Pars Today

Dinamika di negara-negara Asia Tenggara pekan lalu diawali adanya pengumuman bahwa Malaysia akan merayakan Hari Raya Idul Qurban pada 29 Juni 2023.

Umat Muslim di Malaysia akan merayakan Idul Adha 2023 pada Kamis (29/6/2023). Hal itu diumumkan oleh Asisten Sekretaris Dewan Raja-Raja Datuk Mohd Aseral Jusman secara langsung di televisi pada Minggu (18/6/2023) malam.

Atas nama Penjaga Stempel Agung Raja-Raja Malaysia, dia menyatakan, bahwa 1 Zulhijah 1444 Hijrah jatuh pada 20 Juni 2023 M.

Dengan demikian, Hari Raya Kurban 10 Zulhijah untuk seluruh Malaysia ditetapkan pada 29 Juni 2023 Masehi. Waktu penetapan 1 Zulhijah 1444 Hijriah tersebut sama dengan di Indonesia yang setelah diputuskan lewat sidang isbat pada Minggu.

"Hisab sudah di atas ufuk tetapi belum memenuhi kriteria Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) serta laporan hilal juga tidak terlihat. Secara mufakat 1 Zulhijah jatuh pada Selasa, tanggal 20 Juni 2023 Masehi," kata Wakil Menteri Agama RI Zainut Tauhid Sa'adi dalam konferensi pers penetapan awal Zulhijah 1444H di Jakarta, dikutip dari Antara.

Wamenag RI itu mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan hasil hisab posisi hilal dan laporan rukyatul hilal. Dari 99 titik di 34 provinsi pemantauan hilal, tidak ada satu pun yang melaporkan telah melihat hilal.

Berdasarkan hasil pemaparan Tim Unifikasi Kalender Hijriah Kementerian Agama saat Magrib, 18 Juni 2023, posisi bulan di Indonesia tingginya 0 derajat 20 menit sampai 2 derajat 36 menit, dengan sudut elongasi antara 4 derajat 40 menit sampai dengan 4 derajat 94 menit.

Sementara kriteria baru MABIMS menetapkan bahwa secara astronomis, hilal dapat teramati jika bulan memiliki ketinggian minimal 3 derajat dan elongasinya minimal 6,4 derajat. (Kompas.com)

Mengenal Satelit Satria-1, Apa Manfaatnya bagi Indonesia?

Pemerintah Indonesia meluncurkan Satelit Republik Indonesia (Satria)-1 di Cape Canaveral Space Force Station, Orlando, Florida Amerika Serikat pada Minggu (18/6/2023) pukul 18.21 waktu Amerika, atau Senin (19/6/2023) 05.21 WIB.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama (Dirut) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kemenkominfo Arief Tri Hardiyanto mengungkapkan, Satria-1 kemudian akan bergerak menempati orbit 146 derajat Bujur Timur (BT) di langit Papua.

"Semoga seluruh tahapan berjalan lancar hingga nanti bisa menempati orbit pada bulan November 2023,” ujarnya, dilansir dari Kompas.com, Senin (19/6/2023).

Keberhasilan peluncuran satelit tersebut sekaligus mencetak sejarah sebagai satelit multifungsi pertama milik Indonesia dengan kapasitas terbesar di Asia. Lalu, seperti apa satelit Satria-1 dan fungsinya bagi Indonesia?

Mengenal SATRIA-1

Satelit Republik Indonesia-1 atau akrab disebut Satria-1 merupakan satelit internet pertama yang dimiliki oleh Indonesia. Dilansir dari laman Kominfo, Indonesia hingga 2018 memiliki lima satelit operasional untuk melayani kebutuhan telekomunikasi dan penyiaran.

Satelit tersebut yaitu INDOSTAR-2 yang dioperasikan PT Media Citra Indostar, satelit PALAPA D oleh PT Indosat, satelit TELKOM 3S yang dioperasikan PT Telekomunikasi Indonesia, satelit PSN VR-2 yang dioperasikan PT Pasifik Satelit Nusantara, serta satelit BRIsat oleh PT Bank Rakyat Indonesia.

Proyek Satria-1 mulai dicanangkan sejak 2019 berkat kerja sama antara PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) dengan Bakti Kominfo. Adapun nilai konstruksi satelit Satria-1 sebesar 550 juta dollar AS atau setara Rp 8 triliun.

Dikutip dari Kontan, PSN membangun satelit ini bekerja sama dengan The North West China Research Institute of Electronic Equipment (NWIEE), perusahaan peneliti dan pengembang antena asal China. Satria-1 diproduksi oleh perusahaan manufaktur antariksa Perancis, Thales Alenia Space (TAS) sejak September 2020 hingga Mei 2023.

