Blunder AS, dan Dukungan Rakyat Iran terhadap Pasdaran

Rakyat Iran hari Jumat (13/4) menggelar pawai akbar memprotes aksi konfrontasi dan ilegal Presiden AS Donald Trump terhadap Korps Pengawal Revolusi Islam, Sepah Pasdaran.

Di akhir pawai akbar tersebut, rakyat Iran mempertanyakan langkah AS yang menyebut Pasdaran sebagai organisasi teroris, sebab para pemimpin AS memiliki rekam jejak hitam dalam kejahatan hak asasi manusia, termasuk pembantaian warga Yaman, Nigeria, Bahrain, Palestina, Afghanistan, Suriah dan Irak.

Rakyat Iran memandang kelanjutan dukungan penuh Republik Islam terhadap negara-negara yang berada dalam cengkeraman penindasan Zionis sebagai kewajiban agama, revolusi, dan kemanusiaan.

Pada hari Senin, 8 April 2019, pemerintah AS menempatkan Pasdaran dalam daftar "organisasi teroris" yang bertentangan dengan aturan internasional dan menghina rakyat Iran.

Meskipun keputusan tersebut tidak bernilai secara militer maupun politik, dan tidak memiliki legitimasi internasional, tapi menjadi langkah arogan dan keluar dari norma internasional yang akan menimbulkan dampak tidak dapat diprediksi bagi keamanan regional dan dunia.

Dari sudut pandang pengamat politik, langkah Amerika Serikat tersebut telah menciptakan tantangan yang lebih besar bagi negaranya sendiri melebihi ancaman bagi Iran. Media AS, Foreign Policy menyinggung kekuatan Pasdaran Iran, dengan menulis, "Jika Iran saat ini memutuskan untuk meningkatkan konflik terhadap pasukan AS, maka akan muncul berbagai opsi. "

Keputusan Trump menempatkan Pasdaran sebagai organisasi teroris merupakan yang pertama kalinya diambil pemerintah Amerika Serikat. Pejabat pemerintah AS mengatakan bahwa langkah ini diambil untuk meningkatkan ketakutan di kalangan perusahaan asing yang ingin menjalin hubungan perdagangan dengan Iran. Tetapi pengamat independen menilai pernyataan tersebut lebih bersifat propaganda belaka.

Tindakan konfrontatif Presiden AS, Donald Trump menempatkan Sepah Pasdaran sebagai organisasi teroris jelas menunjukkan pelanggaran nyata terhadap prinsip-prinsip dasar hukum internasional dan piagam PBB, termasuk prinsip kesetaraan kedaulatan antarnegara. Langkah provokatif Trump ini akan mendorong ketegangan di tingkat yang tidak dapat dikendalikan. 

Komandan angkatan darat Iran, Brigadir Jenderal Amir Kioumars Heydari mengatakan, "Saya sampaikan kepada Amerika Serikat, rezim Zionis dan koalisi Yahudi-Arab bahwa tindakan Trump terhadap Sepah Pasdaran merupakan langkah bodoh yang akan membahayakan keamanan pasukan AS di seluruh penjuru dunia, khususnya pasukan Centcom,".

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif dalam sebuah surat yang dilayangkan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Gutièrez dan Dewan Keamanan memprotes tindakan AS, dengan menulis, "Markas besar pasukan AS di Asia Barat bertanggung jawab atas berbagai kejahatan teroris di kawasan, yang mengancam keamanan nasional Republik Islam Iran dan kehidupan orang-orang Iran dan non-Iran yang tidak bersalah." Oleh karena itu, Dewan Keamanan Nasional Republik Islam Iran membalas aksi Washington dengan menjadikan pos komando negara ini dalam daftar kelompok-kelompok teroris. Bagaimanapun, Amerika Serikat harus bertanggung jawab atas petualangan berbahayanya itu.(PH)