Presiden Jokowi Ingin Vaksinasi Petugas Pelayan Publik Pekan Depan

Presiden Joko Widodo hari ini, Kamis (11/02/2021) membuka Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dari Istana Negara, Jakarta yang ditayangkan virtual di You Tube Sekretariat Presiden.

Presiden Joko Widodo mengatakan, vaksinasi Covid-19 untuk petugas pelayanan publik akan dimulai pekan depan.

Selain itu, masyarakat dengan risiko tinggi terpapar Covid-19 juga bisa segera mendapatkan suntikan vaksin.

Menurutnya, Mulai pekan depan ini sudah mulai masuk (vaksinasi untuk) pelayanan publik yang sering berhubungan dengan masyarakat. Sebagaimana hasil pantauan Parstodayid dari Kompas, Kamis (11/02/2021).

Presiden mengatakan pemerintah ingin memagari lapisan-lapisan masyarakat agar dapat menurunkan tingkat penularan Covid-19.

Maka dari itu, Presiden meminta pemerintah daerah juga membuat perencanaan detail mengenai sasaran vaksinasi Covid-19 ke berbagai lapisan masyarakat. Kelompok masyarakat yang rentan termasuk yang lanjut usia, diminta Presiden, turut menjadi prioritas.

“Pemerintah pusat sedang berusaha keras untuk mendapatkan tambahan vaksin dari berbagai sumber. Vaksin ini produsennya tidak banyak, tapi direbutkan oleh 215 negara,” ujarnya.

Vaksinasi Covid-19 dengan Sistem Klaster

Presiden Joko Widodo ingin vaksinasi Covid-19 dilaksanakan per klaster guna mempercepat terciptanya kekebalan komunal.

"Kita ingin vaksinasi klaster, memagari sehingga tercipta kekebalan komunal, atau misalnya di kota ada mal, sudah karyawan di mal langsung (divaksinasi) karena dia banyak sekali berhubungan dengan masyarakat," ungkap Presiden Jokowi.

Presiden juga menekankan pentingnya perencanaan vaksinasi secara detail.

"Sekali lagi, perencanaan secara detail harus dipetakan. Kalau vaksin datang dalam jumlah banyak itu siapa didahulukan," katanya.

Ia mengemukakan pula bahwa pemerintah memprioritaskan vaksinasi Covid-19 untuk warga lanjut usia.

"Lanjut usia itu jadi prioritas dan kita pemerintah pusat sedang bekerja keras untuk memperoleh tambahan vaksin dari berbagai sumber. Vaksin ini produsennya tidak banyak, tapi diperebutkan 215 negara, rebutan semuanya," kata dia.

Presiden meminta pemerintah daerah dan pemerintah kota membantu menyiapkan tenaga pelaksana vaksinasi serta penyelenggaraan vaksinasi.

"Di puskesmas silakan melakukan, tapi harus ada yang dalam bentuk massal. Kumpulkan misalnya di GOR, balai kota, dan jumlah yang banyak sehingga vaksinasi harian ini bisa kita lakukan suntikan vaksin dalam jumlah banyak sehingga dapat segera tercapai herd immunity (kekebalan komunal)," katanya.

Vaksinasi Covid-19 secara massal sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di kompleks Istora Gelora Bung Karno pada 4 Februari 2021 bagi sekitar lima ribu tenaga kesehatan. Kegiatan vaksinasi massal juga dilakukan di wilayah lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung.

Presiden mengatakan bahwa saat ini vaksinasi Covid-19 baru dilakukan di 42 negara termasuk Indonesia.

"Kita sudah dapat komitmen 426 juta dosis. Ini alhamdulillah karena sejak awal, sejak Agustus, kita sudah lakukan pendekatan dengan produsen-produsen vaksin," katanya.

"Bukan barang mudah, karena semua negara rebutan. Oleh sebab itu, vaksinasi harus tepat sasaran, tepat target betul, jangan sampai meleset," pungkasnya.