Jika Berlarut-larut, Iran akan Tinggalkan Meja Perundingan Wina
https://parstoday.ir/id/news/iran-i112148-jika_berlarut_larut_iran_akan_tinggalkan_meja_perundingan_wina
Anggota Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri di parlemen Iran mengatakan, kesepakatan sementara secara praktis akan menjadi sebuah alat bagi Amerika Serikat untuk memulihkan struktur sanksi.
(last modified 2025-07-30T06:25:16+00:00 )
Des 30, 2021 17:17 Asia/Jakarta
  • Shahriar Heidari.
    Shahriar Heidari.

Anggota Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri di parlemen Iran mengatakan, kesepakatan sementara secara praktis akan menjadi sebuah alat bagi Amerika Serikat untuk memulihkan struktur sanksi.

Shahriar Heidari dalam wawancara dengan kantor berita IRNA, Kamis (30/12/2021) menuturkan dalam perundingan dengan kelompok 4+1, Iran telah mengumumkan bahwa masalah pencabutan sanksi nuklir secara penuh harus diputuskan di Wina.

"Setelah pencabutan sanksi diverifikasi, Iran akan mengambil langkan untuk transparansi kegiatan nuklirnya," tambahnya.

Dia menekankan bahwa program nuklir Iran sepenuhnya bersifat transparan. Badan Energi Atom Internasional (IAEA) juga mengawasi kegiatan nuklir Tehran.

"Kegiatan damai nuklir Iran tidak pernah menyimpang sampai hari ini, dan IAEA juga memverifikasi aspek damai kegiatan nuklir kami," kata Heidari.

Legislator Iran ini mengatakan strategis Republik Islam adalah menghindari perundingan yang berlarut-larut. "Jika Barat menerima strategi Iran tentang pencabutan sanksi, perundingan akan berbuah hasil, dan jika tidak, Iran tidak akan meneruskan perundingan yang berlarut-larut," tegasnya.

Menurut Heidari, kesepakatan sementara akan membuat perundingan berlarut-larut dan memakan waktu. Kesepakatan untuk pencabutan sanksi harus bersifat permanen, kesepakatan sementara tidak ada gunanya.

"Lembaga diplomasi Iran, yang mewakili parlemen, pemerintah, dan bangsa Iran, menuntut penghapusan sanksi secara permanen," tandasnya.

Dia menjelaskan bahwa AS akan mencoba melanggar kesepakatan sementara dengan bermacam alasan, termasuk isu hak asasi manusia dan kemajuan program rudal, dan (kemudian) menghidupkan kembali struktur sanksi. (RM)