perdana Menteri Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi di laman pribadinya di Facebook hari ini (Jumat, 01/09/2023) menyebut rencana tersebut juga akan mendorong transformasi digital yang akan menciptakan ratusan ribu peluang kerja bagi kaum muda.

Menurut Ahmad Zahid, NIMP merupakan kerangka kebijakan komprehensif yang mencakup misi, prioritas, dan rencana aksi transformasi sektor manufaktur di Malaysia. Dengan demikian, kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan Pemerintahan Persatuan terhadap NIMP akan menjadikan Malaysia sebagai negara industri teknologi tinggi dengan transformasi digital.

Sebelumnya, Ahmad Zahid menghadiri peluncuran NIMP 2030 yang dibuka Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dewan Perdana, Menara MITI.

“Seperti halnya perdana menteri, saya juga berharap Malaysia menjadi tujuan investasi yang unggul sehingga meningkatkan kemampuan Malaysia di tingkat internasional,” ungkap Ahmad Zahid.

NIMP 2030, yang merupakan komponen utama kerangka Ekonomi MADANI, dirancang untuk mengarahkan Malaysia sebagai pemimpin global dalam pengembangan industri, memperluas hubungan domestik untuk menciptakan kekayaan di seluruh negara, dan memperkuat posisinya dalam rantai nilai global.

Menkeu RI: Indonesia Berperan Penting dalam Ekonomi Halal Global

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia memiliki peran penting dalam ekosistem ekonomi halal global.

Situs Antara melaporkan, Menkeu RI menyampaikan bahwa populasi muslim yang besar membuat produksi dan pengembangan pasar produk halal di Indonesia berkembang dengan baik.

Ekonomi halal Indonesia diperkirakan dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,1 miliar dolar AS per tahun.

“Meningkatnya permintaan terhadap produk dan layanan halal serta posisi strategis Indonesia di pasar global telah memberikan potensi pertumbuhan yang cepat dan ruang yang luas bagi ekonomi halal Indonesia untuk berkembang,” kata Sri Mulyani dalam The 7th Annual Islamic Finance Conference (AIFC) yang diikuti secara daring di Jakarta, Selasa.

Menurut Sri Mulyani, industri halal pada tingkat global menghadapi tantangan yang relatif sama, yaitu fragmentasi lembaga-lembaga halal, minimnya standardisasi, kurangnya pengetahuan auditor halal, dan kepatuhan terhadap standar syariah.

Selain itu, juga termasuk rendahnya literasi halal, kurangnya penelitian dan pengembangan, tidak adanya lembaga sertifikasi internasional, dan kurangnya pendanaan halal.

Dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut, Pemerintah Indonesia menyiapkan tiga pilar strategis utama yang menjadi perhatian.

Pertama, fokus pemenuhan terhadap meningkatnya permintaan produk halal yang berkualitas tinggi. Strategi tersebut juga diiringi dengan keuangan sosial Islam, seperti zakat, yang berperan penting untuk meningkatkan konsumsi produk Halal karena dapat memberdayakan daya beli kelompok yang terpinggirkan.

Kedua, komitmen terhadap perdagangan dan promosi internasional untuk memperluas akses pasar halal. Hal tersebut dapat dilakukan melalui perdagangan, promosi, dan memperkuat eksposur internasional terhadap produk halal Indonesia sekaligus membantu produsen untuk memanfaatkan peluang yang ada.

Terakhir, investasi dalam ekonomi halal yang diwujudkan melalui penyederhanaan izin usaha, pemberian insentif untuk industri halal, serta memberikan akses ke pameran nasional dan internasional untuk UMKM.

PM Malaysia umumkan Pendanaan Awal Transisi Energi

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan pendanaan awal sebesar 2 miliar ringgit (RM) untuk memfasilitasi upaya transisi energi di negara tersebut.

