Di Panggung OKI, Iran Tekankan Integritas dan Kedaulatan Irak

Wakil Menlu Iran urusan hukum dan internasional, Abbas Araqchi, pada Jumat (22/9/2017) dalam sidang koordinasi para menlu negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), menekankan kedaulatan, integritas dan persatuan nasional Irak sesuai undang-undang dasar negara ini.

Berbagai partai wilayah Otonomi Kurdistan Irak pada 7 Juni, dalam sebuah sidang yang dihadiri Ketua Wilayah Otonomi Kurdistan, Masoud Barzani, menyetujui pelaksanaan referendum pemisahan diri wilayah ini dari pemerintah pusat Baghdad, pada 25 September 2017.

Pemerintah Irak serta negara-negara regional dan global, menentang rencana tersebut.

Sayid Abbas Araqchi pada sidang yang digelar setiap tahun di sela-sela sidang Majelis Umum PBB, juga menyinggung kejahatan yang dilakukan militer dan ekstrimis Budha Myanmar terhadap Muslim Rohingya dan mengatakan, “Republik Islam menuntut dihentikan segera tindak kejahatan di Myanmar.”

Araqchi juga menilai pembunuhan massal terhadap warga Muslim Rohingya itu sebagai genosida.

Sejak 25 Agustus hingga kini, terjadi gelombang baru serangan dan tindak kejahatan oleh militer Myanmar terhadap Muslim Rohingya di provinsi Rakhine, barat negara ini. Lebih dari 6.000 orang tewas dan 8.000 lainnya terluka. Ratusan ribu Muslim Rohingya juga terpaksa melarikan diri ke Bangladesh.

Provinsi Rakhine sejak akhir tahun 2012 menyaksikan serangan militer Myanmar dan ekstrimis Budha terhadap Muslim Rohingya. Sekitar satu juta Muslim Rohingya tidak menikmati hak-hak dasar kewarganegaraan mereka.

Wakil Menlu Iran pada sidang tersebut juga menyinggung pesan terbaru Rahbar atau Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran kepada para hujjaj Baitullah soal tanggung jawab para elit politik, agama dan budaya di dunia Islam untuk mewujudkan persatuan seraya menegaskan, “Menurut Iran, Organisasi Kerja Sama Islam merupakan panggung paling tepat untuk menunjukkan dan membina persatuan tersebut.”(MZ)