Pars Today

Perkembangan di Republik Islam Iran selama sepekan lalu diwarnai sejumlah isu penting seperti kemarahan musuh atas keberhasilan kebijakan luar negeri Iran.

Kebijakan luar negeri pemerintah ke-13 Republik Islam Iran yang aktif dan dinamis telah menimbulkan kemarahan media musuh dan para pakarnya.

Sejak kurang lebih dua tahun berkuasa, pemerintahan ke-13 Republik Islam Iran yang dipimpin oleh Sayid Ebrahim Raisi memiliki fokus yang khusus pada kebijakan luar negeri, terutama untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan berbagai negara dunia.

Salah satu strategi kebijakan luar negeri pemerintahan Raisi adalah untuk memulihkan atau mengembangkan hubungan dengan negara-negara Islam dan Muslim, negara-negara tetangga, negara-negara regional, dan sekutu.

Pemerintah ke-13 Iran juga menyambut baik negosiasi dengan Barat untuk mencapai kesepakatan guna mengurangi perbedaan dan ketegangan, termasuk di bidang nuklir. Negosiasi dengan Eropa dan Amerika Serikat juga diupayakan.

Dalam kerangka ini, Presiden Raisi dan Menteri Luar Negeri Hossein Amirabdollahian telah melakukan beberapa kunjungan diplomatik. Sejauh ini, Raisi telah melakukan 16 perjalanan ke luar negeri. Lawatan terbaru adalah ke Venezuela, Nikaragua, dan Kuba di Amerika Latin.

Pada saat yang sama, 15 pejabat senior dari berbagai negara juga melakukan perjalanan ke Iran, dan yang terbaru adalah kunjungan Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev ke Tehran.

Usai mendampingi Presiden dalam lawatan ke Amerika Latin, Amirabdollahian melakukan perjalanan ke empat negara Arab di Teluk Persia, antara lain Qatar, Oman, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Kunjungan dan interaksi para pejabat Iran di atas telah menyebabkan kemarahan media musuh dan media-media anti-Iran.

Baru-baru ini, Iran International, dalam perbincangan dengan dua pakar, mengungkapkan kemarahannya atas kebijakan luar negeri pemerintahan ke-13 Iran. Media yang berkantor pusat di Washington, D.C ini mengecam negara-negara Barat yang terus bernegosiasi dengan Iran.

Salah satu penyebab kemarahan para penentang kebijakan luar negeri pemerintah ke-13 Iran adalah bahwa dalam dua tahun terakhir, pemerintahan ini berhasil menggerakkan kebijakan luar negeri ke arah dinamisme dan memperkuat kemandirian dalam politik luar negerinya.

Pemerintahan ke-13 Iran juga berhasil menurunkan dan mengurangi tekanan eksternal, terutama di tingkat region dengan cara memulihkan dan meningkatkan hubungan dengan negara-negara kawasan.

Alasan lain mengapa musuh marah terhadap kebijakan luar negeri pemerintah ke-13 Iran adalah bahwa dinamisme dan keberhasilan kebijakan luar negeri pemerintahn Raisi telah membuat beberapa negara Eropa, termasuk Prancis, menyimpulkan bahwa bersekutu dengan kelompok-kelompok anti-Iran dan musuh negara ini tidak mengamankan kepentingan mereka, melainkan justru membuat Republik Islam Iran lebih dekat dengan negara-negara saingan mereka.

Pergerakan kebijakan luar negeri negara-negara itu terhadap Republik Islam Iran berubah dari tekanan ke negosiasi serta mengarah kepada kesepakatan-kesepakatan yang menguntungkan. Perkembangan ini menjadi alasan lain bagi kemarahan media-media dan para pakar anti-Republik Islam Iran.

Alasan lain kemarahan musuh dan penentang Republik Islam Iran adalah langkah pemerintah Albania yang menindak kelompok teroris dan munafik, MKO (Mojahedin-e-Khalq Organization) yang bermarkas di kamp Ashraf di negara ini.