Satria-1 memiliki total kapasitas transmisi 150 Gbps yang akan mengirimkan sinyal kepada 11 stasiun bumi (gateway). Stasiun tersebut berada di Cikarang, Banjarmasin, Batam, Pontianak, Tarakan, Manado, Kupang, Ambon, Manokwari, Timika, dan Jayapura. Anak perusahaan PSN, PT Satelit Nusantara Tiga berkewajiban mengoperasikan satelit berbobot 4,6 ton dan tinggi 6,5 meter ini selama 15 tahun. Satria-1 diluncurkan menggunakan roket Falcon 9 milik Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX).

Pecahkah rekor 

Direktur Utama PSN Adi Rahman Adiwoso mengatakan bahwa Satria-1 merupakan satelit berkapasitas terbesar di Asia dan nomor lima di dunia. “Peluncuran Satelit Satria akan menjadi pencapaian yang luar biasa bagi Indonesia karena ini merupakan satelit multifungsi terbesar di Asia dan nomor lima di dunia. Kesiapan infrastruktur ground segment merupakan elemen penting dalam mendukung kesuksesan peluncuran Satria,” kata Adi.

Dengan mentransmisikan internet 150 Gbps, satelit ini memiliki kapasitas lebih besar dari satelit lain yang aktif dipakai Indonesia. Satria-1 juga menjadi satelit pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi Very High-Throughput Satellite (VHTS) dan frekuensi Ka-Band. 

Hal tersebut membuat satelit ini mampu memberikan layanan internet yang lebih baik. Satelit ini diperkuat dengan 116 Spot Beam yang membuat layanan internet dapat menjangkau wilayah lebih luas.

Manfaat bagi Indonesia Plt Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD menjelaskan bahwa kehadiran Satria-1 memberikan kemudahan akses internet bagi masyarakat Indonesia.

"Satelit pertama Indonesia ini bertujuan untuk mendistribusikan akses internet secara merata, terutama untuk keperluan pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, kemasyarakatan, serta TNI dan Polri," jelasnya, dikutip dari Antara.

Satelit tersebut akan menyediakan akses internet untuk 30-50 ribu fasilitas umum di Indonesia. Selain itu, kehadiran Satria-1 akan memberikan layanan internet yang cepat bagi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Berkat satelit ini, kecepatan internet di setiap fasilitas publik yang dilayani akan mencapai empat Mbps atau meningkat dari sebelumnya hanya satu Mbps. Selain Satria-1, pemerintah Indonesia berencana meluncurkan Hot Backup Satellite (HBS) pada kuartal ketiga pada 2023. (Kompas.com)

Mendag RI: Indonesia Siap Selesaikan IEU-CEPA pada 2024

Menteri Perdagangan (Mendag) RI, Zulkifli Hasan mengatakan, Indonesia siap menyelesaikan perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA) pada 2024.

Situs Antara mengutip Kantor Kementerian Perdagangan RI, Jakarta, Rabu (21/6) melaporkan, Mendag RI, Zulkifli Hasan saat menerima kunjungan Komite Perdagangan Internasional Parlemen Eropa (European Parliament's Committee on International Trade/INTA) mengatakan, "Untuk itu, kami meminta dukungan Parlemen Eropa, khususnya Komite INTA, dalam penyelesaian negosiasi ini,".

Zulkifli juga menyampaikan keberatan atas kebijakan lingkungan baru Uni Eropa terkait deforestasi karena berpotensi berdampak negatif pada sektor pertanian Indonesia, terutama untuk petani kecil.

Menurutnya, kebijakan ini tidak sejalan dengan semangat kerja sama dan dapat berdampak negatif pada petani skala kecil.

"Indonesia berharap Uni Eropa dapat membatalkan regulasi ini," katanya.

Uni Eropa telah menerbitkan Regulasi Deforestasi dan Degradasi Hutan pada 9 Juni 2023. Kebijakan tersebut mewajibkan uji tuntas untuk produk-produk pertanian dan kehutanan tertentu sebagai persyaratan untuk masuk ke pasar Uni Eropa.

Penanganan sengketa di Dispute Settlement Body Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) juga turut diangkat pada pertemuan tersebut. Mendag mengungkapkan, Indonesia mendukung sistem perdagangan multilateral, termasuk prinsip, aturan, dan ketentuan WTO.

"Indonesia menghormati kebebasan suatu negara untuk menjadi lebih maju berdasarkan kemampuan dan sumber daya negara tersebut. Untuk itu, diharapkan negara lain juga menghormati Indonesia," ujar Zulkifli.

