Dinamika Asia Tenggara, 5 Februari 2023

Dinamika di negara-negara Asia Tenggara pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting, di antaranya tekad Malaysia untuk melawan kritis Uni Eropa mengenai minyak sawit.

Malaysia akan terus bekerja sama dengan Indonesia untuk melawan kritik Uni Eropa (UE) terhadap minyak sawit.

Hal itu ditegaskan oleh Wakil Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Fadillah Yusof, yang merangkap menjadi Menteri Perkebunan dan Komoditas Malaysia. Dia menyatakan, Malaysia dan Indonesia akan membicarakan penyusunan aturan untuk melarang penjualan minyak kelapa sawit dan komoditas lain yang terkait dengan deforestasi.

“Strategi kerja sama dengan Indonesia untuk melawan minyak anti-sawit kampanye ini dianggap dapat menekan Uni Eropa,” jelas Fadillah Yusof. Menurut dia, Dewan Negara Penghasil Kelapa Sawit Malausia (CPOPC) juga akan menyusun strategi untuk menekan UE agar Malaysia dan Indonesia tidak diintimidasi.

Berbicara pada acara Excellence Awards Dewan Minyak Sawit Malaysia (MPOB) 2022 di Bangi, Malaysia, pada Selasa (31/1/2023), Fadillah mencatat bahwa negara-negara penghasil minyak sawit harus sepakat tentang bagaimana menangani isu-isu global. Dengan begitu, keberatan atas diskriminasi minyak sawit diharapkan dapat dilakukan secara terpadu, efektif, dan tegas.

Fadillah Yusof mengatakan, meskipun ini bukan tugas yang mudah, kementerian dan lembaganya akan meningkatkan upaya untuk melawan kampanye anti-kelapa sawit dengan melaporkan fakta-fakta yang tidak dapat disangkal tentang keberlanjutan dan manfaat kelapa sawit.

“Kita perlu menunjukkan kepada mereka fakta bahwa kelapa sawit tidak merusak lingkungan, menimbulkan dampak negatif bagi manusia dan satwa liar,” ujar dia, sebagaimana dikutip Bernama.

Dia optimistis industri minyak sawit “Negeri Jiran” diperkirakan akan melanjutkan kinerjanya yang mengesankan pada 2023 ini, dengan komitmen dukungan dari pemerintah yang kuat dan produksi minyak sawit mentah (CPO) yang lebih tinggi.

Ekspor minyak Ekspor minyak sawit Malaysia diperkirakan akan meningkat sebesar 3,7 persen menjadi 16,3 juta ton pada tahun 2023. Ekspor tahun lalu mencapai 15,72 ton. Peningkatan ekspor ini akan didorong oleh permintaan berkelanjutan dari negara-negara pengimpor, seperti Uni Eropa Arab (UEA), Arab Saudi, Jepang, Bangladesh, dan Mesir.

Sementara itu, Fadillah mengatakan, Kementerian akan memastikan kelancaran proses masuknya tenaga kerja asing untuk membantu mendongkrak produksi CPO tahun ini. Dalam acara penyerahan penghargaan sendiri, dia mengaku bangga dengan pencapaian MPOB yang telah mendapat pengakuan baik nasional maupun internasional atas kontribusinya dalam pengembangan industri kelapa sawit Malaysia.

Baru-baru ini, Advanced Biotechnology and Breeding Center (ABBC) MPOB terpilih menjadi penerima Mahathir Science Award 2022, penghargaan Malaysia yang diakui secara global. ABBC mengantongi penghargaan dalam kategori Sumber Daya Alam Tropis sebagai pengakuan atas program penelitian berpikiran maju dalam pengembangan plasma nutfah kelapa sawit.

Ini telah menjadi dumber daya penting dalam mendorong nilai sosial ekonomi industri kepala sawit secara nasional dan global.

ABBC adalah penerima Mahathir Science Award Malaysia ketiga dalam 17 tahun sejarahnya. (Kompas.com)

Menlu RI: ASEAN Bersatu Selesaikan Krisis Myanmar

Indonesia menegaskan posisi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang bersatu untuk mengimplementasikan Konsensus Lima Poin dalam mengatasi krisis politik di Myanmar.

Situs Antara melaporkan, pernyataan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam konferensi pers usai pertemuan menteri-menteri luar negeri ASEAN pada ASEAN Foreign Ministers Retreat (AMM), di Jakarta, Sabtu.

“Terkait isu Myanmar, menteri-menteri luar negeri ASEAN menegaskan kembali pendekatan bersama dalam implementasi Konsensus Lima Poin,” kata Retno.

Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab keraguan soal kapabilitas dan kredibilitas ASEAN dalam menjawab tantangan di kawasan.

