Menjaga Keamanan Masyarakat, Prioritas Republik Islam Iran dalam menjamin HAM

"Republik Islam Iran melindungi hak asasi manusia secara paralel dengan melindungi keamanan rakyatnya. Karena hak asasi manusia dan keamanan diperlukan dan penting satu sama lain."

Esmaeil Baghaei Hamaneh, Wakil Tetap Republik Islam di PBB di Jenewa dalam Twitt-nya menjelaskan, "Tidak ada negara bermartabat yang mengizinkan aktor jahat yang telah berulang kali menunjukkan bahwa hak asasi manusia bagi mereka hanya sebagai dalih untuk campur tangan kejahatan, merusak keamanan nasional dan ketertiban umum."

Keamanan tentu saja merupakan salah satu persyaratan untuk keberlanjutan kehidupan sosial. Karena hak-hak seperti kebebasan berekspresi, kebebasan memilih, dan hak untuk memprotes masalah ekonomi adalah di antara hal-hal yang dapat muncul dalam konteks keamanan masyarakat.

Mohammad Reza Vijeh, dosen Fakultas Hukum di Universitas Allameh Tabataba'i, mengatakan, "Prinsip supremasi hukum memberikan realisasi banyak kebebasan dan hak asasi manusia, dan prinsip kaidah hukum memberikan realisasi hak asasi manusia."

Setiap masyarakat sangat membutuhkan keamanan untuk bergerak di jalur pertumbuhan dan perkembangan individu dan sosial benar-benar sangat membutuhkan keamanan. Karena keamanan secara harfiah berarti keselamatan, kedamaian dan kenyamanan. Sebenarnya, keamanan adalah jaminan bahwa orang tidak akan takut mmpertahankan kehidupan, martabat dan hak-hak material dan spiritual mereka. Dengan kata lain, keamanan adalah landasan dari semua kebebasan, dimana dengan kurangnya kebebasan semua kebebasan individu lainnya kehilangan artinya.

Atas dasar ini, dalam penjelasan konsep "keamanan" dalam budaya ilmu politik disebutkan, "Keamanan berarti impunitas dari invasi dan pendudukan tanpa persetujuan dan penghindaran risiko hak dan kebebasan yang sah."

Untuk alasan ini, menjaga keamanan adalah tuntutan pertama warga negara dari pemerintah. Ini menunjukkan bahwa keamanan memiliki prioritas di atas hak-hak lainnya. Dengan demikian, keamanan bagi individu dan begitu juga pemerintah menciptakan kewajiban.

UUD Republik Islam Iran telah menetapkan dan memberlakukan prinsip-prinsip untuk pengakuan keamanan warga negara, yang paling penting adalah Pasal 22 UUD yang menyatakan, "Martabat, kehidupan, properti, hak, perumahan, dan pekerjaan orang tidak dapat diganggu gugat, kecuali dalam kasus-kasus yang ditentukan oleh undang-undang."

Penekanan pada prinsip-prinsip ini berarti menghormati hak asasi manusia bagi Republik Islam Iran termasuk kelaziman syariat dan hukum serta tunduk pada kepentingan nasional dan keamanan Iran.

Sayangnya, banyak negara di dunia memiliki pengalaman pahit intervensi kekuatan arogan di balik isu hak asasi manusia. Bangsa Iran juga telah berulang kali mengalami penerapan standar ganda Barat dalam hal HAM. Setelah pekan lalu, dimana terjadi kekacauan dan kerusuhan di beberapa kota Iran akibat kenaikan harga bensin, Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa secara eksplisit mendukung para pelaku kerusuhan dan ketidakamanan di kota-kota Iran dengan kedok melindungi hak-hak sipil dan hak asasi manusia. Perilaku ini sekali lagi menunjukkan bahwa apa yang paling penting bagi Barat tentang masalah HAM adalah tujuan politik yang disembunyikan dengan kedok hak asasi manusia.