Rouhani: AS Tidak Berhak Bersimpati kepada Rakyat Iran

Presiden Republik Islam Iran mengatakan, Donald Trump, Presiden Amerika Serikat –yang beberapa bulan lalu menyebut bangsa Iran sebagai teroris– tidak memiliki hak untuk bersimpati kepada rakyat negara ini.

Hassan Rouhani mengungkapkan hal itu dalam rapat kabinet di Tehran, ibukota Iran pada Minggu (31/12/2017) sore ketika menyinggung sejumlah protes di beberapa kota di negara ini.

"Rakyat Republik Islam Iran berdasarkan konstitusi dan hak-hak sipil, bebas untuk mengungkapkan kritikan dan bahkan protes mereka," kata Rouhani.

Ia menambahkan, badan-badan yang bertanggung jawab harus menyiapkan fasilitas untuk kritik dan protes sah masyarakat, bahkan demonstrasi dan pertemuan legal, namun pada saat yang sama, tidak seharusnya tercipta suasana yang mengkhawatirkan bagi para pencinta Revolusi Islam dan rakyat terutama tentang kehidupan dan keamanan mereka.

Rouhani lebih lanjut menyinggung konspirasi jahat musuh terhadap Republik Islam. Ia menjelaskan, rakyat Iran selalu memahami kondisi sensitif negara, kawasan dan dunia dan mengambil keputusan berdasarkan kepentingan nasionalnya.

Presiden Iran  juga menyingung adanya sejumlah negara Arab regional yang tidak memiliki hubungan yang baik dengan rakyat negaranya.

"Keamanan nasional, ketenteraman, solidaritas nasional dan persaudaraan di Republik Islam Iran merupakan investasi terbesar di kawasan," ujarnya.

Rouhani menegaskan, pemerintah tidak akan mentolerir kelompok-kelompok yang ingin merusak properti publik atau mengganggu ketertiban sosial dan atau menciptakan kekacauan di tengah-tengah masyarakat.

Selama tiga hari terakhir, ratusan warga Iran di beberapa kota di negara ini turun ke jalan-jalan untuk memprotes kenaikan sejumlah harga barang dan lemahnya pengawasan pemerintah, namun sejumlah pihak memanfaatkan unjuk rasa tersebut untuk menciptakan kekacauan dengan merusak fasilitas publik.

Para pejabat AS dan media asing menyalahgunakan suasana tersebut dan berusaha untuk mengarahkan unjuk rasa ke jalur penciptaan kekacauan di Iran.

Sebelumnya, Donald Trump, Presiden AS di laman twitternya menyinggung adanya demonstrasi di sejumlah kota di Iran dan ia menyerukan kepada pemerintah Tehran untuk menghormati hak-hak rakyat termasuk hak untuk berpendapat.

Bahram Ghasemi, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengecam pernyataan absurd dan tidak berharga tersebut.

Ia mengatakan, rakyat Iran pastinya tidak akan melupakan partisipasi aktif Trump dalam melanggar hak-hak rakyat Palestina, Yaman dan Bahrain dan perberlakuan pembatasan dan permusuhan Presiden AS ini terhadap rakyat berpendidikan Iran, dimana ia melarang mereka masuk ke Amerika dan menangkap warga Iran yang tinggal di negara ini dengan dalih palsu.

"Rakyat Republik Islam Iran tidak mengganggap dukungan oportunistik dan menipu dari pejabat AS kepada pengunjuk rasa dalam beberapa hari terakhir di sejumlah kota di Republik Islam sebagai apapun kecuali hanya penipuan dan kemunafikan pemerintah AS," ujarnya. (RA)