Sejumlah laporan media bahkan menyebut ASEAN tidak satu suara karena negara anggotanya memiliki pandangan berbeda dalam merespons isu Myanmar. Thailand, misalnya, yang memilih untuk terlibat dengan Myanmar melalui inisiatif seperti forum tidak resmi pada Desember lalu sebelum forum tersebut diboikot oleh setengah anggota ASEAN.

Namun Retno menegaskan bahwa ASEAN memiliki pendekatan dan sikap bersama dalam menangani situasi di Myanmar.

“Indonesia telah mengajukan dan merundingkan implementasi Konsensus Lima Poin. Rencana ini telah mendapat dukungan luas dari seluruh anggota,” kata Retno.

Melu Indonesia memandang hal ini menunjukkan kesatuan yang kuat dari anggota ASEAN untuk mengimplementasikan Konsensus Lima Poin.

Konsensus Lima Poin adalah keputusan para pemimpin ASEAN setelah pertemuan khusus, yang juga dihadiri oleh pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, untuk membantu negara itu mengatasi krisis politiknya.

Konsensus itu menyerukan penghentian kekerasan di Myanmar, menunjuk utusan khusus ASEAN untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, mengizinkan ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan, serta mengizinkan utusan khusus ASEAN untuk bertemu dengan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar.

Staf Khusus Menlu untuk Diplomasi Kawasan Ngurah Swajaya menjelaskan bahwa Indonesia juga telah membentuk kantor utusan khusus yang memungkinkan para menteri luar negeri ASEAN melakukan koordinasi internal guna mencapai solusi hingga menciptakan dialog nasional bersama semua pihak di Myanmar.

“Mereka (anggota ASEAN) menyerahkan sepenuhnya ke Indonesia sebagai ketua ASEAN, dan Indonesia akan melaporkan perkembangan terkini kepada negara-negara ASEAN tentang perkembangan yang akan dan sudah dilakukan,” kata Retno.

“Pada intinya ASEAN bersatu. Ini proses yang belum bisa kami bagikan ke publik tapi mudah-mudahan bisa memberikan indikasi positif dalam waktu yang tidak terlalu lama,” tegasnya.

Upaya Indonesia Mengakhiri Krisis Myanmar Bersama Menlu ASEAN

Indonesia mengawali perannya sebagai ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun ini dengan mendiskusikan krisis Myanmar yang tak kunjung berakhir sejak kudeta militer di negara itu pada Februari 2021.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan bahwa pertemuan dengan menteri-menteri luar negeri ASEAN salah satunya didedikasikan untuk mendiskusikan isu Myanmar secara terbuka, mendalam, dan jujur.

Menurutnya, Konsensus Lima Poin masih menjadi rujukan Indonesia untuk mengatasi krisis politik di Myanmar.

"Indonesia akan mengajukan tiga pendekatan. Pertama, melibatkan semua pemangku kepentingan untuk memfasilitasi berbagai kemungkinan terciptanya dialog nasional inklusif di Myanmar," katanya dalam konferensi pers usai pertemuan ASEAN Coordinating Council (ACC) ke-32 di Jakarta, Jumat. Sebagaimana dikutip Parstodayid dari Antaranews, Jumat (04/02/2023).

Pendekatan kedua, kata Retno, adalah membangun situasi kondusif demi terciptanya dialog inklusif dengan para pemangku kepentingan di Myanmar.

Ada dua faktor penting yang akan didorong oleh Indonesia untuk menciptakan kondisi yang kondusif, yakni mengurangi kekerasan serta melanjutkan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Myanmar, katanya.

Kedua kondisi itu, kata Retno, sangat penting untuk membangun kepercayaan dan keyakinan dari masyarakat maupun junta militer Myanmar.

Indonesia juga akan menyinergikan upaya dari ASEAN, negara-negara tetangga yang peduli, dan para utusan khusus PBB maupun negara-negara lain.

Pada intinya, kata dia, ASEAN sepakat dengan pendekatan yang diusulkan Indonesia dalam menjawab isu terkait Myanmar.

Sementara itu, Indonesia belum memutuskan kunjungan utusan khusus Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) ke Myanmar dalam upaya membantu negara itu keluar dari krisis politik.

Tugas utusan khusus untuk Myanmar tahun ini dipikul oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. Sesuai dengan mekanisme yang telah diberlakukan sebelumnya, menlu dari negara yang menjadi ketua ASEAN sekaligus mendapat tugas menjadi utusan khusus untuk Myanmar.

"Soal utusan khusus, belum ada mekanisme pelaksanaannya, belum ada keputusan untuk mengirim utusan khusus ke Myanmar," ungkap Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI Sidharto R Suryodipuro di Jakarta, Jumat.

