Araghchi kepada PBB: Operasi Terorisme Ekonomi AS terhadap Iran Harus Dikecam

Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, dalam sebuah surat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menjelaskan posisi Iran mengenai operasi terorisme ekonomi Amerika Serikat dan menekankan tanggung jawab hukum serta moral PBB untuk mengecam tindakan tersebut.

Menurut laporan Pars Today yang mengutip kantor berita Mehr, Sayyid Abbas Araghchi menulis dalam surat yang diterbitkan pada Rabu malam itu: Tujuan yang dinyatakan dari apa yang disebut sebagai “operasi” ini adalah mengakhiri hubungan ekonomi yang sah dengan Iran, yang didukung oleh ancaman penerapan sanksi sekunder dan pengucilan dari sistem keuangan Amerika Serikat.

Dalam surat tersebut disebutkan: Setelah gagal mencapai tujuan-tujuan kriminalnya dalam dua perang agresi pada tahun 2025 dan 2026 terhadap Iran, serta setelah gagal membujuk negara-negara lain untuk berpartisipasi dalam perang-perang yang dipaksakan tersebut, Amerika Serikat telah memutuskan untuk mengejar tujuan ilegal yang sama—yakni memaksa pemerintah-pemerintah berdaulat meninggalkan keputusan bijaksana mereka untuk tidak bergabung dalam suatu tindakan agresi—melalui tekanan dan pemaksaan agar mereka berpartisipasi dalam sebuah “operasi terorisme ekonomi”. Amerika Serikat, dengan mengabaikan multilateralisme dan diplomasi secara terang-terangan, menjalankan kebijakan intimidasi dan terorisme.

Araghchi menambahkan: Tujuan yang dinyatakan dari apa yang disebut sebagai “operasi” ini adalah mengakhiri hubungan ekonomi yang sah dengan Iran, yang didukung oleh ancaman penerapan sanksi sekunder dan pengucilan dari sistem keuangan Amerika Serikat. Tujuan ini merupakan upaya untuk memberlakukan hukum Amerika Serikat dan tujuan kebijakan luar negerinya secara ekstrateritorial kepada negara-negara lain, serta memaksa pemerintah-pemerintah berdaulat mengubah hubungan perdagangan mereka yang sah.

Dalam surat Araghchi ditegaskan: Tindakan semacam itu bertentangan dengan prinsip kesetaraan kedaulatan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta bertentangan dengan hak semua negara untuk menentukan secara bebas kebijakan ekonomi dan kebijakan luar negeri mereka tanpa campur tangan pihak lain. Araghchi menambahkan: Diam terhadap intimidasi sistematis dan berkelanjutan semacam ini berisiko semakin menormalisasi pelanggaran terhadap Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional, yang merupakan landasan hubungan internasional antarnegara berdaulat.

Araghchi menambahkan: Kini, sebuah momen yang menentukan berada di hadapan Dewan Keamanan dan seluruh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa; kita harus memilih apakah akan membela prinsip kesetaraan kedaulatan, non-intervensi, dan penghormatan terhadap hak-hak kedaulatan negara sebagaimana ditegaskan dalam Piagam PBB; atau menyerah pada unilateralisme dan tindakan intimidatif dari sebuah negara yang menyimpang dari norma-norma internasional.