Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran, Bahram Ghasemi mengatakan jika Amerika Serikat keluar dari perjanjian nuklir JCPOA (Rencana Aksi Bersama Komprehensif), maka akan membayar harga yang sangat mahal.

Hal itu dikatakan Ghasemi ketika menyinggung masa depan JCPOA dan kemungkinan keluarnya AS dari pernjanjian internasional tersebut.

"JCPOA memiliki kekhususan tersendiri dan keluar dari perjanjian ini tidaklah mudah," kata Ghasemi dalam jumpa pers yang dihadiri wartawan dalam dan luar negeri pada hari Senin (7/5/2018).

Dia menambahkan bahwa isu kemungkinan keluarnya AS dari JCPOA muncul setelah Donald Trump terpilih sebagai presiden negara ini.

"Semua skenario tentang hal ini telah diprediksi, dan pastinya AS akan membayar harga yang mahal jika keluar dari JCPOA," ujarnya.

Jubir Kemlu Iran menuturkan, meskipun inskonsistensi AS bukan hal yang baru, namun keluarnya negara itu dari JCPOA menunjukkan gambaran yang lebih jelas dari penampilan mereka, di mana tidak ada negara manapun yang yakin dengan janji Amerika.

"Republik Islam Iran tidak akan pernah menjadi negara pertama yang melanggar JCPOA. Selain itu, jika di masa mendatang perjanjian internasional ini tidak bermanfaat bagi Republik Islam Iran maka akan diambil keputusan tentang masalah ini," jelasnya.

Ghasemi lebih lanjut membantah segala bentuk kesepakatan baru antara Iran dan Eropa tentang JCPOA.

"Perundingan terbaru di Roma adalah kelanjutan dari Dialog Kemanan Munich antara Republik Islam Iran dan empat negara Eropa untuk mencapai solusi politik dalam krisis Yaman," tuturnya.

Menurutnya, krisis di Yaman adalah masalah yang sangat pahit bagi masyarakat dunia, dan rakyat tertindas negara itu menderita akibat agresi militer Arab Saudi dan sekutunya.

Ketika ditanya tentang pemutusan hubungan diplomatik Maroko dengan Iran, Ghasemi mengatakan, tuduhan para pejabat Maroko tidak memiliki dasar apapun dan bahkan tidak ada argumentasi logis dan meyakinkan atas tuduhan yang dilontarkan.

Ghasemi menjelaskan, menlu Maroko dalam pertemuannya dengan menlu Iran telah menjelaskan isu-isu tertentu dan memperoleh jawaban yang diperlukan. Klaim dan tuduhan keliru itu, lanjutnya, telah dievaluasi dan mencapai keyakinan bahwa klaim itu palsu dan tidak memiliki bukti apapun. (RA)