Araghchi: Hormuz Bisa Dibuka dalam 7 Hari Jika AS Penuhi Syarat

Pars Today - Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran dalam konferensi pers tentang rencana tujuh hari pembukaan Selat Hormuz jika syarat Iran diterima, memberikan penjelasan.

Melansir IRNA, Sabtu, 26 September 2026, Sayid Abbas Araghchi pada Jumat (25/9) dalam konferensi pers di markas PBB di New York menambahkan, "Tenggat tujuh hari dimulai sejak Amerika Serikat menerima program ini. Jika hal itu terjadi besok, pelaksanaan program akan dimulai saat itu juga."

Ia melanjutkan, "Jika langkah-langkah yang diperlukan dilakukan, kami meyakini dapat menyelesaikan proses ini dalam empat atau lima hari, sehingga pada hari keenam Selat Hormuz dibuka dan pada hari ketujuh, Amerika Serikat masuk untuk kesepakatan final."

Araghchi menambahkan, "Langkah-langkah yang harus dilakukan Amerika Serikat telah diberitahukan sebelumnya kepada negara ini dan berada dalam kerangka nota kesepahaman."

Menlu Iran mengatakan, "Jika ada keseriusan yang diperlukan dari pihak Amerika, hal ini akan terjadi dan Selat Hormuz akan dibuka kembali.

Pertama: Agresi Amerika dan Tindakan Ilegalnya yang Berkelanjutan

Araghchi menambahkan, "Republik Islam Iran sekali lagi menegaskan komitmen teguhnya pada hukum internasional, Piagam PBB, dan diplomasi. Komitmen ini dalam perundingan yang berujung pada kesepakatan JCPOA, dalam pelaksanaannya, serta dalam upaya berkelanjutan Iran untuk menempuh jalur diplomasi selama dua tahun terakhir, telah terlihat dengan jelas."

Ia mengatakan, "Bahkan dalam kondisi di mana Iran menghadapi tindakan agresif Amerika dan rezim Israel, Amerika Serikat memilih jalur lain: agresi, ancaman, teror, perang ekonomi, dan pengabaian nyata terhadap hukum internasional dan Piagam PBB."

Menlu Iran menegaskan, "Selama agresi Amerika dan rezim Israel terhadap Iran, lebih dari lima ribu orang tewas, ratusan di antaranya adalah perempuan dan anak-anak. Teror terhadap Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran dan sejumlah pejabat senior politik dan militer negara merupakan kejahatan keji dan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional."

Araghchi menambahkan, "Wilayah hunian, sekolah, rumah sakit, fasilitas energi, tempat olahraga dan budaya, infrastruktur transportasi, dan sasaran sipil lainnya telah diserang. Pembantaian lebih dari 168 siswa dan guru di Minab, serangan bom klaster ke stadion Lamerd, pemboman rumah hunian di Kash dengan bom 2.000 pon, dan serangan rudal ke pesta pernikahan di Sirik, hanyalah contoh-contoh serangan ini yang telah didokumentasikan."

Ia mengatakan, "Namun demikian, Presiden Amerika bersama Perdana Menteri Rezim Israel, dari mimbar Majelis Umum berupaya memutarbalikkan fakta dan membalik posisi korban dan agresor. Amerika Serikat dan rezim Israel tidak dapat membersihkan tindakan mereka terhadap rakyat Iran."

Menlu Iran melanjutkan, "Amerika Serikat kini telah mengubah pencabutan ekonomi menjadi alat untuk hukuman kolektif dan tekanan politik. Negara ini dengan sengaja menimbulkan kerusakan berat dan dapat diprediksi pada rakyat Iran dan secara langsung melanggar hak-hak fundamental mereka, termasuk hak hidup, kesehatan, akses obat dan makanan. Ini bukan diplomasi; ini pemaksaan dan terorisme ekonomi. Tindakan ini merupakan pelanggaran nyata dan langsung terhadap tindakan sementara yang mengikat yang dikeluarkan Mahkamah Internasional pada 3 Oktober 2018."

Kedua: Program Nuklir Damai Iran

Araghchi menambahkan, "Tuduhan baru yang diajukan tentang program nuklir damai Iran bersifat politik dan tidak dapat menggantikan penilaian teknis dan hukum. Klaim bahwa Iran berada di ambang mendapatkan senjata nuklir adalah kebohongan besar."

