Sekretaris Komisi HAM Iran: Amnesti Massal Rahbar, Inisiatif Bersejarah

Sekretaris Komisi Hak Asasi Manusia Iran menilai pemberian amnesti massal oleh Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah Uzma Sayid Ali Khamenei merupakan inisiatif bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Kazem Gharibabadi, Wakil Direktur Urusan Internasional Kementerian Kehakiman dan Sekretaris komisi Hak Asasi Manusia Iran menyinggung keputusan baru Rahbar menyetujui usulan yang disampaikan Mahkamah Agung Iran mengenai amnesti massal puluhan ribu orang yang terlibat dalam kerusuhan terbaru di negara ini

Gharibabadi di akun Twitternya hari Minggu (5/2/2023) menulis, "Ini adalah inisiatif yang belum pernah terjadi sebelumnya di bidang hak asasi manusia dan tanda perhatian Republik Islam terhadap rakyatnya,".

"Dengan persetujuan Pemimpin Besar Revolusi Islam terhadap proposal Mahkamah Agung, maka puluhan ribu orang terdakwa dan narapidana yang terlibat kerusuhan peristiwa baru-baru ini akan diampuni dan gugatan mereka ditutup," ujarnya.

Menjelang peringatan HUT kemenangan Revolusi Islam Iran  keempat puluh empat, Ayatullah Uzma Sayid Ali Khamenei setuju untuk mengampuni dan mengurangi hukuman dari puluhan ribu orang yang terlibat kerusuhan baru -baru ini.

Kantor Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, hari Minggu mengumumkan, "Ketua Mahkamah Agung Iran dalam suratnya untuk Rahbar mengatakan, seluruh syarat dan aturan terkait pengampunan serta pengurangan hukuman bagi para tertuduh dan terdakwa sudah disusun dalam dua bagian setelah diteliti oleh para ahli, dan konsultasi dengan para pejabat terkait."

Di bagian pertama surat Ketua Mahkamah Agung Iran selain mengumumkan syarat-syarat pengampunan dan pengurangan hukuman para terdakwa, juga menegaskan bahwa kasus mereka jika tidak masuk ke dalam kategori berikut pada fase apa pun, maka akan ditutup.

Syarat-syarat tersebut di antaranya adalah tidak terlibat aksi mata-mata untuk kepentingan asing, tidak menjalin kontak langsung dengan agen dinas mata-mata asing, tidak terlibat pembunuhan dan mencederai orang lain secara sengaja, tidak terlibat aksi perusakan dan pembakaran fasilitas negara, militer, serta publik, dan tidak ada yang melakukan gugatan kepadanya.

Di bagian kedua, Ketua Mahkamah Agung Iran meminta supaya para terdakwa di pengadilan umum, pengadilan Revolusi, dan institusi pengadilan militer, mendapatkan pengampunan serta pengurangan hukuman atas dasar syarat-syarat tersebut.(PH)