Iran: Ilegal, Penyelidikan PBB Soal Klaim Drone di Ukraina
-
Amir Saeed Iravani, Duta Besar dan Wakil Tetap Republik Islam Iran untuk PBB
Duta Besar dan Wakil Tetap Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan, Penyelidikan badan internasional ini mengenai klaim tak berdasar terkait penggunaan pesawat tak berawak dalam perang Ukraina adalah ilegal dalam kerangka Resolusi 2231, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak boleh bertindak berdasarkan agenda negara-negara Barat.
Menurut laporan IRNA, Amir Saeed Iravani, Duta Besar dan Wakil Tetap Republik Islam Iran untuk PBB menekankan, Negara-negara Barat sedang mencoba untuk membangun hubungan yang salah antara Resolusi Dewan Keamanan 2231 dan penggunaan drone dalam perang Ukraina berdasarkan interpretasi yang salah dan menyesatkan, sementara Resolusi 2231 tidak melarang ekspor senjata, juga tidak memberi Sekretariat PBB instruksi dan kapasitas yang diperlukan untuk melakukan penyelidikan ini.
Dubes dan Watap Iran untuk PBB mengirimkan surat berargumentasi kepada Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, serta kepala Dewan Keamanan PBB, yang salinannya juga dikirim kepada fasilitator Resolusi 2231 (Irlandia), menyatakan sikap jelas Republik Islam Iran mengenai tuduhan dan klaim tak berdasar yang dibuat oleh Troika Uni Eropa (Jerman, Inggris, Prancis) dan Amerika Serikat mengenai penggunaan drone milik Iran dalam perang Ukraina.
Diplomat senior Republik Islam Iran di PBB menekankan, AS dan Troika Eropa telah mencoba menyebarkan informasi palsu, materi tidak berdokumen, spekulasi palsu dan interpretasi yang menyesatkan, sewenang-wenang dan tidak lengkap dari Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231. Mereka membuat hubungan palsu antara resolusi ini dan penggunaan pesawat tak berawak dalam konflik di Ukraina untuk membenarkan klaim tak berdasar mereka terhadap Republik Islam Iran.
Wakil Tetap Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa menolak dan mengutuk keras klaim dan sikap beberapa negara Barat, terutama tuduhan tak berdasar dari perwakilan Prancis, Inggris, Jerman, bersama dengan Amerika Serikat, terhadap Republik Islam Iran mengenai dugaan penjualan drone ke Rusia untuk digunakan dalam perang Ukraina, yang dibahas dalam pertemuan Jumat (21/10/2022) lalu, Dewan Keamanan PBB.(sl)
