FATF Terima Tuntutan Iran
Ketua Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) mengumumkan pihaknya telah menerima tuntutan Iran mengenai perubahan standar terkait Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 kepada semua negara anggota jaringan anti pencucian uang global.
Setelah Sayed Ehsan Khandozi, Menteri Ekonomi dan Keuangan Iran mengirimkan surat protes kepada Ketua Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) dan tindak lanjut Pusat Informasi Keuangan Republik Islam Iran untuk menghapus nama Iran dari rekomendasi nomor tujuh dan standar lembaga ini, akhirnya Ketua FATF menyatakan dalam surat resminya menerima permintaan Republik Islam Iran.
Ketua FATF mengumumkan amandemen dan perubahan standarnya terkait dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 kepada seluruh negara anggota dan jaringan anti pencucian uang global.
Isu ini mengungkapkan tuntutan pemerintah Iran dan Dewan Pencegahan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dengan pendekatan penegasan hak-hak bangsa Iran dari kelompok aksi keuangan khusus.
Sebelumnya, Menteri Perekonomian dan Keuangan Iran dalam surat protesnya kepada FATF menuntut agar nama Republik Islam Iran dihapus dari rekomendasi tujuh dan dokumen terkait lainnya dari lembaga tersebut sesuai dengan resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB.
Tujuh rekomendasi dari Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) mengenai sanksi yang ditargetkan terkait dengan proliferasi senjata pemusnah massal mengharuskan negara-negara untuk menerapkan langkah-langkah seperti penyitaan dana dan aset orang-orang yang ditunjuk tanpa penundaan sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan Bangsa-Bangsa.
Resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB menggantikan seluruh resolusi dewan ini sebelumnya mengenai program nuklir damai Iran dan juga telah menyetujui JCPOA.
Larangan terkait penjualan senjata ke Iran dicabut sesuai ketentuan Resolusi Dewan Keamanan 2231 pada 18 Oktober 2020.(PH)
