Negara Tetangga, Prioritas Presiden Baru Iran

Presiden Republik Islam Iran, Sayid Ebrahim Raisi menekankan, Iran ingin memperluas interaksi dengan seluruh negara, khususnya negara tetangga dan Muslim.

Sayid Ebrahim Raisi menyampaikan hal ini Senin (24/1/2022) saat menerima surat kepercayaan Dubes baru Brunei Darussalam, Haji Ismail bin Haji Abdul Manap di Tehran.

Pemerintah ke-13 Iran sejak memulai kinerjanya pada 3 Agustus 2021 telah menunjukkan bahwa ia meyakini keseimbangan kebijakan luar negeri dan memperioritaskan perluasan kerja sama dengan tetangga serta negara-negara Muslim di kebijakan luar negerinya.

Keseimbangan di Kebijakan Luar Negeri

Ide untuk menyeimbangkan kebijakan luar negeri di pemerintah ke-13 Iran selain memperhatikan dan menekankan hubungan dengan kekuatan Timur dan Barat, juga menghapus kecondongan penuh terhadap Barat di hubungan luar negeri. Sayid Ebrahim Raisi sebelumnya di acara pelantikan dirinya di parlemen seraya mengisyaratkan perubahan dunia saat ini menegaskan, jaminan atas kepentingan berbagai bangsa tergantung pada pemahaman dunia baru dan interaksi strategis dengan kekuatan yang baru muncul serta kebijakan luar negeri yang sukses dan seimbang.

Kebijakan regionalisme, melihat ke timur, partisipasi dalam organisasi dan lembaga regional dan trans-regional sepertiOrganisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) dan Organisasi Kerja Sama Ekonomi (ECO) adalah beberapa contoh penyeimbangan kebijakan luar negeri Iran yang ditempuh oleh pemerintah ke-13.

Salah satu ciri dari kebijakan luar negeri Iran yang seimbang adalah, sambil memperhatikan prioritas, ia menggunakan peluang di wilayah lain di dunia untuk memaksimalkan kepentingan nasional. Konsultasi Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian dengan rekan-rekan Eropanya selama kunjungannya ke New York, serta pembicaraan Iran dengan Kelompok 4+1 (Rusia, Cina, Inggris, Prancis dan Jerman) tentang pencabutan sanksi, termasuk langkah pemerintah ke-13 untuk keseimbangan pembuatan kebijakan luar negeri.

Amir-Abdollahian terkait hal ini mengatakan, lobi dengan 18 menteri luar negeri negara Eropa menunjukkan bahwa kebijakan melihat ke Timur bukan berarti mengabaikan penuh Barat.

Memperkuat Diplomasi Ekonomi dan Kebijakan Bertetangga

Saat ini, sejumlah instabilitas masih berlanjut di Asia Barat dan Amerika sendiri terpaksa keluar dari kawasan; Dengan demikian dibutuhkan konvergensi negara-negara kawasan yang mayoritasnya negara Islam untuk melawan ancaman dan juga menciptakan peluang ekonomi untuk menjamin kepentingan berbagai bangsa lebih dari sebelumnya.

Dalam hal ini, pemerintah ke-13 seraya menekankan prioritas negara tetangga dan Muslim, selain berusaha untuk memperkuat diplomasi ekonomi juga meningkatkan interaksi dan hubungan perdagangan dengan negara-negara ini, sehingga hal ini telah berhasil mengurangi ketegangan dan friksi di kawasan.

Ahmad Vahidi, menteri dalam negeri Iran terkait hal ini mengatakan, kebijakan bertetangga termasuk prioritas kebijakan luar negeri pemerintah ke-13, saat ini ada upaya baik untuk memperluas hubungan dengan negara tetangga; Beberapa ambiguitas yang diangkat dengan beberapa tetangga telah diselesaikan, kami memiliki hubungan baik dengan tetangga yang perlu kami kembangkan.

Iran memiliki 7 negara tetangga dengan perbatasan bersama dan 10 negara tetangga pantai yang menciptakan peluang besar bagi diplomasi, ekonomi dan budaya Iran; Budaya Iran sampai saat ini masih bisa ditemukan jejaknya di banyak negara tetangga; Keberadaan kapasitas besar dan juga kemudahan dengan negara-negara ini di berbagai sektor ekonomi dan perdagangan membuat pemerintah ke-13 Iran memiliki pandangan khusus terhadap negara tetangga di bidang multilateralisme ekonomi.

Kunjungan Presiden Raisi ke Tajikistan dan keanggotaan di Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO), kunjungan ke Turkmenistan dan menghadiri KTT ECO, kunjungan ke Rusia dan mempersiapkan proses penandatanganan dokumen strategis 20 dengan negara ini, menggambarkan peta jalan hubungan Tehran-Baku dan juga kunjungan regional menlu Iran, termasuk langkah positif pemerintah ke-13 untuk merealisasikan kebijakan bertetangga. (MF)