Pars Today

Dinamika di negara-negara Asia Tenggara pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting, di antaranya; PM Anwar Kirim Kartu Pos Khusus ke PBB, Desak Akui Penuh Palestina.

Masih ada isu lain dari berbagai negara Asia Tenggara lainnya, seperti;

• Menlu RI Tegaskan Posisi Indonesia Dukung Palestina di ICJ
• China dan Filipina sebut capai titik temu soal stabilitas di laut
• 23 orang meninggal dunia dalam ledakan pabrik kembang api di Thailand
• ASEAN upayakan ada kemajuan dari Konsensus Lima Poin untuk Myanmar
• PM China dan Presiden Singapura janji tingkatkan kerja sama bilateral

PM Anwar Kirim Kartu Pos Khusus ke PBB, Desak Akui Penuh Palestina

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengirim kartu pos khusus yang ditujukan untuk Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Antonio Guterres.

Dalam unggahannya di Facebook, Anwar mengatakan kartu pos khusus itu adalah untuk mengungkapkan keinginan masyarakat Malaysia mendesak PBB untuk menerima Palestina sebagai negara anggota penuh.

Kartu pos khusus yang ditandatangani Anwar Ibrahim dan anggota Kabinet Malaysia itu juga sebagai bentuk tuntutan agar kekerasan dan kekejaman terhadap rakyat Palestina oleh rezim Zionis segera dihentikan.

"Kartu pos khusus ini akan diserahkan melalui Wakil Tetap Malaysia untuk PBB. Saya berharap suara tulus warga Malaysia ini mendapat perhatian serius dari Guterres," kata PM Anwar, seperti dilansir The Star.

PM Anwar mengatakan warga Malaysia juga bisa berpartisipasi dengan mengirimkan kartu pos itu ke Sekjen PBB, dengan membeli kartu pos tersebut mulai Kamis (18/1).

Kementerian Komunikasi Malaysia menyebut dalam kartu pos khusus itu tertulis, "Kami mengimbau PBB untuk menerima Negara Palestina sebagai anggota penuh. Gencatan senjata sekarang!"

Kartu pos ini bisa dibeli mulai besok (18/1) di seluruh kantor pos di Malaysia dengan harga RM2 atau setara Rp6.600, atau dibeli secara online melalui situs resmi Pos Malaysia Bhd.

Menlu RI Tegaskan Posisi Indonesia Dukung Palestina di ICJ

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menegaskan bahwa Indonesia terus mendukung Palestina, termasuk melalui penegakan hukum di Mahkamah Internasional (ICJ).

Situs Antara melaporkan, Menteri Luar Negeri Indonesia memutuskan untuk berpartisipasi memberikan masukan pandangan hukum kepada ICJ—sesuai permintaan Majelis Umum PBB yang meminta nasihat hukum (advisory opinion) dari ICJ mengenai konsekuensi hukum dari kebijakan dan tindakan Israel di wilayah pendudukan Palestina termasuk Quds Timur.

Dia menjelaskan bahwa masukan tertulis (written statement) telah disampaikan Indonesia kepada ICJ pada Juli 2023 sementara pernyataan lisan (oral statement) akan disampaikan oleh Menlu RI pada 19 Februari 2024 di ICJ, Den Haag, Belanda.

“Indonesia mendukung upaya Majelis Umum mendapatkan advisory opinion dari Mahkamah karena hukum internasional harus ditegakkan,” kata Retno ketika membuka diskusi pakar “Advisory Opinion di Mahkamah Internasional: Upaya Mendukung Kemerdekaan Palestina melalui Penegakan Hukum Internasional” di Jakarta, Selasa.

Menlu Retno menegaskan bahwa hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri harus dihormati, dan bahwa pendudukan Palestina oleh Israel yang sudah berlangsung lebih dari 70 tahun tidak akan menghapuskan hak rakyat Palestina untuk merdeka.

“Berbagai kebijakan Israel seperti aneksasi wilayah Palestina, permukiman di Tepi Barat, serta mengubah status Kota Yerusalem (Qods) tidak sah menurut hukum internasional,” tutur dia.

Untuk itu, Retno menekankan bahwa tindakan yang tidak sah oleh Israel harus dihentikan dan perlu akuntabilitas untuk pelanggaran hukum yang telah terjadi.

Ia menyeru negara-negara untuk memberikan dukungan kepada Palestina dan masyarakat internasional, termasuk PBB, harus tidak mengakui legalitas tindakan Israel tersebut.

Retno menilai diskusi dengan para pakar hukum internasional sangat diperlukan untuk membangun legal opinion yang komprehensif dan sesuai hukum internasional, untuk menunjukkan kepada dunia “blatant violation of international law" yang dilakukan Israel terhadap Palestina”.

Para pakar yang berbicara dalam diskusi tersebut yaitu Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A., Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D., Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M., dan Dr. Enny Narwati, S.H., M.H.

