KTT G20; Usulan IDEA Hub dari Indonesia Hingga Keadilan Pajak Era Digital

Presiden Joko Widodo atau Jokowi dijadwalkan melakukan sejumlah pertemuan bilateral di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Osaka, Jepang pada Sabtu ini. Pertemuan bilateral itu, antara lain dengan Bank Dunia, India, Arab Saudi, Brazil, dan Australia.

Informasi di Media Center KTT G20 Osaka, Jepang, Sabtu (29/6/2019), menyebutkan sejumlah pertemuan bilateral akan dilakukan di Gedung Intex Osaka, Jepang. Sementara Presiden Joko Widodo menyampaikan inisiatif Indonesia atas usulan "Inclusive Digital Economy Accelerator Hub" atau IDEA Hub dalam KTT G20 di Osaka Jepang, Jumat. Demikian pantuan Parstodayid pada kegiatan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dari Antaranews hari Sabtu (29/06).

Indonesia memberikan perhatian lebih atas isu inklusivitas dalam ekonomi digital dan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT G20 di Osaka, Jepang itu.

Indonesia mengonsepkan IDEA Hub sebagai sebuah wadah global bagi para pelaku bisnis digital, utamanya yang berstatus Unicorn, untuk mengkurasi ide serta berbagi pengalaman yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah, swasta, maupun UMKM.

Usulan IDEA Hub ini dicetuskan untuk mengurangi angka kesenjangan sosial dan ekonomi antarnegara.

"IDEA Hub pada dasarnya merupakan tempat mengurasi, mengelola, dan berbagi pengalaman model bisnis digital para Unicorn anggota G20," ujar Presiden dalam KTT G20 Sesi II yang membahas soal ekonomi digital dan kecerdasan buatan.

Pembelajaran terhadap model bisnis digital dalam IDEA Hub tersebut mencakup tiga area informasi, yakni sharing economy, workfoce digitalization, dan financial inclusion.

Ketiga area informasi itulah yang diharapkan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi antarnegara dan mempercepat ekonomi inklusif secara global.

Isu inklusivitas inilah yang mendorong Indonesia menyelenggarakan The 1st World Conference on Creative Economy di Bali pada November 2018

Di samping itu, Presiden Joko Widodo juga memandang perlunya mempersiapkan masyarakat ekonomi digital yang mampu memanfaatkan perkembangan ekonomi digital yang tengah berkembang. Menurutnya, ada tiga pilar utama dalam upaya mempersiapkan masyarakat ekonomi digital itu.

"Pertama, peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia. Kedua, pembangunan infrastruktur digital penting untuk terus ditingkatkan," ucapnya seperti disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Dalam hal pembangunan infrastruktur digital, Indonesia sedang membangun proyek Palapa Ring yang nantinya akan menyambungkan jaringan infrastruktur digital sepanjang 13.000 kilometer. Jaringan tersebut akan mampu menjangkau 514 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.

Adapun pilar ketiga pembangunan masyarakat ekonomi digital yang disebutkan Presiden ialah perbaikan dan peningkatan iklim investasi dalam mendukung pengembangan ekonomi digital.

"Ketiga, ekosistem dan iklim investasi pengembangan ekonomi digital harus terus diperbaiki," tuturnya.

Di hadapan para pimpinan negara-negara G20 yang hadir, ia juga mengingatkan bahwa ekonomi digital dan pemerataannya harus mampu menjangkau kepentingan segenap golongan masyarakat sebagaimana prinsip yang ditetapkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

"Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan bahwa ekonomi digital tidak boleh melupakan kepentingan setiap orang. Tidak boleh ada orang yang tertinggal no one left behind," katanya.

Keadilan Pajak di Era Digital

Presiden Joko Widodo di KTT G20 menyatakan akan terus mengikuti kerja sama internasional untuk bisa mendapatkan suatu rezim perpajakan yang adil di era digital.

"Presiden Jokowi dalam pernyataannya juga akan terus mengikuti kerja sama internasional ini untuk bisa mendapatkan suatu rezim perpajakan yang adil di era digital," kata Menkeu Sri Mulyani ketika menjelaskan perkembangan hari pertama KTT G20 bersama Menlu Retno Marsudi di Osaka Jepang, Jumat.

Menkeu mengatakan para Menkeu G20 berharap pada 2020 sudah ada kesepakatan mengenai bagaimana perpajakan untuk ekonomi e-commerce ini bisa disepakati.

"Sekarang ini sudah lebih dari 47 juta akun yang berasal dari luar negeri dan nilainya sekitar 5 triliun euro yang sudah di"disclosse" yang tadinya sangat rahasia," katanya.

Menurut Sri Mulyani, hal itu merupakan bagian dari kemajuan mengenai "automatic exchnage of information".

"Bahkan ada negara yang mampu mendapatkan hak perpajakan negara yang hilang karena ada sekresi itu," katanya.

Sementara itu, Menlu Retno Marsudi menjelaskan perundingan pada hari pertama KTT G20 ada dua sesi. Sesi pertama mengenai ekonomi global, perdagangan, investasi. Sementara sesi kedua mengenai inovasi ekonomi digital.

Ia menjelaskan, Presiden Jokowi pada hari pertama berbicara di sesi dua mengenai masalah inovasi ekonomi digital.

Menurut Menlu, ada dua hal yang paling utama yang disampaikan Presiden Jokowi di sesi kedua.

Pertama, masalah kebebasan aliran data. Salah satu tema yang diusung Jepang adalah kepercayaan terhadap kebebasan aliran data.

Presiden Jokowi mengatakan "flagship" ini didukung namun perlu ada norma dan aturan hukum internasional yang harus disepakati bersama dan kapan tenggat waktu untuk melaksanakannya karena dikhawatirkan jika norma dan hukumnya belum kuat untuk mengatur data free flow maka dikhawatirkan akan digunakan orang tidak bertanggung jawab.

Kedua, mengenai inisiatif Indonesia atas usulan "Inclusive Digital Economy Accelerator Hub" atau IDEA Hub.

"Ini intinya untuk menyediakan 'platform' untuk kurasi pengelolaaan dan berbagi pengalaman mengenai model bisnis dari para 'unicorn' para anggota G20," jelas Retno.