Standar Ganda Barat Soal Palestina dalam Kritik Rahbar

Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei hari Ahad sore (10/6) dalam pertemuan dengan ratusan dosen, anggota delegasi ilmiah dan peneliti dari berbagai universitas dan pusat-pusat ilmiah di Iran dalam pidatonya menjelaskan posisi Republik Islam Iran di kancah global.

Rahbar menyinggung posisi tinggi Iran di antara mayoritas bangsa-bangsa di kawasan dan mengatakan, Republik Islam Iran memiliki musuh terbanyak di antara pemerintah-pemerintah arogan dan tidak bernilai, seperti halnya memiliki kehormatan, pendukung dan pengaruh paling tinggi di antara masyarakat di kawasan dan sebagian besar dunia. Hal inilah yang menyebabkan musuh-musuh jahat terus-menerus memikirkan konspirasi terhadap Iran, namun dengan rahmat Allah Swt, mereka akan kalah menghadapi rakyat Republik Islam.

Di bagian lain dari pidatonya, Ayatullah Khamenei menyinggung standar ganda dari kekuatan arogan dan dukungan mereka untuk rezim agresif yang berakibat pemaksaan perang, penyebaran terorisme, pendudukan dan ketidakamanan pada masyarakat regional dan internasional. Pembunuhan terhadap wanita dan anak-anak di Gaza dan lebih dari lima juta orang Palestina menjadi pengungsi adalah bagian dari kenyataan pahit yang sekarang dipaksakan pada orang-orang Palestina yang tertindas selama bertahun-tahun.

Pemipin Besar Revolusi Islam lebih lanjut menyinggung kepura-puraan Perdana Menteri rezim Zionis Benjamin Netanyahu dan rezim pembunuh anak-anak ini selama berkunjung ke Eropa. Ayatullah Khamenei mengatakan, penjahat yang mengungguli semua penindas bersejarah ini dengan penuh kebohongan kepada Eropa mengatakan bahwa Iran ingin menghancurkan kita dan membantai jutaan Yahudi, padahal solusi Iran untuk isu masalah Palestina sepenuhnya logis dan rasional untuk standar demokrasi.

Tak syak masalah Palestina bukan saja masalah dunia Islam, tapi menjadi parameter untuk mengukur tingkat klaim hak asasi manusia dan kepatuhan terhadap hukum internasional.

Masalah Palestina memiliki dua poin tak terbantahkan;

Pertama, hak sebuah bangsa yang tertindas dan harus dipulihkan.

Kedua, kegagalan dalam penundaan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban komunitas internasional dan lembaga-lembaga terkait dalam hal ini, terutama PBB dan pilar utamanya, Dewan Keamanan, yang tugas utamanya adalah menangani penjajahan dan agresi serta membela hak-hak bangsa yang tertindas. Sayangnya, lembaga-lembaga ini lebih menyukai diam ketimbang melaksanakan tugas-tugas mereka dan telah menjadi alat untuk memajukan tujuan ilegal kekuatan arogan dan agresif.

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran dalam hal ini mengritik kebungkaman Eropa terhadap kejahatan rezim Zionis di Gaza dan Quds seraya mengingatkan, untuk menentukan jenis pemerintahan di negara bersejarah Palestina harus merujuk opini publik berdasarkan cara yang diterima oleh semua dunia, dan harus diselenggarakan referendum dan diambil pemungutan suara dari semua penduduk asli Palestina yang meliputi Muslim, Yahudi dan Kristen, di mana mereka telah tinggal di tanah ini paling tidak selama 80 tahun, baik itu mereka di dalam maupun di luar Palestina.

Rahbar menuturkan, apakah rencana Iran yang secara resmi telah terdaftar di PBB ini tidak sesuai dengan standar-standar yang diterima dunia? Lalu mengapa Eropa tidak mau memahaminya?

Jawaban terhadap pertanyaan ini dan puluhan pertanyaan lainnya dengan kandungan yang sama hanya dapat ditemukan dalam standar ganda perilaku dan ucapan para politikus yang berbohong mengklaim hak asasi manusia dan pembela demokrasi sebagai slogannya. Sementara sebagian besar kejahatan terhadap kemanusiaan dalam sejarah telah dilakukan oleh negara-negara ini atau anasir jahat yang berafiliasi dengan mereka. Rezim kriminal dan pembunuh anak-anak, seperti Israel dan Arab Saudi, sebenarnya adalah produk dari kelompok anti kemanusiaan dan mengerikan ini.

Dalam proses pahit ini, kebungkaman pembela hak asasi manusia dan penolakan lembaga-lembaga berwenang untuk secara serius menindak kejahatan Israel di Gaza telah menyebabkan kelanjutan penindasan historis terhadap bangsa Palestina.