Washington dan Implementasi JCPOA
Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran Mohammad Javad Zarif saat diwawancarai Koran New York Times yang dirilis Senin (24/7) mengatakan, "Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA) bukan kesepakatan bilateral antara Amerika Serikat dan Iran, dan Amerika harus memahami bahwa JCPOA sebuah kesepakatan multi."
Di wawancaranya Zarif seraya melontarkan pandangan ini ketika AS tengah menunjukkan komitmennya paling minim terhadap JCPOA dan babak baru di bidang ini mulai terbuka. Ketika Menlu Iran mengatakan implementasi JCPOA oleh AS membutuhkan sebuah tekad politik, ini menunjukkan sebuah kendala utama di perilaku dan politik Washington.
Sepertinya yang membuat JCPOA sedikit banyak keluar dari ruang lingkup unilateralisme dan pengaruh seratus persan Amerika khususnya setelah berkuasanya Donald Trump adalah kesepakatan nuklir antara Iran dan Kelompok 5+1 adalah sebuah wacana sosial di tingkat internasional. Semua pihak yang menandatangani JCPOA termasuk Cina, Rusia dan Uni Eropa juga menekankan pentingnya pengokohan tekad politik demi menjaga kesepakatan ini.
Lu Kang, juru bicara Departemen Luar Negeri Cina di konferensi pers hari Senin juga menegaskan pentingnya pengokohan tekad nasional untuk menjaga kesepakatan nuklir ini. "Cina meyakini bahwa JCPOA sebuah prestasi penting dan teladan yang baik dalam menyelesaikan tensi internasional termasuk isu-isu berkaitan dengan penyebaran senjata nuklir melalui sarana diplomatik dan politik.
Ketua Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini sebelum ini mengatakan, "....Tidak ada peluang baru bagi unilateralisme bagi kesepakatan ini. JCPOA sebuah prestasi dari seluruh kepentingan para penandatangan dan resolusi Dewan Keamanan PBB juga mendukung kesepakatan ini."
Laman Modern Diplomacy di laporannya hari Senin saat menganalisa perilaku Amerika menulis, "Mereka yang duduk di Washington yang saat ini meyakini sanksi dan represi mampu menundukkan Iran, sejatinya telah melupakan balasan Iran kepada Irak di era perang delapan tahun yang dipaksakan. Iran meski mengalami korban besar, namun mampu melawan agresi Irak yang memiliki peralatan perang modern."
Tidak ada keraguan bahwa perilaku Amerika terhadap JCPOA bertentangan dengan norma-norma internasional. Namun begitu di perilaku Amerika sendiri juga terlihat adanya kondisi saling bertentangan. Sanksi terbaru Amerika terhadap entitas dan tokoh Iran diratifikasi oleh Kongres dan berubah menjadi sebuah undang-undang, ketika Presiden Donald Trump pekan lalu untuk kedua kalinya membenarkan komitmen Republik Islam Iran terkait kesepakatan nuklir. Oleh karena itu, perilaku Amerika tidak dapat dicermati sebagai tekad politik Trump untuk merealisasikan JCPOA.
Sejatinya pemerintah Amerika dengan membenarkan komitmen Iran terhadap JCPOA berusaha mendiktekan bahwa mereka tidak memiliki konfrontasi dengan Tehran terkait implementasi kesepakatan nuklir, padahal Iran yang mempersoalkan Amerika ketika Washington tidak komirmen terhadap janjinya dalam melaksanakan kesepakatan ini. Karena Amerika telah melanggar spirit dan prinsip JCPOA. (MF)