Polisi Albania yang mendatangi kamp Ashraf menyulut bentrokan dengan anggota MKO. 21 anggota kelompok teroris ini dilaporkan terluka. Perlakuan polisi Albania terhadap anggota MKO, yang bahkan menurut pakar Iran International, tidak memiliki dasar di dalam Iran, juga membuktikan keunggulan Iran dalam perkembangan keamanan, dan tentunya hal ini meningkatkan kemarahan MKO dan musuh-musuh Iran.

Poin terakhir adalah para penentang Iran meyakini bahwa kebijakan luar negeri yang dinamis dan aktif dari pemerintah ke-13 akan bermakna bahwa Republik Islam Iran berhasil mengatasi tekanan asing.

Alih-alih Iran terisolasi, namun justru sebaliknya, hubungan negara-negara asing dengan Iran makin meningkat, pemerintah Tehran terus mengambil langkah-langkah untuk mengembangkan hubungan dengan negara-negara lain, bahkan berhasil memulihkan hubungan dengan negara-negara seperti Arab Saudi dan selanjutnya dengan Mesir.

Pertemuan Keluarga Syuhada dengan Rahbar

Kelurga syuhada Perang Pertahanan Suci, syuhada pasukan penjaga perbatasan, syuhada pasukan keamanan dan syuhada Modafe-e Haram bertemu Pemimpin Besar Revolusi Islam Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Huseiniyah Imam Khomeini ra itu, Rahbar mengatakan, syuhada adalah teladan dan panutan bagi generasi muda.

"Mereka (syuhada) semua adalah teladan. Anak muda memerlukan teladan. Syuhada adalah teladan hidup negara kita dan para pemuda kita.  Ingatan terhadap mereka harus tetap hidup. Siapa yang bisa menjaga agar ingatan ini tetap hidup? Para ayah, ibu, mereka yang dulu membesarkan para syuhada, dan istri-istri yang hidup bersama mereka untuk sementara waktu," kata Ayatullah Khamenei dalam pertemuan dengan keluarga syuhada hari Minggu (25/6/2023).

Dia menambahkan, mereka harus menjelaskan perilaku para syuhada, kepatuhan dan komitmen para syuhada, keterikatan para syuhada terhadap agama, keterikatan sosial, dan keterikatan emosional para syuhada, dan ini semua adalah pelajaran.

"Masing-masing dari syuhada ini adalah subjek dari sebuah karya seni berharga yang dapat dibuat film, ditulis buku, atau dilukis untuk diperkenalkan kepada generasi muda," pungkasnya.

Kemlu Iran Tanggapi Statemen Intervensi Prancis

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyarankan supaya Kementerian Luar Negeri Prancis menghindari membuat pernyataan intervensionis terhadap Iran.

Kementerian Luar Negeri Prancis baru-baru ini menuding Iran melanjutkan kebijakan instabilitas di Teluk Persia, dan meminta Uni Eropa untuk meningkatkan kehadirannya yang lebih besar di kawasan ini.

Alih-alih menggunakan istilah Teluk Persia, Prancis hanya menggunakan kata palsu "Teluk" untuk merujuk ke kawasan ini.

Nasser Kanani Chafi, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran hari Minggu menanggapi cuitan di Twitter Kementerian Luar Negeri Prancis mengenai penggunaan nama palsu Teluk untuk menggantikan nama Teluk Persia dengan mengatakan, "Jika yang dimaksud Teluk Persia, maka gunakan nama ini secara benar berdasarkan fakta historis, dan internasional,".

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menambahkan, "Prancis sebaiknya menahan diri untuk tidak membuat pernyataan intervensionis yang menuduh Iran. Apalagi jaraknya jauh beberapa ribu kilometer dari kawasan Teluk Persia,"

Sanksi, Senjata AS untuk Menundukkan Negara Lain

Sekretaris Staf Hak Asasi Manusia Lembaga Kehakiman Republik Islam Iran Kazem Gharib Abadi menganggap sanksi sebagai kejahatan terbesar terhadap kemanusiaan.