Situs Antara melaporkan, PM Malaysia dalam peluncuran fase kedua Peta Jalan Transisi Energi Nasional (NETR) diikuti secara daring di Kuala Lumpur, Selasa, mengatakan bahwa negaranya di bawah Perjanjian Paris, menetapkan target mencapai emisi nol bersih pada 2050.

Saat ini, negara tersebut sedang mengembangkan teknologi dekarbonisasi bersama. Kemajuan mencari sumber-sumber energi bersih alternatif akan signifikan dengan melakukan kolaborasi kuat di tingkat regional dan internasional, kata Anwar.

Dalam kasus tersebut, Pemerintah Malaysia akan mengalokasikan RM2 miliar sebagai pendanaan awal untuk memfasilitasi upaya transisi energi.

Fasilitas tersebut, menurut dia, akan menjadi katalis pembiayaan campuran yang dapat menjamin tersedianya sumber daya keuangan yang lancar untuk menjalankan proyek transisi energi yang bankable atau berada di bawah tingkat pengembalian pasar.

Anwar mengatakan tantangan terpenting dalam melakukan transisi energi adalah kebutuhan finansial dengan estimasi mencapai hingga 1,5 triliun ringgit Malaysia (RM) selama periode 2023-2050.

Menurut Anwar, untuk dekade ini saja Malaysia membutuhkan antara RM60 miliar hingga Rp90 miliar untuk dialokasikan pada proyek-proyek krusial di antaranya seperti transportasi publik, memperkuat infrastruktur “hijau” dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM).

Dewan Transisi Energi, lanjutnya, akan diaktifkan untuk memastikan perencanaan dan pengembangan yang holistik dapat dilakukan sambil memantau kemajuan NETR.

Dirinya meyakini implementasi peta jalan tersebut akan mampu menciptakan lapangan kerja dan mendongkrak partisipasi investasi domestik dan asing, sambil memastikan ketersediaan dan keterjangkauan energi bersih terjaga. Selain itu dapat menjadikan Malaysia memimpin dalam pengembangan energi terbarukan di kawasan regional.

Posisi strategis Malaysia yakni menjadi pusat energi ASEAN membuat negara tersebut dapat mengambil peran yang jelas dalam memajukan masa depan energi berkelanjutan kawasan regional menuju ke arah emisi nol bersih ASEAN, kata Anwar.

Perusahaan listrik Tenaga Nasional Berhad (TNB) dan Sarawak Energy Sdn Bhd, menurut Anwar, sedang dalam progres melakukan bisnis lintas batas meluaskan jaringan listrik ASEAN. Prospek energi lintas batas diyakininya akan cerah dan dapat menaikkan integrasi ekonomi dengan negara tetangga

Lebih dari 100.000 Orang Memadati Putrajaya Peringati HUT Malaysia

Lebih dari 100,000 orang menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun Malaysia 2023 di Dataran Putrajaya hari ini (Kamis, 31/08/2023), yang pertama diselenggarakan oleh Pemerintah Nasional.

Menteri Komunikasi dan Digital Malaysia Fahmi Fadzil dalam konferensi pers di Media Center usai peringatan HUT Malaysia mengatakan, Beberapa pengunjung mulai berkumpul di lokasi usai salat Maghrib sejak tadi malam karena antusias menjadi bagian dari acara yang penuh warna tersebut.

Menurut Menteri Fadzil yang juga Ketua Panitia Utama Perayaan Hari Nasional dan Hari Malaysia 2023, Ada yang datang dari Kedah, Perak bahkan lebih jauh lagi untuk menyaksikan langsung perayaan besar ini. Ini adalah perayaan Hari Nasional pertama kami (Pemerintah Persatuan) dan tim telah bekerja keras sejak Februari.

Fahmi mengungkapkan kepuasannya atas suksesnya penyelenggaraan perayaan tersebut, terutama kelancaran pertunjukan tari, parade, dan pertunjukan udara.

Ia pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyumbangkan tenaga dan idenya untuk mensukseskan peristiwa bersejarah tersebut.