Iran Akan Balas Sikap AS SOal JCPOA Secara Bijaksana

Iran sepenuhnya siap mereaksi keputusan Senat AS memperpanjang Iran Sanction Act (ISA) selama 10 tahun namun akan bertindak bijaksana dan dengan penuh kehati-hatian.

Hal itu dikatakan Ali Akbar Salehi, Ketua Organisasi Energi Atom Iran (AEOI), pada Jumat (2/12) seraya mengatakan, "Kami sudah mengambil langkah antisipasi yang diperlukan dan benar-benar siap untuk menunjukkan reaksi."

Namun, Republik Islam melihat tidak perlu mempublikasikan langkah-langkah balasan terhadap keputusan Kongres AS untuk memperpanjang sanksi Iran selama satu dekade.

Senat AS menyetujui perpanjangan ISA pada hari Kamis (1/12) setelah dengan mudah disetujui di DPR bulan lalu.

ISA pertama kali diadopsi pada tahun 1996 guna menghukum investasi di Iran terkait program nuklirnya.

Menurut seorang pejabat Gedung Putih, Presiden AS Barack Obama diperkirakan akan menandatangani RUU, yang mencakup hukuman bagi sektor perbankan serta industri energi dan pertahanan Iran.

Salehi menekankan bahwa langkah AS merupakan "pelanggaran nyata" terhadap perjanjian nuklir tahun lalu, yang dikenal sebagai Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA), yang ditandatangani antara Iran dan Kelompok 5+1.

"Undang-undang ini (ISA) memang sudah ada namun telah dinetralisir oleh Presiden AS," kata Salehi.

"Namun, jika diaktifkan kembali, itu jelas merupakan pelanggaran terhadap JCPOA," tambahnya.

Salehi lebih lanjut menandaskan bahwa Iran memonitor semua perkembangan yang berkaitan dengan pembaharuan sanksi dan akan membuat keputusan proporsional.

Iran dan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB - Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Cina dan Rusia – ditambah Jerman mulai melaksanakan JCPOA pada tanggal 16 Januari.

Berdasarkan JCPOA, Iran bersedia membatasi program nuklirnya dengan imbalan penghapusan sanksi terkait program nuklir Tehran.

Sebelumnya, Rahbar atau Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah Sayyid Ali Khamenei mengatakan pada Ahad bahwa pembaharuan sanksi terhadap Iran oleh AS sama saja dengan pelanggaran komitmen AS terhadap JCPOA.