Pars Today

Barat pimpinan AS masih mengejar tuntutan di luar isu nuklir selama perundingan dengan Republik Islam Iran.

Setelah kesepakatan Iran dan Kelompok 5+1 pada Januari 2015 terkait isu nuklir Iran dan penandatanganan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), negara-negara Barat pimpinan AS, baik setelah implementasi JCPOA sejak tahun 2016 atau setelah keluarnya Washington dari kesepakatan ini pada Mei 2018, dan bahkan di saat ini setelah beberapa putaran perundingan Wina untuk pencabutan sanksi, tetap bersikeras untuk mencantumkan sejumlah isu lain, khususnya kemampuan rudal Iran dan kebijakan regional Tehran di perundingan JCPOA 2 dan JCPOA 3.

Pendekatan Barat ini senantiasa menuai respon keras dari Iran, dan petinggi Tehran berulang kali menegaskan penentangannya atas segala bentuk perundingan terkait isu-isu non-nuklir, khususnya arsenal rudal dan juga kebijakan serta langkah-langkah regional Iran, khususnya dukungan terhadap poros muqawama dan kelompok jihadis di Lebanon, Yaman, Palestina dan Suriah.

Meski demikian Barat dengan berbagai alasan tetap melontarkan tuntutan ilegalnya dan yang tidak ada hubungannya dengan perundingan nuklir. Sementara itu, meski Presiden AS, Joe Biden selama masa kampanye pemilu presiden pada November 2020 dan setelah terpilih, berulang kali mengumbar janji untuk kembali ke JCPOA, tapi berbagai bukti dan pendekatan serta sikap Washington menunjukkan bahwa Amerika pada dasarnya tidak berencana kembali ke JCPOA tahun 2015.

Meski keluarnya AS dari JCPOA telah diumumkan Mantan presiden AS, Donald Trump pada Mei 2018, tapi ia adalah perwakilan pemimpin AS dan langkahnya ini merupakan refleksi dari keinginan para pemimpin negara ini. Faktanya adalah antara Demokrat dan Republik memiliki satu kesamaan bahwa JCPOA 2015 tidak menjamin kepentingan Amerika Serikat. Oleh karena itu, AS mengejar JCPOA 2 dan 3, baik kubu Demokrat maupun Republik selain isu nuklir, juga menginginkan terlibat perundingan dengan Iran mengenai isu lain.

Tentu saja, dari sudut pandang Amerika, dialog tersebut bukanlah interaksi antara dua pihak yang setara untuk bertukar poin dalam kerangka permainan dengan jumlah satu, tetapi dialog di mana Washington mendikte tuntutannya kepada Tehran dan tanpa memberikan konsesi apapun kepada Iran, serta tuntutannya harus dituruti. Tentu saja, pendekatan yang tidak adil dan sepihak seperti itu tidak dapat diterima oleh Iran, dan masalah ini merupakan salah satu faktor penting dalam kegagalan negosiasi Wina untuk mencabut sanksi.

Sementara itu, ada perbedaan pendapat antara Partai Republik dan Demokrat tentang cara pencapaian dan taktik untuk mencapai JCPOA 2 dan JCPOA 3. Kubu Republik mengatakan JCPOA 1,2, dan 3 harus diselesaikan dalam satu waktu, yakni kita sekali berunding dengan Iran dan seluruh masalah harus disimpulkan. Di sisi lain, kubu Demokrat mengatakan harus bertindak selangkah demi selangkah, tapi mereka semuanya memiliki kesepakatan bahwa perundingan dengan Iran tidak hanya mengenai isu nuklir, dan bahkan isu nuklir juga tidak boleh seperti kesepakatan tahun 2015 tapi harus ditetapkan syarat dan pembatasan baru terhadap program nuklir damai Iran.

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran atau Rahbar, Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei di sikap dan statemennya seraya menyinggung keinginan AS dan sekutunya untuk memaksakan JCPOA lain kepada Iran, memperingatkan masalah ini. Rahbar pada 26 November saat bertemu dengan anggota Basij memberi penjelasan mengenai tujuan musuh menggulirkan rencana JCPOA 2 dan JCPOA 3. Seraya menjelaskan bahwa perundingan tidak akan menyelesaikan masalah kita dengan AS, Rahbar mengatakan, "Beberapa orang mengklaim memiliki pemahaman politik dan mengatakan bahwa untuk mengakhiri kerusuhan, Anda harus menyelesaikan masalah Anda dengan Amerika...Pertanyaannya adalah bagaimana masalah dengan Amerika diselesaikan ? Apakah dengan perundingan dan mengambil janji, masalah kita akan terselesaikan ?

Rahbar mengatakan, "JCPOA 2 artinya Iran harus meninggalkan partisipasi regionalnya secara penuh, dan JCPOA 3 artinya Iran berjanji untuk tidak memproduksi seluruh senjata strategis dan penting seperti rudal dan drone." Ayatullah Khamenei menegaskan bahwa negosiasi tidak akan menyelesaikan masalah kita dengan Amerika Serikat.

Dengan demikian, mengingat sikap mendasar Republik Islam Iran yang berulang kali disampaikan kepada pihak Barat di perundingan Wina serta kepada Amerika secara tidak langsung, Tehran menolak perundingan apa pun kecuali yang berkaitan dengan implementasi kembali JCPOA sebagai imbalan dari pencabutan sanksi terhadap Iran. Tehran juga meminta jaminan dari Washington untuk tidak kembali keluar dari JCPOA. Selain itu, Iran hanya menerima perundingan dalam koridor JCPOA 2015, dan menolak isu di luar nuklir di perundingan. (MF)