Indonesia Dukung Deklarasi Baghdad

Konferensi Internasional tentang Islam Wasathiyyah dan Moderasi beragama yang digelar di Baghdad, Irak belum lama menghasilkan "Deklarasi Baghdad". Deklarasi ini dibacakan bersama perwakilan 20 negara dalam acara penutupan konferensi pada 27 Juni lalu.

Konferensi yang berlangsung selama dua hari ini juga diikuti tujuh delegasi dari Indonesia, yaitu: Ketua Delegasi Mukhlis M Hanafi yang juga mewakili Menteri Agama. Situs Republika Selasa (3/7/2018) melaporkan, dari Indonesia, delegasi dipimpin oleh Muchlis M Hanafi yang mewakili menteri agama. Selain itu turut hadir, Ketua Hubungan Luar Negeri MUI KH Muhyiddin Junaidi, Alumni Azhar sekaligus mantan Pemred Harian Republika, Ikhwanul Kiram Masyhuri, Saiful Mustafa, Fathir H Hambali, Auliya Khasanofa, dan Thobib Al-Asyhar.

Pembacaan deklarasi tersebut dipimpin Utusan Khusus Grand Syeikh Al Azhar dan Ketua Delegasi Mesir, Prof Hamid Abu Thalib. 

"Deklarasi Baghdad menyuarakan kesepahaman bersama untuk terus mengkampanyekan Islam Wasathiyah. Juga menjadi komitmen bersama dalam sinergi melawan ekstremisme dan terorisme," ujar Muchlis dilansir Republika, Senin (2/7).

Para peserta konferensi menegaskan tentang kedudukan al-Quds sebagai milik bangsa Palestina dan selamanya akan menjadi ibu kota perdamaian dan kerukunan umat beragama.

Ada 10 rumusan yang dibacakan dalam deklarasi tersebut.

Pertama, yaitu para peserta dari 20 negara akan membentuk koalisi Internasional untuk membuat konsep dan strategi operasional tentang Islam yang wasathiyah.

Kedua, akan menggalang kerja sama Internasional untuk memastikan keberhasilan melawan ekstremisme dan terorisme.

Ketiga, akan membentuk lembaga untuk mengkaji kembali dan meluruskan sejarah yang telah memicu perselisihan dan perpecahan di masa lalu, tanpa mengabaikan hal-hal yang prinsip dalam kehidupan umat.

Keempat, berupaya mencarikan solusi terhadap gap permasalahan antara modernitas dan Islam secara obyektif sesuai dengan konteks kekinian.

Kelima, akan meluruskan pemahaman yang salah tentang Islam sebagai agama ekstrem, radikal dan teroris dengan menegaskan bahwa teorisme tidak terkait dengan etnis, agama, maupun aliran tertentu.

Keenam, akan membuat situs-situs keislaman yang menekankan pada prinsip wasathiyah dan moderat yang jauh dari ekstrem.

Ketujuh, akan membuat majalah atau jurnal pemikiran Islam moderat.

Kedelapan, akan membentuk komite tinggi ulama yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan luas, yang menginduk kepada kementerian wakaf/agama dan tersebar di kota-kota negara Islam. Hal ini perlu untuk memantau isu yang tersebar dan apa yang disampaikan para penceramah, serta meresponnya sebelum viral sesuai prinsip ajaran Islam.

Kesembilan, menegaskan kedudukan al-Quds sebagai milik bangsa Arab dan selamanya akan menjadi ibu kota perdamaian dan kerukunan umat beragama.

Kesepuluh, peserta konferensi menolak klaim sepihak dari zionis Israel yang menjadikan Yerusalem sebagai ibu kotanya, dan mengajak ulama Islam untuk menolak keputusan yang nista tersebut.

Delegasi Indonesia yang mewakili Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam konferensi tersebut, KH Muhyiddin Junaidi menyambut baik Deklarasi Baghdad. Menurut beliau, deklarasi tersebut sebuah langkah yang maju untuk menghindari konflik yang sama di masa yang akan datang, khususnya di Irak dan negara yang dilanda kelompok radikalis dan ekstremis.

Meskipun demikian, Kiai Muhyidddin menegaskan bahwa deklarasi tersebut tidak berarti apabila tidak ada semacam koordinatornya di setiap negara untuk dijalakankan bersama. Dia mengatakan, ke depannya juga perlu ada komunikasi secara intensif antara ulama dengan pemerintah terkait konsep wasathiyah Islam. Sebab, konsep tersebut sesungguhnya sangat fleksibel dilaksanakan oleh pemerintah di setiap negara Islam. Selain itu, antara pimpinan Islam dan pemerintah juga perlu menjaga hubungan yang baik guna menerapkan prinsip-prinsip dasar wasathiyah tersebut.

Sebelumnya, para ulama dan cendekiawan dari berbagai dunia juga telah membahas tentang Islam Wasatiyyah dalam kegiatan Konsultasi Tingkat Tinggi (KTT) Ulama dan Cendikiawan Muslim Dunia di Hotel Novotel, Bogor, Kamis (3/5) lalu. Kegiatan ini juga menghasilkan rumusan Pesan Bogor. (Republika/PH)