"Amerika Serikat (AS) telah memberlakukan sanksi sepihak terhadap sekitar 25 negara, ini adalah tindakan ilegal," kata Gharib Abadi, yang juga sebagai Wakil Kepala Kehakiman Iran untuk Urusan Internasional itu.

Hal itu dikatakan Gharib Abadi dalam jumpa pers terbaru dengan tema "Pekan Peninjauan dan Pengungkapan Hak Asasi Manusia ala Amerika dan Peringatan Syuhada Haftom-e Tir".

"Pemberlakuan sanksi sepihak dan ilegal terhadap rakyat Iran adalah salah satu kejahatan AS. Amerika telah memberlakukan sanksi paling luas terhadap rakyat Iran," ujarnya.

Dalam beberapa dekade terakhir, sanksi ekonomi telah menjadi alat penting bagi negara-negara kuat untuk menekan negara-negara lain di kancah dunia. Sejauh ini, AS, Uni Eropa, dan negara-negara ekonomi maju lainnya telah memberlakukan ratusan sanksi ekonomi terhadap negara-negara lain.

Sanksi ini sebagian besar dijatuhkan dengan dalih seperti pencegahan penyebaran senjata nuklir atau mempromosikan hak asasi manusia, namun di balik kebijakan itu, selalu ada tujuan politik dan ambisi tertentu.

Dalam kebijakan luar negeri Amerika, sanksi ekonomi adalah salah satu alat penekan yang paling penting agar negara-negara lain atau kelompok lain mengikuti diktenya.

Penggunaan sanksi sebagai alat tekanan ini ditegaskan sedemikian rupa di antara para presiden Amerika sehingga banyak pemikir di dunia menyebut sanksi AS sebagai "senjata ekonomi" negara ini.

Mantan Presiden AS Thomas Woodrow Wilson mengatakan, sebuah negara yang diembargo dapat menyerah atau terkepung, dan terapkan solusi ekonomi damai yang mematikan dan tidak memerlukan kekuatan militer ini.

Dampak anti-kemanusiaan dari sanksi terhadap orang-orang di negara yang dikenai sanksi tidak dapat disangkal. Sanksi sebagai senjata ekonomi dapat menimbulkan dampak destruktif seperti perang.

Peneliti Amerika Bo Ram Kwon mengatakan, pada masa lalu, negara-negara menggunakan kekuatan militer dan sanksi ekonomi sebagai alat penekan. Sanksi, tanpa menimbulkan korban manusia dan tanpa menimbulkan sensitivitas opini publik, dapat menimbulkan kerugian yang signifikan bagi negara yang dikenai sanksi, oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penerapan sanksi lebih disukai negara-negara seperti AS daripada perang dengan tujuan mengubah perilaku negara sasaran.

Hasil penelitian peneliti ekonomi Matthias Neuenkirch dan Florian Neumayr tentang pengaruh dan dampak sanksi terhadap berbagai negara menunjukkan bahwa sanksi menyebabkan ketimpangan pendapatan, kemiskinan dan penurunan pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) di negara-negara sasaran.

Misalnya, antara tahun 1991 dan 2018, sanksi AS telah meningkatkan kemiskinan di negara-negara target sekitar 3,5 persen dan mengurangi tingkat pertumbuhan PDB per kapita di negara-negara target lebih dari 2 persen.

Republik Islam Iran telah menjadi sasaran sanksi AS sejak awal kemenangan Revolusi Islam. Sanksi sepihak ini telah diintensifkan dalam beberapa tahun terakhir sehingga mempengaruhi perdagangan negara tersebut.