Saat ini, terdapat tiga kasus Indonesia dengan Uni Eropa di WTO, yaitu larangan ekspor nikel Indonesia (DS592), kebijakan Uni Eropa terhadap produk minyak sawit (DS593), serta pengenaan bea masuk imbalan (BMI) dan bea masuk anti-dumping (BMAD) oleh Uni Eropa terhadap baja Indonesia (DS616).

Uni Eropa menempati peringkat ketiga sebagai negara tujuan ekspor dan peringkat keempat sebagai negara asal impor bagi Indonesia. Pada periode Januari-April 2023, total perdagangan Indonesia dan Uni Eropa tercatat sebesar 10,28 miliar dolar AS.

Pada periode tersebut, ekspor Indonesia tercatat sebesar 5,91 miliar dolar AS sedangkan impor Indonesia dari Uni Eropa tercatat sebesar 4,37 miliar dolar AS. Dengan demikian, Indonesia menikmati surplus perdagangan sebesar 1,54 miliar dolar AS.

Sementara pada 2022, total perdagangan kedua negara tercatat sebesar 33,16 miliar dolar AS, naik 13,98 persen dibanding tahun sebelumnya yang tercatat 29,09 miliar dolar AS.

Pada tahun tersebut, ekspor Indonesia ke Uni Eropa tercatat sebesar 21,50 miliar dolar AS sedangkan impor Indonesia dari Uni Eropa tercatat sebesar 11,67 miliar dolar AS sehingga Indonesia mengalami surplus sebesar 9,83 miliar dolar AS.

Produk ekspor utama Indonesia ke Uni Eropa di antaranya minyak kelapa sawit dan fraksinya, asam lemak monokarboksilat industri, batu bara, bijih tembaga dan konsentratnya, serta alas kaki dengan sol luar dari karet.

Sementara produk impor Indonesia dari Uni Eropa di antaranya pembuluh dan pipa lainnya, obat, darah manusia dan darah hewan, mesin untuk membuat pulp, serta kertas atau kertas karton yang dipulihkan (sisa dan skrap)

Kemlu Malaysia Jelaskan Traktat Batas Laut Terbaru dengan Indonesia

Kementerian Luar Negeri Malaysia mengeluarkan penjelasan mengenai traktat batas laut wilayah Republik Indonesia dan Malaysia terbaru yang ditandatangani pada 8 Juni 2023 di Seri Perdana, Putrajaya.

Pemerintah Malaysia dalam keterangan persnya di Kuala Lumpur, Rabu, Malaysia mengaku menemukan persepsi dan dugaan salah terkait traktat batas laut dua negara di selatan Selat Malaka dan Laut Sulawesi, sekalipun sudah berusaha dijelaskan oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di depan parlemen atau Dewan Rakyat pada Selasa pekan lalu.

Kementerian Luar Negeri Malaysia mengklarifikasi bahwa dokumen lima halaman berjudul Nota Memorandum dari Menteri Luar Negeri Penyelesaian Isu Batas Laut Malaysia-Republik Indonesia yang beredar bukan dokumen yang disiapkan oleh kementerian ini maupun anggota tim perundingan batas laut Malaysia.

Kementerian inbin menyayangkan tudingan sejumlah pihak berdasarkan dokumen tersebut, meski menyimpang dari fakta aktual dan terkini mengenai proses negosiasi Traktat Selat Malaka dan Laut Sulawesi.

Perundingan penetapan batas laut teritorial di wilayah paling selatan Selat Malaka dan laut teritorial di Laut Sulawesi telah berlangsung 18 tahun terhitung sejak 2005. Sebanyak 39 pertemuan tingkat Tim Perundingan Penetapan Batas Maritim Malaysia dan Indonesia, telah dilaksanakan.

Kementerian Luar Negeri Malaysia menyebut pertemuan ke-39 dilaksanakan pada 11-13 Oktober 2022. Dalam periode itu juga diadakan pertemuan tingkat Kelompok Kerja Teknis.

Garis batas laut teritorial yang menghubungkan Titik 8, 8A, 88 dan 8C dalam Traktat Selat Malaka, dan garis batas laut teritorial yang menghubungkan Titik M, B1, B, C dan P dalam Perjanjian Laut Sulawesi diselesaikan dalam pertemuan ke-34 oleh Tim Perundingan Penetapan Batas Maritim Malaysia dan Indonesia pada 17-18 November 2018.