Ia mengatakan, "Klaim ini pertama kali diajukan pada tahun 2003 oleh Israel dan Amerika Serikat serta negara-negara Eropa sejak saat itu terus mengulanginya. Iran sejak tahun 1970 bertindak sebagai anggota yang berkomitmen pada Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dan selama beberapa dekade berada di bawah pengawasan luas Badan Energi Atom Internasional."

Araghchi menambahkan, "Amerika Serikat tidak dapat sekaligus mengklaim membela rezim non-proliferasi dan menargetkan fasilitas nuklir damai yang berada di bawah pengamanan IAEA; tindakan yang merupakan pelanggaran nyata terhadap komitmen internasional negara ini."

Ketiga: Situasi di Selat Hormuz dan Sekitarnya

Menlu Iran mengatakan, "Iran tetap berkomitmen pada pelayaran yang aman dan terjamin. Namun, keamanan maritim tidak dapat dipulihkan melalui tindakan militer lebih banyak, ancaman, blokade, atau tekanan ekonomi."

Ia melanjutkan, "Hingga 28 Februari 2026, Selat Hormuz terbuka. Ketidakamanan yang menguasai Selat Hormuz dan gangguan pelayaran maritim adalah akibat langsung dari tindakan agresif Amerika Serikat dan rezim Israel."

Araghchi menegaskan, "Tidak mungkin membombardir suatu negara, mengancamnya dengan kehancuran, memberlakukan blokade maritim dan tindakan koersif terhadapnya, dan pada saat yang sama berharap keamanan dan pelayaran secara otomatis kembali normal."

Menlu Iran mengatakan, "Tanggung jawab juga tertuju pada negara-negara kawasan yang dengan pengabaian nyata terhadap prinsip-prinsip bertetangga baik dan dalam pelanggaran komitmen internasional mereka berdasarkan Piagam PBB, dengan menyediakan wilayah, pangkalan militer, wilayah udara, dan infrastruktur logistik serta intelijen mereka, memfasilitasi dan memungkinkan agresi."

Nota Kesepahaman Islamabad dan Jalan ke Depan

Araghchi menambahkan, "Menyusul upaya mulia Pakistan dan Qatar, Iran dan Amerika Serikat pada 17 Juni menandatangani Nota Kesepahaman Islamabad. Berdasarkan Pasal 5 nota kesepahaman ini, Iran berkomitmen menyediakan pengaturan yang diperlukan untuk memfasilitasi lalu lintas kapal yang aman."

Ia mengatakan, "Iran segera memulai perundingan teknis dengan Kesultanan Oman dengan tujuan melaksanakan komitmen ini dan mengembalikan lalu lintas maritim ke tingkat praperang. Dalam dua pekan setelah pelaksanaan nota kesepahaman, lalu lintas maritim kembali ke sekitar 60 persen tingkat praperang."

Menlu Iran melanjutkan, "Namun, tindakan unilateral Amerika berikutnya dan tindakan militer negara ini, melanggar dan menghentikan pelaksanaan nota kesepahaman. Amerika Serikat alih-alih menggunakan mekanisme penyelesaian perselisihan yang diatur dalam nota kesepahaman, malah menggunakan agresi militer. Iran membiarkan pintu diplomasi tetap terbuka. Iran selama dua tahun terakhir secara berkelanjutan dan dengan itikad baik berpartisipasi dalam perundingan."

Ia mengatakan, "Namun, Amerika Serikat setiap kali merespons dengan itikad buruk dan alih-alih diplomasi, menggunakan agresi militer. Pengalaman ini telah menciptakan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap dimulainya kembali perundingan tanpa menerima jaminan yang kredibel untuk mencegah terulangnya tindakan semacam itu."

Araghchi menegaskan, "Karena itu, Iran telah menyatakan posisinya dengan jelas. Iran melalui Qatar, telah menyampaikan program tujuh hari yang spesifik kepada Amerika Serikat. Jika kondisi yang diperlukan terpenuhi, Selat Hormuz dapat dibuka kembali dan lalu lintas maritim normal dapat dilanjutkan dalam tujuh hari."

Ia menambahkan, "Kini pilihan ada di tangan Amerika Serikat. Iran tidak menerima pemaksaan, ancaman, atau intimidasi dan tidak akan melepaskan hak-hak kedaulatannya di bawah tekanan. Perserikatan Bangsa-Bangsa dibentuk dengan tujuan mencegah penggantian 'hukum rimba' dengan kedaulatan hukum internasional. Piagam PBB tidak opsional. Kedaulatan tidak bersyarat. Diplomasi bukan berarti menyerah. Dan perdamaian tidak dapat dibangun melalui ancaman kehancuran."(Sail)