Sebagian dari sumber daya keuangan pemerintah Iran telah dihapus atau diblokir, dan tindakan ini telah meningkatkan kemiskinan, inflasi dan tekanan ekonomi terhadap rakyat Iran.

Di antara dampak sanksi tersebut adalah dampak langsungnya terhadap kesehatan masyarakat, yang harus dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia.

Pejabat Republik Islam Iran dan bahkan para pakar PBB telah berulang kali memperingatkan tentang dampak sanksi AS secara sepihak dan ilegal terhadap kesehatan masyarakat, termasuk pasien di Iran. Mereka menegaskan bahwa sanksi tersebut telah menyebabkan kematian setiap hari orang yang menderita penyakit tertentu.

Sekretaris Dewan Tinggi Hak Asasi Manusia Iran menyatakan bahwa menurut para pengacara terkemuka, sanksi harus dipandang sebagai senjata perang. Sanksi tidak hanya merenggut lebih banyak nyawa, tetapi juga menimbulkan banyak kerugian di berbagai bidang.

Wakil Menlu Iran Terima Kunjungan Pejabat Kemlu Norwegia

Direktur Jenderal Urusan Regional Kementerian Luar Negeri Norwegia bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Politik Iran untuk membahas isu penting yang disepakti kedua pihak.

Direktur Urusan Regional Kementerian Luar Negeri Norwegia, Vebjorn Dysvik dan delegasi pendamping yang melakukan perjalanan ke Tehran untuk menemui sejawatnya dari Iran di tingkat kementerian luar negeri kedua negara hari Selasa ( 27/6/2023) bertemu dengan Ali Bagheri, Wakil Menteri Luar Negeri Politik Iran Urusan Politik untuk membahas sejumlah isu penting.

Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak bertukar pandangan tentang topik yang menjadi kepentingan bersama serta perkembangan regional dan internasional yang paling penting, termasuk Afghanistan dan Palestina.

Sebelum pertemuan ini, Direktur Jenderal Regional Kementerian Luar Negeri Norwegia bertemu dengan Ali Asghar Khaji, penasihat senior Menteri Luar Negeri Iran untuk urusan politik khusus, dan berbicara tentang situasi terkini dan prospek perdamaian di Yaman.

Iran dan Arab Saudi Mulai Kerja Sama Minyak

CEO Perusahaan Minyak Nasional Iran mengumumkan awal kerja sama minyak antara Tehran dan Riyadh.

Mohsen Khojasteh-Mehr, CEO Perusahaan Minyak Nasional Iran (NIOC) hari Selasa (27/6/2023) mengatakan, "Sejalan dengan pemulihan hubungan antara Iran dan Arab Saudi, pekerjaan pendahuluan telah dimulai untuk kerja sama bilateral dan persetujuan yang diperlukan untuk meningkatkan produksi dan kapasitasnya di semua bidang,".

"Berita positif tentang peningkatan produksi di ladang minyak bersama Forozan antara Iran dan Arab Saudi akan segera diumumkan dan kontrak pembangunan lapangan gas Farzad (B) telah ditandatangani dan konstruksi baru ini sedang dikerjakan oleh Petropars," ujar Khojasteh-Mehr.

"Persiapan penuh telah diambil untuk memulai pengeboran di ladang minyak bersama Arash," tegasnya.

Setelah dua tahun negosiasi dan pembicaraan yang dimediasi oleh Irak dan Oman, pada 10 Maret 2023, dan dilanjutkan dengan beberapa hari pertemuan dan pembicaraan antara pejabat lembaga keamanan nasional kedua negara di Beijing, Iran dan Arab Saudi sepakat untuk mengeluarkan pernyataan bersama guna menormalkan hubungan mereka.

Pada 17 Juni, Menteri Luar Negeri Arab Saudi mengunjungi Tehran dalam perjalanan pertamanya setelah normalisasi hubungan diplomatik dengan Republik Islam Iran.