Keterangan tersebut juga menjelaskan bahwa dalam kunjungan kerja Perdana Menteri Anwar Ibrahim ke Jakarta pada 8-9 Januari 2023 telah dicapai kesepakatan bahwa Traktat Selat Malaka dan Traktat Laut Sulawesi berdasarkan garis batas laut teritorial yang telah diselesaikan pada Pertemuan ke-34, akan ditandatangani dalam waktu dekat ini.

Masalah yang sama kembali dibahas Anwar Ibrahim dan Joko Widodo pada 9 Mei 2023 dalam KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

Sebagai tindak lanjut kesepakatan tersebut, Kementerian Luar Negeri Malaysia telah mengedarkan Memorandum Kabinet (MJM) pada 27 Mei 2023 untuk mendapatkan tanggapan dari badan-badan dalam Tim Perundingan Penetapan Perbatasan Maritim Malaysia.

Pada dasarnya, menurut kementerian ini, semua instansi terkait setuju dengan rekomendasi agar Traktat Selat Malaka dan Traktat Laut Sulawesi ditandatangani sebagai solusi parsial atas isu demarkasi maritim antara Malaysia dan Indonesia. Memorandum Kabinet ini juga dipresentasikan dalam Rapat Kabinet 5 Juni 2023 yang menyetujui rekomendasi yang telah ditetapkan.

Kementerian Luar Negeri Malaysia berharap penandatanganan perjanjian tersebut semakin meningkatkan kepercayaan kedua negara guna melanjutkan negosiasi pembatasan demarkasi maritim yang belum terselesaikan, khususnya ZEE dan landas kontinen.

fi

FIFA Tetapkan Indonesia sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U-17

Dewan FIFA menunjuk Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17.

Situs Antara melaporkan, Keputusan itu dikeluarkan bersamaan dengan pengumuman FIFA yang menunjuk Amerika Serikat (AS) untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia Klub 2025, yang menggunakan format baru yakni mempertandingkan 32 tim.

"Dewan FIFA juga menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 FIFA, Kolombia sebagai tuan rumah Piala Dunia putri U-20 2024, Republik Dominika sebagai tuan rumah Piala Dunia putri 2024, dan Uzbekistan sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal FIFA 2024. Kerangka waktu masing-masing kompetisi itu akan dikonfirmasi dalam waktu dekat.

Tuan rumah Piala Dunia U-17 2021 sebelumnya dipercayakan kepada Peru, melalui pertemuan Dewan FIFA pada 24 Oktober 2019 di China.

Ajang tersebut batal berlangsung pada 2021 karena pandemi COVID-19, namun Peru kemudian mendapat hak menjadi tuan rumah turnamen serupa pada 2023.

Namun Peru kemudian gagal memenuhi kesiapan infrastruktur setelah empat tahun dinyatakan sebagai tuan rumah. FIFA kemudian membatalkan status Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 pada awal April silam.

Indonesia sendiri sebelumnya berstatus tuan rumah Piala Dunia U-20 yang mestinya berlangsung pada Mei silam. Namun berbagai penolakan yang ada dari sejumlah elemen masyarakat Indonesia terkait kedatangan timnas Israel, membuat FIFA membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah ajang bergengsi tersebut pada pertengahan April.

Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir mengaku bersyukur badan sepak bola dunia FIFA menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023.

"Saya hanya bisa mengucapkan rasa syukur dan alhamdulillah karena FIFA Council mengambil keputusan bersama untuk menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 tahun ini. Ini salah satu bentuk kepercayaan dunia kepada Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo," kata Erick Thohir dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Indonesia ditetapkan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 melalui keputusan bersama pada sidang FIFA Council yang digelar di Markas FIFA, Zurich, Swiss. Sejauh ini, FIFA mengagendakan FIFA U-17 World Cup 2023 akan digelar 10 November hingga 2 Desember tahun ini.

“Saya belum mendapat surat pemberitahuan secara resmi. Ini baru pengumuman yang dilansir dari FIFA pada sidang FIFA Council Jumat malam di Zurich. Kini yang terpenting, bagaimana kita (Indonesia) menyiapkan diri agar menjadi tuan rumah yang baik," kata Erick.

Dalam situs resmi FIFA tidak dijelaskan secara detil alasan penunjukan Indonesia menjadi tuan rumah turnamen bagi pesepak bola usia muda ini.

Namun Erick menyampaikan kemungkinan penetapan Indonesia sebagai tuan rumah dikarenakan faktor positif yang ditunjukkan Indonesia selama tiga bulan terakhir seperti perbaikan sarana-sarana stadion dan pertandingan FIFA Match Day yang menyita perhatian FIFA.