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengutarakan rencananya untuk mengirim seorang jenderal tinggi untuk berbicara dengan para pemimpin junta Myanmar.

Namun Sidharto menegaskan bahwa pertemuan menteri-menteri luar negeri pada ASEAN Coordinating Council (ACC) sama sekali tidak membahas soal kunjungan utusan khusus ke Myanmar.

Pertemuan para menteri luar negeri kali ini lebih banyak membahas langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan Konsensus Lima Poin.

Mendagri Malaysia Temui Menaker Bahas Perlindungan PMI Sektor Domestik

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menerima kunjungan Menteri Dalam Negeri Malaysia, Dato' Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Kunjungan ini membahas perkembangan, serta mencari solusi dari berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia, utamanya pelindungan PMI sektor domestik.

Menaker Ida bilang, Pemerintah Malaysia telah menerbitkan program kebijakan Rekalibrasi Tenaga Kerja (RTK) versi 2.0. Sebelum implementasinya, Pemerintah Indonesia masih memerlukan informasi lebih rinci dan jelas dari Pemerintah Malaysia.

"Kita berharap segera diterbitkannya SOP agar menjadi rujukan terhadap pelayanan pendatang asing tanpa izin yang sudah lama bekerja di Malaysia agar berjalan dengan lancar," ucapnya di Jakarta, Senin (30/1/2023).

Dia menyebut, kedua negara sepakat untuk terus membangun komunikasi yang baik dalam bidang ketenagakerjaan sehingga tercipta sebuah relasi yang saling menguntungkan.

"Saya percaya, dengan dukungan Yang Mulia Dato' Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia, khususnya di bidang ketenagakerjaan dapat menghasilkan solusi yang lebih konkrit," pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri Malaysia, Dato Seri Saifuddin Nasution bin Ismail mengatakan, pertemuan kedua pejabat ini merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Dato' Seri Haji Anwar bin Ibrahim beberapa waktu yang lalu.

Saifuddin bilang, pembahasan program Rekalibrasi Tenaga Kerja 2.0 akan memudahkan PMI yang sudah berada di Malaysia namun belum mendapatkan majikan lagi untuk dapat melanjutkan pekerjaannya.

"Rekalibrasi atau memanfaatkan tenaga kerja asing yang sudah berada di Malaysia tetapi sedang tidak mendapatkan pekerjaan. Jika ada majikan Malaysia yang ingin mendapatkan mereka, Pemerintah Malaysia akan mempermudah dan memberikan persetujuan dari negara asal agar mereka dapat memanfaatkan tenaga kerja asing tersebut," jelasnya. (kompas.com)

Menparekraf RI: ATF 2023 Dorong Pemulihan Wisata di ASEAN

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia, Sandiaga Uno menuturkan gelaran ASEAN Tourism Forum (ATF) 2023 akan memicu percepatan pemulihan wisata di kawasan ASEAN essauo pencabutan pembatasan kegiatan atau PPKM.

Situs Antara melaporkan, Menparekraf RI dalam The Weekly Brief With Sandi Uno yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin mengatakan, “Karena ASEAN paling lambat disbanding Eropa Amerika, pemulihannya tergolong lebih lambat,”.

Sandiaga juga menuturkan tiga pasar utama ASEAN yakni Thailand, Indonesia, dan Malaysia memang bertumbuh, namun tidak memberikan kontribusi setara bila dibandingkan dengan Eropa dan Amerika Serikat.

Melalui ATF 2023, lanjut dia, sebanyak 150.308 delegasi eksibisi travel exchange (travex) peserta business to business (b to b) serta 136 confirmed buyers dari 29 negara diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi sebesar 100 juta miliar dolar AS.

Ajang pariwisata internasional terbesar di kawasan ASEAN ini juga diharapkan berkontribusi pada kuantitas atau banyaknya penerbangan internasional langsung (direct) ke Tanah Air, terutama ke destinasi pariwisata superprioritas (DSP).

“Ada beberapa kesepakatan mungkin nanti dengan Qatar, masakapai lain bisa langsung ke destinasi Indonesia termasuk ke Yogyakarta,” paparnya.

Indonesia yang mengemban tugas sebagai Ketua ASEAN 2023, melalui ajang ini turut diharapkan mendorong citra ASEAN sebagai sebuah destinasi tunggal/utama sesuai dengan semangat dalam G20 yakni sebagai agen transformasi yang berpusat pada pariwisata berbasis masyarakat.

“Mari kita gunakan melebihi dari seremoni semata, tapi juga mendorong semangat kita berkolaborasi, kita memang siap berkompetisi, tapi banyak peluang jika kita berkolaborasi,” tukasnya.

