Iran dan Standar Ganda HAM Eropa

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Seyyed Abbas Mousavi hari Senin (23/9) menanggapi resolusi anti-Iran yang disampaikan parlemen Eropa dengan mengatakan bahwa resolusi tersebut unilateral, tidak realistis, dan pesimistis, sementara AS melanggar hak-hak lebih dari 80 juta orang Iran melalui terorisme ekonominya. 

Mousavi menilai dikeluarkannya resolusi ini oleh parlemen Eropa menunjukkan rendahnya tingkat pengenalan para anggota parlemen baru Eropa terhadap perkembangan Iran saat ini, dan melemparkan tudingan terhadap Iran dengan menggunakan informasi yang salah dan tidak akurat.

Parlemen Eropa Kamis,19 September dalam sebuah resolusi menuduh Iran melanggar hak asasi manusia. Uni Eropa mengklaim resolusi ini dikeluarkan sebagai bentuk pembelaan terhadap hak-hak perempuan di Iran. 

Resolusi ini bukan pertama kali dikeluarkan Uni Eropa, tapi melanjutkan standar ganda Barat terhadap Iran dalam masalah hak asasi manusia selama bertahun-tahun.

Pada saat yang sama mereka menutup mata atas berbagai pelanggaran HAM di Eropa sendiri. Misalnya, berbagai laporan statistik menunjukkan perempuan di Barat tidak memiliki hak yang sama dengan laki-laki, bahkan kehilangan identitas mereka dan diabaikan perbedaan bawaan manusia, sehingga perempuan hanya digunakan sebagai alat semata.

"Banyak wanita di tengah masyarakat (Barat) malu dan memilih diam menyikapi pelanggaran terhadap hak mereka. Sangat sedikit orang yang mau berbicara tentang perilaku kekerasan kepada mereka dan berusaha melawan," ujar Annika Flensburg, pejabat media Amnesti internasional.

Selama beberapa dekade terakhir, negara-negara Barat telah bertindak dengan slogan yang indah dan menipu mengenai pembelaan terhadap hak perempuan. Namun faktanya, mereka tidak membela hak-hak perempuan, bahkan melemahkan hak-hak perempuan.

Tantangan utama hak asasi manusia dalam pandangan Barat hanya mempertimbangkan aspek sipil dan politik, tapi  mengabaikan dimensi dan nilai-nilai sosial, budaya dan agama dari masyarakat. Tantangan lain adalah monopoli dan arogansi Barat. Hak asasi manusia dipersepsikan sebagai proses satu arah, berorientasi kepada Barat, dan berupaya untuk memaksakan gaya hidup mereka kepada pihak lain.

Cara pandang Barat tersebut telah membuat hak asasi manusia menjadi  kekuatan lunak untuk menyusup dan menindas negara-negara merdeka dan penentang sistem hegemonik mereka. Masalah ini ditegaskan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengenai standar ganda Barat dalam masalah hak asasi manusia. Barat menggunakan HAM sebagai alat, oleh karena itu resolusi terbaru Parlemen Eropa mengenai isu penegakkan HAM di Iran dengan jelas memperlihatkan bagaimana standar ganda tersebut diberlakukan.

Sayangnya, banyak dari bencana yang terjadi berulang setiap hari di seluruh dunia tidak lain hasil dari implementasi standar ganda Berat dalam masalah pelanggaran HAM yang menunjukkan isu ini sebenarnya telah dipolitisasi oleh  Barat sendiri.

Catatan hak asasi manusia Uni Eropa juga menggambarkan kontradiksi yang jelas. Sebagian besar pidato dan aksi pejabat Uni Eropa dalam masalah hak asasi manusia mencerminkan ambiguitas, sebagaimana resolusi anti-Iran yang dikeluarkan parlemen Eropa  terhadap Iran. Begitu jelas pendekatan politik yang bekerja di dalamnya dengan menutup mata terhadap realitas sosial dari tatanan masyarakat Iran.

Seyyed Abbas Mousavi, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran menjelaskan, Meskipun tidak perlu untuk melakukan perbandingan dengan negara-negara regional, kondisi penegakkan hak-hak perempuan dan hak asasi manusia di Iran telah jauh melampaui kondisi di banyak negara kawasan. Bahkan, dalam banyak kasus wanita Iran berada dalam posisi yang lebih baik daripada wanita di negara-negara yang mengklaim sebagai pembela HAM sendiri.

Bagaimanapun, Republik Islam Iran akan melanjutkan perjalanan untuk menegakkan hak-hak warga negaranya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan konstitusinya.(PH)