SWIFT Rusia Terkoneksi dengan Platform Iran

Badan Pengembangan Perdagangan Iran mengumumkan pembentukan hubungan antara sistem Swift Rusia dengan platform Iran.

Rahmatollah Kharmali, Direktur Jenderal Kawasan Asia Tengah, Kaukasus dan Rusia Badan Pengembangan Perdagangan Iran pada pertemuan pameran negara-negara anggota Uni Eurasia hari Selasa (27/6/2023) mengatakan, bahwa kantor perwakilan dari Bank Rusia telah didirikan untuk pengembangan hubungan perdagangan antara Iran dan Rusia yang memfasilitasi bisnis antara kedua negara dan negara-negara anggota Uni Eurasia.

"Selain itu, SWIFT Rusia juga terkoneksi dengan platform Iran dan lima bank Iran dipilih untuk tujuan ini dan akan melakukan operasi perbankan," ujar Kharmali.

Sanksi Barat, khususnya Amerika Serikat terhadap Iran dan Rusia, yang diterapkan dengan dalih program nuklir damai dan krisis Ukraina, telah memotivasi otoritas kedua negara untuk memperkuat hubungan, termasuk di bidang moneter, komersial, energi, dan transit serta kerja sama multilateral dan regional yang telah meningkat.

Protes Pelecehan al-Quran, Kemlu Iran Panggil Kuasa Swedia

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Islam Iran memanggil Kuasa Usaha Kedutaan Besar Swedia di Tehran sebagai protes terhadap pelecehan al-Qur'an.

Polisi Swedia pada hari Rabu (28/6/2023) memberikan izin untuk sebuah protes yang pelakunya berencana untuk membakar al-Qur'an di luar masjid utama Stockholm, bertepatan dengan hari raya Idul Adha.

Salwan Momika (37) menginjak, merobek dan menyeka sepatutnya dengan lembaran al-Quran di depan Medborgarplasten, masjid terbesar di Stockholm ibukota Swedia pada Rabu siang.

Aksi tercela tersebut memicu protes dan kecaman global yang semakin meluas. Banyak negara dunia telah mengecam pelecehan terhadap Kitab Suci umat Islam ini.

Menurut Kantor Berita Iranpress, Direktur Jenderal Kemlu RII untuk Eropa Barat mengutuk keras pelecehan al-Quran di Swedia, yang menghina kesucian Islam yang paling penting.

Menurut Dirjen Kemlu RII untuk Eropa Barat, sikap diam dan pasif pemerintah Swedia adalah faktor yang mendorong para pelanggar salah satu prinsip mendasar dan nyata Hak Asasi Manusia, yakni prinsip penghoramatan terhadap nilai-nilai agama Samawi, untuk lebih berani melakukannya kembali.

Selama pemanggilan Kuasa Usaha Kedubes Swedia di Tehran, disebutkan bahwa saat ini umat Islam sedang melaksanakan manasik haji dan merayakan syiar-syiar agama Islam, oleh karena itu penghinaan terhadap kesucian-kesucian mereka hanya akan menyebarkan kebencian dan kekerasan dengan menyalahgunakan prinsip kebebasan berpendapat.

Direktur Jenderal Kemlu RII untuk Eropa Barat menyinggung bahwa tindakan kurang hati-hati serupa telah diambil di Swedia sebelumnya dan bahwa ketidakpuasan Republik Islam Iran telah disampaikan kepada pihak Swedia.

"Seandainya Swedia menghentikan tindakan seperti itu pada waktunya, maka penghinaan serupa terhadap kesucian-kesucian Islam tidak akan terulang kembali," tegas Dirjen Kemlu RII untuk Eropa Barat.

Sementara itu, Kuasa Usaha Swedia di Tehran menekankan penentangan pemerintah Swedia terhadap segala bentuk Islamofobia, dan mengatakan bahwa protes Republik Islam Iran akan segera disampaikan kepada pemerintah Swedia.

