Perpanjangan ISA Adalah Belas Dendam AS Terhadap Iran

Iran mengecam voting di Senat AS untuk memperpanjang Iran Sanction Act (ISA) selama 10 tahun, dan menilai langkah itu sebagai balas dendam Washington atas prestasi yang dicapai Iran dan sekutunya di Timur Tengah.

"Tampaknya [langkah AS] ini adalah balas dendam atas prestasi beruntun dan berharga yang dicapai Iran dan sekutunya di kawasan, namun itu tidak akan berhasil," hal itu dikemukakan Ali Akbar Velayati, penasihat senior Rahbar atau Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah Sayyid Ali Khamenei untuk urusan internasional, dalam pertemuan dengan utusan khusus Rusia untuk Suriah, Alexander Lavrentiev, di Tehran, Sabtu (3/12).

Ditambahkannya bahwa langkah "tidak manusiawi" AS menyetujui perpanjangan sanksi adalah "pelanggaran nyata" terhadap perjanjian nuklir Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA), antara Iran dan negara-negara Kelompok 5+1.

Ini sekaligus menunjukkan kegeraman AS dan antek-anteknya atas kemenangan terbaru yang dicapai Iran dan sekutunya di kawasan.

"Republik Islam Iran akan menolak setiap pelanggaran JCPOA dan siap memberikan balasan yang sama," kata Velayati.

Ditekankannya bahwa Iran akan terus menggunakan energi nuklir untuk tujuan damai sesuai dengan ketentuan internasional.

Pejabat Iran ini mengatakan, "Tidak benar bahwa kesepakatan ditandatangani di satu sisi dan di sisi lain sanksi dijatuhkan kembali [terhadap Iran] di bawah dalih yang berbeda seperti hak asasi manusia dan [tuduhan] mendukung terorisme,"

Lebih lanjut dijelaskannya, itu adalah "benar-benar ironis" bahwa AS, sebagai sponsor berbagai kelompok teroris, ingin menghukum Iran di bawah tuduhan palsu bahwa Republik Islam mendukung terorisme karena menjadi tulang punggung gerakan perlawanan Lebanon, Hizbullah.

Senat AS menyetujui perpanjangan ISA pada hari Kamis (1/12) setelah dengan mudah disetujui di DPR bulan lalu.

ISA pertama kali diadopsi pada tahun 1996 guna menghukum investasi di Iran terkait program nuklirnya.

Menurut seorang pejabat Gedung Putih, Presiden AS Barack Obama diperkirakan akan menandatangani RUU, yang mencakup hukuman bagi sektor perbankan serta industri energi dan pertahanan Iran.(MZ)