Prancis; Wasit Moral Dunia atau Pelindung Zionis yang Munafik?
https://parstoday.ir/id/news/iran-i194898-prancis_wasit_moral_dunia_atau_pelindung_zionis_yang_munafik
ParsToday – Menteri Luar Negeri Iran mengatakan: "Negara-negara seperti Prancis harus berhenti berkhotbah kepada dunia tentang hak asasi manusia dan hukum internasional. Ini adalah kemunafikan yang terang-terangan dan memalukan."
(last modified 2026-08-14T12:11:48+00:00 )
Aug 14, 2026 19:09 Asia/Jakarta
  • Menlu Iran, Abbas Araghchi
    Menlu Iran, Abbas Araghchi

ParsToday – Menteri Luar Negeri Iran mengatakan: "Negara-negara seperti Prancis harus berhenti berkhotbah kepada dunia tentang hak asasi manusia dan hukum internasional. Ini adalah kemunafikan yang terang-terangan dan memalukan."

Pernyataan Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran, ini adalah respons terhadap pendekatan politik yang selama bertahun-tahun coba dihadirkan Eropa dengan kedok "etik global". Kini Teheran telah menantang klaim ini. Prancis, bersama dengan lebih dari 30 negara, telah mengutuk Iran karena melaksanakan hukuman mati. Jean-Noël Barrot, Menteri Luar Negeri Prancis, juga menuduh Teheran melakukan "pertumpahan darah". Paris berusaha menempatkan dirinya sebagai pembela hak asasi manusia. Di sinilah pertanyaan utama muncul: Dengan dukungan apa Prancis menganggap dirinya sebagai wasit moral dunia?

 

Selama bertahun-tahun, Eropa telah menjadikan hak asasi manusia sebagai salah satu instrumen utama kebijakan luar negerinya. Instrumen ini efektif ketika ada standar tunggal. Masalah dimulai ketika standar berubah berdasarkan kepentingan politik. Gaza adalah contoh jelas dari kontradiksi ini. Ribuan warga Palestina telah tewas. Krisis kemanusiaan telah meluas. Namun, pemerintah-pemerintah Eropa tidak menggunakan retorika yang sama kerasnya terhadap rezim pembunuh anak dan apartheid Israel seperti yang mereka gunakan terhadap Iran. Kepasifan ini dalam menghadapi agresi Amerika dan rezim Zionis terhadap Iran, serta pembantaian 168 siswa Iran di sebuah sekolah di Minab dan pembantaian para gadis di sebuah stadion di Lamerd, juga telah dikritik.

 

Prancis juga tidak terkecuali dari aturan ini. Paris di satu sisi memperingatkan tentang hak asasi manusia di Iran dan di sisi lain mempertahankan hubungan politik dan keamanannya dengan rezim Zionis. Teheran tepat menargetkan kontradiksi ini. Araghchi dalam pesannya menggabungkan dua hal: "dukungan terhadap genosida Israel di Gaza" dan "serangan-serangan agresif terhadap Iran". Pesannya jelas. Sebuah negara yang diam atau memberikan dukungan politik terhadap pembunuhan warga sipil tidak dapat meresepkan hak asasi manusia untuk orang lain dengan retorika moral.

 

Mengapa sensitivitas Eropa terhadap beberapa negara bersifat maksimal dan terhadap sekutu-sekutunya terbatas?

 

Jika hukum internasional mengikat, penerapannya tidak boleh dibagi menjadi teman dan lawan. Eropa tidak dapat secara bersamaan mengklaim membela tatanan berbasis aturan dan diam di hadapan pelanggaran hukum yang sama oleh sekutu-sekutunya. Perilaku seperti itu telah menghancurkan modal moral Eropa.

 

Kredibilitas Eropa di sebagian besar dunia sedang berubah menjadi pertanyaan serius. Perang Gaza memperburuk krisis kredibilitas ini. Dukungan politik dan militer Barat terhadap rezim Zionis, di samping kritik keras terhadap negara-negara lain, telah memperkuat kesan bahwa "hak asasi manusia" dalam kebijakan luar negeri Barat terkadang merupakan prinsip dan terkadang instrumen. Tanggapan Araghchi penting dari perspektif ini. Teheran berusaha menargetkan posisi moral Eropa. Pesannya adalah bahwa Eropa tidak dapat secara bersamaan menjadi "pihak dalam konflik" dan "wasit konflik". Prancis harus terlebih dahulu menyelesaikan kesenjangan antara klaim-klaim hak asasi manusia dan perilaku politiknya. Apa yang mengancam kredibilitas hak asasi manusia bukan hanya pelanggaran hak-hak manusia. Penggunaan selektif dari konsep yang sama juga merusak kredibilitasnya. Hak asasi manusia bernilai global ketika sama untuk teman dan musuh; jika tidak, ia berubah dari prinsip moral menjadi alat untuk tekanan politik. (MF)