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa negara Eropa, khususnya Swedia, menjadi ajang pelanggaran dan penodaan terhadap kesucian umat Islam.

Di bawah dukungan polisi Swedia, ekstremis sayap kanan membakar al-Qur'an, dan aksi ini menyulut protes keras dari umat Islam dunia.

Pembakaran al-Quran dilakukan oleh Rasmus Paludan, pemimpin partai politik sayap kanan Denmark, Stram Kurs. Paludan, yang juga berkewarganegaraan Denmark, sebelumnya pernah menggelar sejumlah demonstrasi dengan membakar al-Quran.

Warga Sunni dan Syiah Iran Salat Idul Adha 1444 H

Umat Islam di Republik Islam Iran bermazhah Syiah dan Sunni di berbagai kota dan daerah di negara ini termasuk di Hamedan, Qazvin dan Bandar-e Torkaman menunaikan Salat Hari Raya Idul Adha pada hari Kamis, 29 Juni 2023.

Salat tersebut berlangsung di masjid-masjid, lapangan, pusat-pusat ziarah, huseiniyah, dan pusat-pusat keagamaaan lainnya. Acara dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. 

Hari Raya Idul Adha 1444 H di Republik Islam Iran jatuh pada hari Kamis (29/6/2023). Sebagian umat Islam merayakan hari raya ini pada Rabu.

Al-Quran Dilecehkan, Ini Kata Khatib Jumat Tehran

Khatib Salat Jumat Kota Tehran Hujjatul Islam Mohammad Javad Haj Ali Akbari mengatakan, pelecehan al-Quran dilakukan atas hasutan rezim Zionis Israel dan lobi-lobi Zionis, dan tindakan ini telah melukai perasaan seluruh umat Islam.

Dua pekan setelah pengadilan banding Swedia membatalkan larangan polisi terhadap demonstrasi yang diselenggarakan untuk membakar al-Quran, polisi negara itu mengeluarkan izin untuk unjuk rasa seperti itu.

Polisi Swedia pada hari Rabu (28/6/2023) memberikan izin untuk sebuah protes yang pelakunya berencana untuk membakar al-Qur'an di luar masjid utama Stockholm, bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha.

Salwan Momika (37) menginjak, merobek dan menyeka sepatutnya dengan lembaran al-Quran di depan Medborgarplasten, masjid terbesar di Stockholm ibukota Swedia pada Rabu siang.

Aksi tercela tersebut memicu protes dan kecaman global, terutama dari umat Islam yang semakin meluas. Banyak negara dunia telah mengecam pelecehan terhadap Kitab Suci umat Islam ini.

"Tindakan anti-budaya dan anti-kemanusiaan dari pemerintah Swedia dalam memberikan izin tanpa malu-malu untuk melakukan pelecehan terhadap Kitab Suci hampir 2 miliar umat Islam di seluruh dunia selama hari-hari ibadah haji dan Idul Adha, telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia," kata Haj Ali Akbari dalam khutbah kedua di Universitas Tehran, Jumat (30/6/2023).

Dia menambahkan, ironi pahit saat ini adalah bahwa negara-negara Barat menyebut perbuatan buruk mereka atas nama kebebasan dan dengan dalih kebebasan berpendapat. Mereka telah menghina martabat 2 miliar orang di muka bumi ini.

"Pemerintah Swedia bukanlah pembuat keputusan, dan bahkan lebih buruk dari kata-kata ini, tindakan buruk itu dilakukan atas hasutan Zionis dan lobi-lobi Zionis," tambahnya.

Hujjatul Islam Mohammad Javad Haj Ali Akbari berharap Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan pemerintah-pemerintah Islam akan mengambil kebijakan dan tindakan yang membuat pemerintah Swedia menyesal melalui jalur hukum dan hukum internasional yang berlaku untuk menindak aksi pelecehan terhadap kesucian-kesusican Islam.

