Somalia Tidak Akan Menjadi Lokasi Rencana Pemindahan Paksa Warga Palestina

Pars Today - Presiden Somalia menyebut langkah rezim Zionis Israel untuk mengakui wilayah otonom Somaliland sebagai negara merdeka sebagai "pelanggaran nyata terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Somalia".

Menanggapi langkah rezim Israel mengakui wilayah otonom Somaliland sebagai negara merdeka, Presiden Somalia Hassan Sheikh Mohamud menekankan bahwa negaranya tidak akan pernah menjadi lokasi pemindahan konflik di Asia Barat atau pelaksanaan rencana pemindahan paksa bagi warga Palestina dari Jalur Gaza.

Presiden Somalia menyatakan dalam pidatonya pada sesi darurat Parlemen Federal Somalia pada hari Minggu (28/12/2025) bahwa Somalia tidak akan pernah menjadi arena agresi terhadap negara lain dan menentang pemindahan perang dan krisis regional ke wilayahnya.

Sheikh Mohamud menyebut pengakuan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terhadap wilayah otonom Somaliland sebagai negara merdeka sebagai "invasi ilegal" dan menganggapnya bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan diplomatik internasional.

Perdana Menteri Somalia Hamza Abdi Barre menyebut pengakuan Israel terhadap Somaliland pada 26 Desember sebagai tindakan yang batal demi hukum, tanpa validitas hukum, dan tergesa-gesa, serta menekankan bahwa tindakan ini merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan persatuan nasional Somalia.

Perdana Menteri Somalia menambahkan bahwa alih-alih keputusan ini, rezim Israel akan lebih tepat untuk mengakui negara Palestina, yang berada di bawah pendudukan dan agresi.

Abdi Barre juga merujuk pada laporan yang menunjukkan adanya negosiasi rahasia antara pejabat Somaliland dan rezim Israel, yang tampaknya mencakup penerimaan penduduk Jalur Gaza sebagai imbalan atas pengakuan wilayah tersebut.

Menurutnya, “Somalia secara tegas menolak rencana ini dan menganggap setiap pengusiran paksa warga Palestina tidak dapat diterima.”

Perdana Menteri Somalia mengumumkan peluncuran langkah-langkah diplomatik mendesak untuk berkonsultasi dengan negara-negara sahabat, Uni Afrika, dan lembaga internasional lainnya, dan mengatakan bahwa tanggapan dukungan yang luas telah diterima dari negara-negara regional dan internasional.

Abdi Barre memperingatkan bahwa langkah ini mungkin merupakan bagian dari upaya rezim Zionis untuk mendapatkan pengaruh militer di Tanduk Afrika, mendominasi Laut Merah dan Selat Bab Al-Mandab, serta mendirikan pangkalan militer. Tindakan yang dianggap sebagai ancaman serius terhadap keamanan Somalia dan seluruh kawasan.

Sumber diplomatik mengumumkan bahwa Dewan Keamanan PBB akan mengadakan pertemuan darurat pada hari Senin (29/12) untuk meneliti aspek hukum, politik, dan keamanan dari tindakan ini.

Perkembangan ini terjadi pada saat Somaliland telah mendeklarasikan kemerdekaannya sejak tahun 1991 tetapi belum diakui oleh negara anggota PBB mana pun. Uni Afrika, Mesir, Turki, Qatar, dan negara-negara lain juga telah mengutuk tindakan ini dan menekankan perlunya menjaga persatuan Somalia.(sl)