Efek Politik Sanksi AS terhadap Menlu Iran

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif dalam sebuah konferensi pers sebelum bertolak ke New York bulan lalu mengatakan, "Saya diberitahu akan dikenai sanksi dalam dua minggu ke depan, kecuali jika saya menerima undangan untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat."

Menlu Iran dalam wawancara dengan media hari Senin mengatakan, meskipun AS mengklaim mengusung kebebasan berpendapat, tapi mereka tidak menjalankannya. Zarif menegaskan, "Negosiasi dan diplomasi tidak akan pernah berakhir, dan saya akan terus melanjutkannya."

Pada hari pertama bulan ini, Departemen Keuangan AS mencantumkan nama Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif dalam daftar sanksi. 

Sejak menjabat sebagai presiden AS, Donald Trump mengambil langkah mengejutkan komunitas internasional dengan berulang kali melanggar hukum internasional, termasuk mengumumkan negaranya keluar dari JCPOA 

Zarif dalam statemennyaketika diwawacarai di AS mengungkapkan kekeliruan AS di bawah kepemimpinan Trump. Langkah pemerintah AS melanggar perjanjian internasional menyebabkan negara ini menghadapi penentangan luas di panggung internasional.

AS berusaha menegaskan dominasinya atas negara-negara dunia dengan menarik diri dari perjanjian dan organisasi internasional, menghina negara lain dan menggambarkan pemimpin sejumlah negara Arab sebagai "sapi perahan" dan menyebut Presiden Prancis Emmanuel Macron bodoh. Sepak terjang AS tersebut di mata Menlu Iran menunjukkan karakter sebenarnya  AS.

Di bagian lain statemennya Zarif juga menekankan bahwa era hegemoni negara adikuasa, dan intimidasi telah berakhir: Kini, AS tidak dapat membentuk koalisi bahkan di daerah-daerah yang selama ini menjadi bagian dari pengaruhnya.

Kepala jawatan diplomatik Iran menegaskan urgensi dialog antara negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk Persia, terutama tiga negara anggotanya dengan Iran dan Irak  dan menyerukan pembentukan forum dialog regional serta penandatanganan perjanjian non-agresi.

Dalam wawancara dengan media AS di New York, Zarif menunjukan peran destruktif para pengusung perang yang disebut "Tim B" dengan mengatakan, Tim B (Bolton, Ben Zayed, Bin Salman dan Benjamin Netanyahu) bermaksud untuk memprovokasi AS berperang dengan Iran.

Mantan duta besar AS untuk NATO, Hunter mengungkapkan, "Boikot seorang diplomat top di negara rival atau bahkan musuh sekalipun sangat tidak biasa dan termasuk pelanggaran mendasar terhadap semua prinsip diplomatik umum,".

Hunter menambahkan, "Segitiga Trump, Bolton dan Pompeo secara khusus mengidentifikasi setiap langkah yang mereka ambil melawan Iran sejalan dengan kampanye tekanan maksimum mereka. Apa yang telah dilakukan Amerika terhadap Zarif sejalan dengan standar taktik Trump yang berupaya mengatasi masalah yang dihadapinya. Namun boikot terhadap Zarif itu tidak ada hubungannya dengan AS dan mengirim sinyal buruk. Ini juga menambah kedalaman keretakan antara Washington dan sekutunya di Eropa. "

Para penasihat Trump mengharapkan Iran mau berdilog dengan AS dibawah sanksi Washington, tetapi ini telah menjadi mimpi yang tak mungkin tercapai bagi  Gedung Putih.

Mohammad Javad Zarif di laman Instagramnya menulis, "Sebuah kehormatan besar bagi saya dikenai sanksi karena membela orang-orang Iran yang pemberani."(PH)