"Perilaku buruk pemerintah-pemerintah Barat tidak hanya mencederai al-Quran, tetapi cahaya al-Quran menyebar ke seluruh dunia, dan perilaku para penentang Islam adalah karena putus asa," pungkasnya.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Islam Iran telah memanggil Kuasa Usaha Kedutaan Besar Swedia di Tehran sebagai protes terhadap pelecehan al-Qur'an.

Direktur Jenderal Kemlu RII untuk Eropa Barat mengutuk keras pelecehan al-Quran di Swedia, yang menghina kesucian Islam yang paling penting. Menurutnya, sikap diam dan pasif pemerintah Swedia adalah faktor yang mendorong para pelanggar salah satu prinsip mendasar dan nyata Hak Asasi Manusia, yakni prinsip penghoramatan terhadap nilai-nilai agama Samawi, untuk lebih berani melakukannya kembali.

Selama pemanggilan Kuasa Usaha Kedubes Swedia di Tehran, disebutkan bahwa saat ini umat Islam sedang melaksanakan manasik haji dan merayakan syiar-syiar agama Islam, oleh karena itu penghinaan terhadap kesucian-kesucian mereka hanya akan menyebarkan kebencian dan kekerasan dengan menyalahgunakan prinsip kebebasan berpendapat.

Direktur Jenderal Kemlu RII untuk Eropa Barat menyinggung bahwa tindakan kurang hati-hati serupa telah diambil di Swedia sebelumnya dan bahwa ketidakpuasan Republik Islam Iran telah disampaikan kepada pihak Swedia.

"Seandainya Swedia menghentikan tindakan seperti itu pada waktunya, maka penghinaan serupa terhadap kesucian-kesucian Islam tidak akan terulang kembali," tegas Dirjen Kemlu RII untuk Eropa Barat.

Sementara itu, Kuasa Usaha Swedia di Tehran menekankan penentangan pemerintah Swedia terhadap segala bentuk Islamofobia, dan mengatakan bahwa protes Republik Islam Iran akan segera disampaikan kepada pemerintah Swedia.

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa negara Eropa, khususnya Swedia, menjadi ajang pelanggaran dan penodaan terhadap kesucian umat Islam. 

Pejabat Kehakiman Iran Bertemu Rahbar

Pejabat dan staf di Lembaga Kehakiman Republik Islam Iran (RII) bertemu Pemimpin Besar Revolusi Islam Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei.

Pertemuan berlangsung di Huseiniyah Imam Khomeini ra di Tehran pada hari Selasa (27/6/2023).

Tampak hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Lembaga Kehakiman RII Hujjatul Islam wal Muslimin Gholam-Hossein Mohseni-Ejei para pejabat kehakiman, hakim dan staf kehakiman.

Pertemuan ini berlangsung menjelang peringatan gugurnya Syahid Beheshti dan 72 pendukung Imam Khomeini ra pada tanggal 7 Tir 1360 HS, yang dijadikan sebagai Hari Kehakiman.

Tanggal 7 Tir 1360 Hs, 72 anggota Partai Jomhouri-e Eslami Iran, termasuk Ayatullah Doktor Syahid Beheshti, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung Iran, gugur syahid akibat ledakan sebuah bom di gedung markas partai tersebut.

Peledakan gedung markas Partai Republik Islam itu dilakukan oleh kelompok teroris Mujahidin al-Khalq (MKO) yang berkonspirasi dengan negara-negara Barat.

Gugur syahidnya 72 tokoh garis depan Revolusi Islam Iran tersebut menjadi pukulan keras terhadap Republik Islam Iran yang baru berdiri 2 tahun. Namun, berkat dukungan besar dari rakyat Iran terhadap revolusi, Republik Islam tetap tegak berdiri meskipun berkali-kali didera peristiwa teror, termasuk agresi yang dilakukan oleh negara tetangganya, Irak.