Selain itu, Sandiaga Uno juga menuturkan pihaknya tengah fokus meningkatkan rating Indonesia dalam pengembangan wisata minat khusus yang salah satunya ramah muslim berbasis masjid. Kemenparekraf juga akan memberikan layanan tambahan bagi wisatawan atau experience of service, diantaranya halal package, halal food, halal hotel, halal finance dan transportasi. "Unique experience aktivitas wisata mengunjungi masjid-masjid di Indonesia, dan tidak hanya dinikmati wisatawan muslim saja tapi juga wisatawan mancanegara (wisman)," ujarnya dalam The Weekly Brief yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin.

Pariwisata minat khusus ini, lanjut dia, bersifat inklusif bukan eksklusif, Sandi juga menyebutkan hal ini patut dihadirkan sebagai upaya penyediaan atau pelayanan bagi wisatawan untuk lakukan kegiatan ibadah dan kebutuhan sehari-hari.Adapun pihaknya telah membentuk tim kecil untuk mengembangkan rencana pengembangan wisata berbasis masjid yang terdiri dari sejumlah stakeholders terkait.

Sebelumnya, Sandiaga Uno mengatakan destinasi wisata halal di Indonesia akan ditingkatkan dari segi kesiapan layanan kuliner dan akomodasi halal.

Selain itu juga bakal dikembangkan ekosistem ekonomi syariah mulai dari pelatihan, pendampingan, pemasaran, logistik, dan pembiayaan.

Saat ini, beberapa provinsi sudah menyampaikan ketertarikan terhadap pengembangan pariwisata halal, seperti Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, dan Aceh. Hal tersebut ditujukan untuk menangkap peluang wisatawan nusantara, regional (tingkat Asia Tenggara), dan Timur Tengah. Pihaknya menargetkan Indonesia dapat mencapai angka 75 sebagai poin tertinggi dalam Global Muslim Travel Index (GMTI) pada tahun 2023.

Banjir Melanda Malaysia

Penang adalah negara bagian terbaru yang terkena dampak banjir, dengan dua Pusat Bantuan (PPS) dibuka menyusul hujan lebat selama lebih dari dua jam di beberapa daerah mulai pukul 15.30 kemarin.

Ketua Komite Lingkungan Hidup dan Kesejahteraan Negara Phee Boon Poh mengatakan, hingga pukul 02.00 hari ini, 38 orang dari sembilan keluarga mengungsi di Dewan Komuniti Kubang Menerong di distrik Seberang Perai Utara, sementara 21 orang dari delapan keluarga di Sekolah Kebangsaan (SK) Bakap Indah di Seberang Perai Selatan.

“Situasi diperparah dengan fenomena air pasang. Sebagian besar rumah terendam hingga 0,6 meter, tetapi banjir mulai surut di beberapa wilayah tadi malam,” ujarnya saat dihubungi.

Sementara itu, jumlah pengungsi banjir di Kedah dan Sarawak meningkat dan menurun di Johor dan Sabah pagi ini.

Di Kedah, Petugas Satpol PP Kecamatan Bandar Baharu Abdul Rahim Khairuddin mengatakan, jumlah korban banjir bandang yang ditampung di SK Relau pagi ini bertambah menjadi 35 orang dari 11 keluarga, dibandingkan semalam 14 orang dari tujuh keluarga.

“Hujan deras selama dua jam kemarin sore menyebabkan tiga desa terdampak, yakni Kampung Kilang Batu, Kampung 300 Kaki, dan Kampung Tengah. Kondisi cuaca hari ini bagus, dan banjir mulai surut,” katanya dalam keterangan tertulis, hari ini.

Di Sarawak, Panitia Penanggulangan Bencana Negara (JPBN) menginformasikan bahwa jumlah pengungsi di Serian pagi ini bertambah menjadi 193 orang dibandingkan semalam 180 orang. Mereka ditempatkan di dua PPS di SK St Peter dan Dewan Kampung Mundai.

Di Johor, JPBN negara menyebutkan terjadi penurunan jumlah pengungsi menjadi 821 orang pada pukul 8 pagi hari ini, dibandingkan 846 orang pada pukul 8 malam kemarin.

Sebanyak 795 orang dari 225 KK berlindung di lima PPS di Batu Pahat, sedangkan 26 orang dari sembilan KK ditampung di satu PPS di Segamat.

Di Sabah, sekretariat negara JPBN, dalam keterangannya, menyebutkan jumlah korban banjir yang ditampung di tujuh PPS pagi ini turun menjadi 298 orang dari 85 KK, dibandingkan semalam 452 orang dari 137 KK.