Raisi: Kami Tidak Mengikat Ekonomi Iran dengan Pihak Asing

Presiden Republik Islam Iran Sayid Ebrahim Raisi mengatakan, kami menyukai komunikasi dan interaksi dengan semua pihak tetapi tidak mengikat ekonomi dan kehidupan kami dengan pihak asing.

Pembicaraan putaran kedelapan mengenai pencabutan sanksi terhadap Iran telah dimulai pada 27 Desember 2021. Atas saran Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Joseph Borrell, perundingan ini memasuki fase sangat penting pada 11 Maret 2022, dan para perunding kembali ke negara  mereka untuk konsultasi politik.

Sejak saat itu hingga sekarang, para pihak yang terlibat perundingan telah berbicara tentang kemajuan dalam negosiasi dan berkurangnya perselisihan, namun masalah jaminan dan penghapusan nama orang dan badan hukum dari daftar merah dan dari daftar sanksi masih menjadi salah satu kasus, di mana Amerika Serikat sebagai pelanggar JCPOA, belum mengadopsi kebijakan yang diperlukan untuk menyelesaikannya

"Kami tidak mengikat ekonomi dan kehidupan rakyat dengan perjanjian nuklir JCPOA dan negosiasi dengan cara apa pun," kata Raisi dalam pidatonya di hadapan para ulama di Provinsi Khorasan Razavi, Kamis (31/3/2022) seperti dilansir situs Kepresidenan Iran.

Dia menambahkan, pengalaman telah membuktikan, dan kami juga telah belajar dari para pendahulu kami untuk tidak mempercayai pihak asing dalam hal apapun. Sebab, mereka tidak membuka "ikatan" siapa pun dan juga tidak akan melepaskan kami. Kepercayaan kami hanya kepada sumber daya-sumber daya dan kapasitas negara.

Menurut Sayid Raisi, ada permusuhan dan hambatan-hambatan yang menghadang jalan rakyat Iran, dan juga gerakan penyusupan yang selalu berusaha mencegah kemajuan bangsa negara ini, tetapi tidak satupun dari mereka akan menghentikan gerakan bangsa Iran.

Presiden Iran lebih lanjut menyinggung keadaan perdagangan negaranya saat ini di kawasan. Raisi menjelaskan, perdagangan luar negeri nonmigas Iran mencapai 100 miliar dolar Amerika pada tahun lalu. Menurutnya, bagian dari capaian ini karena peningkatan interaksi dan penggunaan kapasitas negara-negara tetangga.

Sejak pelantikannya pada 3 Agustus 2021, pemerintah Iran ke-13 percaya pada keseimbangan dalam kebijakan luar negeri, dan menjadikan pengembangan kerja sama dengan negara-negara tetangga dan negara-negara Muslim sebagai prioritas dalam agenda luar negerinya.

Kebijakan regional, melihat ke timur, partisipasi dalam organisasi-organisasi dan lembaga regional dan trans-regional seperti Perjanjian Shanghai dan Organisasi Kerja Sama Ekonomi (ECO) adalah beberapa contoh penyeimbangan kebijakan luar negeri Iran yang ditempuh oleh pemerintah ke-13 negara ini. (RA)