Kenaikan Iuran BPJS dan Pertemuan ATC

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Senin (2/9/2019) ini bakal kembali membahas masalah defisit serta kenaikan iuran bersama dengan Komisi IX dan Komisi XI DPR RI.

Dalam rapat sebelumnya sepekan yang lalu, Sri Mulyani telah mengusulkan kenaikan iuran sebesar dua kali lipat, artinya, peserta JKN kelas I yang tadinya hanya membayar Rp 80.000 per bulan harus membayar sebesar Rp 160.000.

Kemudian untuk peserta JKN kelas II yang tadinya membayar Rp 110.000 dari yang sebelumnya Rp 51.000.

Sementara untuk peserta JKN mandiri kelas III yang tadinya hanya membayar iuran sebesar Rp 25.500 harus menaikkan iuran bulanannya menjadi Rp 42.000 per bulan.

Sebelumnya, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sempat mengusulkan adanya kenaikan iuran peserta kelas I menjadi Rp 120.000 sementara kelas II Rp 75.000 untuk mengatasi masalah defisit yang telah melanda BPJS Kesehatan sejak tahun 2014.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menghadiri rapat kerja gabungan terkait BPJS Kesehatan, salah satunya rencana kenaikan iuran. Rapat tersebut dihadiri oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Bappenas dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Mardiasmo mengatakan, rencana kenaikan BPJS Kesehatan rata-rata sebesar dua kali lipat telah mempertimbangkan kemampuan bayar (ability to pay) masyarakat. Menurutnya, pemerintah telah melakukan kajian sebelum membuat rancangan kenaikan tarif.

"Menanggapi pernyataan Pak Ansory Siregar dari fraksi PKS, kenaikan iuran telah mempertimbangkan ability to pay masyarakat," ujar Mardiasmo di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2/9/2019). Sebagaimana hasil pantuan Parstodayid dari situs Liputan6, Senin.

Mardiasmo melanjutkan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan nantinya akan diiringi dengan perbaikan layanan. Sehingga, masyarakat yang melakukan pembayaran dapat mendapat keadilan melalui layanan yang semakin baik.

"Kami sangat setuju jika kenaikan ini harus diiringi dengan perbaikan layanan. Selain itu, dengan kenaikan iuran ini, harapannya BPJS Kesehatan tak lagi menghadapi masalah cashflow. Sehingga faskes dapat meningkatkan layanan dengan baik," jelasnya.

Defisit hingga Rp 32,8 triliun

BPJS Kesehatan sebelumnya sempat dilaporkan bakal mengalami defisit sebesar Rp 28,3 triliun hingga akhir tahun 2019.

Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, jika iuran bulanan peserta JKN tidak dinaikkan, perkiraan tersebut bakal meningkat hingga Rp 32,8 triliun.

Perhitungan defisit tersebut sudah memperhitungan besaran defisit tahun lalu yang mencapai Rp 9,1 triliun.

"Apabila jumlah iuran tetap sama, peserta seperti ditargetkan, proyeksi manfaat maupun rawat inap dan jalan seperti yang dihitung, maka tahun ini akan defisit Rp 32,8 triliun, lebih besar dari Rp 28,3 triliun," ujar dia.

Hingga saat ini pun, BPJS Kesehatan masih memiliki utang jatuh tempo lebih dari Rp 11 triliun.

"Dengan seluruh yang sudah kita bayarkan di 2019, BPJS masih bolong. Sekarang sudah ada outstaning lebih dari Rp 11 triliun belum terbayar, sementara pemasukan dari pemerintah sudah semua masuk," ujar Sri Mulyani.

Adapun dengan berbagai perhitungan yang telah dia lakukan, BPJS Kesehatan bisa berpotensi surplus dengan besaran iuran yang telah dia usulkan. Saat ini, usulan tersebut tinggal menunggu diteken oleh Presiden Joko Widodo untuk secara resmi diundangkan.

Tak tanggung-tanggung, dengan besaran iuran yang naik dua kali lipat, BPJS Kesehatan berpotensi surplus sepanjang 2020 hingga 2023.

"Karena memang setelah dilakukan berbagai langkah-langkah perbaikan kepersetaan, manajemen rumah sakit, sistem pencegahan fraud dan kapitalisasi, BPJS masih bolong karena iuran memang masih underprice. Sehingga persoalannya bagaimana mengoreksi berdasarkan kondisi iuran tersebut," jelas Sri Mulyani.

Pertemuan ATC untuk Persiapan Hari ASEAN

ASEAN Tehran Committee (ATC) mengadakan pertemuan di Tehran, ibu kota Republik Islam Iran untuk membahas beberapa tema kepentingan bersama dan persiapan untuk memperingati Hari ASEAN.

Pertemuan yang berlangsung pada hari Minggu (1/9/2019) itu dipimpin oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran Octavino Alimudin selaku Ketua ATC dan dihadiri oleh Dubes Malaysia, Thailand, Vietnam, Charge d'Affaires Brunei Darussalam dan anggota ATC Working Group dari lima Perwakilan ASEAN di Tehran.

"Sebagai tugas awal Indonesia pada Keketuaan ASEAN Tehran Committee, kita akan adakan peringatan ASEAN Day, salah satunya resepsi yang rencananya akan dilaksanakan tanggal 18 September 2019 mendatang, dengan melibatkan perwakilan negara-negara ASEAN lainnya yang berada di Tehran yaitu Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand dan Vietnam," kata Octavino di sela-sela Pertemuan ATC pertama di bawah Keketuaan Indonesia di Hotel Niloo, Tehran, seperti dirilis Siaran Pers KBRI Tehran.

Dubes RI untuk Tehran menjabat Ketua ATC untuk periode Juli-Desember 2019 setelah menerima estafet kepemimpinan ATC dari Duta Besar Vietnam Nguyen Manh Hien. 

Menurut siaran pers KBRI Tehran, pertemuan ATC membahas sejumlah isu bersama di kawasan dan bilateral serta persiapan pelaksanaan resepsi peringatan ASEAN Day.

Pada saat yang bersamaan  secara  back to back juga dilakukan pertemuan ASEAN Ladies Circle (ALC) dipimpin bersama oleh Ibu Yanti Octavino Alimudin, isteri  Dubes RI dan  Mrs. Huynh Thanh Loan selaku  Presiden ALC.

Agenda pertemuan ALC lebih menitikberatkan pada persiapan pelaksanaan resepsi ATC yang akan datang.