Pars Today

Pejabat tinggi keamanan Iran menyatakan serangan udara AS di kota Irak Mosul yang dilaporkan menewaskan banyak warga sipil dalam beberapa hari terakhir harus segera ditangani di pengadilan.

“Kejahatan perang ini mirip dengan perilaku Daesh dan kelompok Takfiri lainnya dalam menyerang warga sipil dan manusia tidak berdosa serta harus segera ditangani di pengadilan,” kata Ali Shamkhani pada hari Ahad (26/3/2016).

AS pada Sabtu menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan sebuah serangan udara ke lokasi di Mosul barat pada 17 Maret di mana warga sipil dilaporkan tewas, namun para pejabat Irak menyatakan telah terjadi lebih dari satu hari serangan seperti itu dilakukan militer AS.

“Kesengajaan atau ketidaksengajaan dari aksi kejahatan ini tidak mengurangi tanggung jawab Amerika,” kata Shamkhani.

PBB juga menyatakan terkejut “atas jatuhnya korban sipil dalam jumlah besar” dalam serangan udara yang dilaporkan menewaskan lebih dari 200 orang di wilayah yang dikontrol Daesh di Mosul.

“Membunuh orang yang tidak bersalah dengan dalih memerangi terorisme adalah kebijakan kontemporer tentara Amerika di kawasan,” kata Shamkhani, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran.

Militer AS pada Jumat menyebutkan, pihaknya sedang menyelidiki insiden tersebt yang merupakan terparah dari sisi korban tewas di pihak sipil akibat serangan udara Amerika di Irak sejak tahun 2003.

Laporan soal korban tewas di pihak warga sipil Mosul itu mengemuka segera setelah terungkapnya dua serangan terbaru di Suriah di mana para aktivis dan warga setempat mengatakan puluhan warga sipil tewas dalam serangan udara AS ke sebuah masjid di Jina di provinsi Aleppo.

Eskalasi korban jiwa di pihak warga sipil itu menimbulkan pertanyaan tentang apa sebenarnya peran militer AS dalam krisis di Suriah di bawah bimbingan pemerintahan Trump yang telah berjanji memberantas Daesh lebih agresif.

Shamkhani mengatakan, “Setiap operasi militer dan penargetan teroris di wilayah Irak atau Suriah harus dilakukan dengan izin resmi dari pemerintah negara bersangkutan.”

Ditambahkannya pula bahwa “Dewan Keamanan PBB memiliki kewajiban untuk mengingatkan pemerintah yang menganggap diri mereka di atas PBB tentang perlunya menghormati integritas teritorial dan kedaulatan nasional dari negara-negara."