“Tampilnya Indonesia di depan Mahkamah Internasional akan melengkapi berbagai langkah diplomasi Indonesia dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina,” tegas Menlu Retno.

China dan Filipina sebut capai titik temu soal stabilitas di laut

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning pada Jumat mengatakan China dan Filipina sepakat untuk mengelola perbedaan di laut melalui jalan komunikasi dan negosiasi untuk mencapai stabilitas.

Hal itu menjadi hasil dari Pertemuan ke-8 Mekanisme Konsultasi Bilateral tentang Laut China Selatan yang dilaksanakan di Shanghai pada Kamis (18/1).

"Saya ingin menekankan bahwa China dan Filipina sepakat untuk menerapkan kesepakatan bersama yang telah dicapai kedua kepala negara mengenai masalah maritim dengan terus mengelola perbedaan dan perselisihan maritim melalui konsultasi yang saling bersahabat," kata Mao Ning kepada media di Beijing, China.

Pertemuan itu dihadiri Wakil Menteri Luar Negeri China Nong Rong dan Wakil Menlu Filipina Theresa Lazaro.

"Kedua pihak juga sepakat memajukan kerja sama maritim praktis dan bersama-sama menjunjung perdamaian maritim maupun stabilitas di laut," tambah Mao Ning.

Titik temu lain juga dicapai dalam mekanisme komunikasi maritim, kerja sama penjaga pantai, ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan, dan bidang lainnya.

Pertemuan antara Nong dan Lazaro disebut berlangsung konstruktif, tanpa basa-basi, dan terus terang. Istilah itu kerap dipakai diplomat untuk menyebut pertemuan yang dipenuhi ketegangan dan perbedaan pendapat. Meski demikian, para pihak dalam pertemuan setuju untuk terus berdialog.

Sengketa Beijing-Manila adalah bagian dari saling klaim di Laut China Selatan. Negara lain yaitu Vietnam, Malaysia dan Brunei Darussalam juga punya tumpang tindih klaim dengan China di Laut China Selatan.

Beijing mengklaim hampir seluruh perairan itu dengan menyebutnya sebagai kawasan "Nine-Dash Line" yaitu wilayah historis militer China yang termasuk sebagian zona ekonomi eksklusif (ZEE) Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina dan Vietnam.

Pada dua bulan terakhir 2023, hampir tiap pekan terjadi ketegangan antara China dan Filipina di Laut China Selatan, termasuk juga melibatkan pihak ketiga yaitu Amerika Serikat (AS) yang melakukan latihan militer dengan Angkatan Laut Filipina di perairan tersebut.

Pemerintah Filipina yang merupakan sekutu dekat AS memberikan akses kehadiran militer AS di empat pangkalan di negara tersebut sehingga menjadikan mereka dapat berhadapan langsung dengan militer China yang secara aktif hadir di Laut China Selatan dan bahkan membayangi Taiwan.

Filipina juga menempatkan kapal perang BRP Sierra Madre sebagai "markas terapung" sejak 1999 bagi penjaga pantai Filipina di dekat pulau karang yang disebut China sebagai "Ren'ai Jiao".

"Ren'ai Jiao" disebut oleh Filipina sebagai "Beting Ayungin" yaitu bagian dari Kepulauan Spratly yang disengketakan kedua negara, selain juga beberapa negara Asia Tenggara lainnya.

Sesungguhnya sejak 1997, negara-negara ASEAN dan China menyepakati Deklarasi Perilaku Para Pihak (Declaration of Conduct atau DOC) pada 2002. Pada tahun itu pula Code of Conduct (COC) mulai dirundingkan, menandai pertama kalinya China menerima perjanjian multilateral mengenai isu tersebut.

Setelah 17 tahun berunding, ASEAN-China menyepakati naskah yang akan dirundingkan dan dimulai pada 2019. Namun pada 2020-2021 terhenti akibat pandemi sehingga baru pada 2022, perundingan dimulai kembali.

Pada November 2023, Filipina mengajukan COC baru bagi kestabilan dan perdamaian di wilayah sengketa Laut China Selatan.

Usulan Manila muncul setelah Presiden Ferdinand Marcos Jr  merasa prihatin mengenai negosiasi yang berkepanjangan antara ASEAN dan China tentang COC di Laut China Selatan.

23 orang meninggal dunia dalam ledakan pabrik kembang api di Thailand

Sebanyak 23 orang dinyatakan tewas dalam ledakan di pabrik kembang api di Suphanburi, Thailand, Kamis.

Para petugas yang berwenang sedang bersiap untuk memeriksa identitas mereka yang meninggal dunia akibat ledakan tersebut.

Pagi ini, upaya sedang dilakukan untuk memindahkan jenazah dari lokasi ledakan ke kuil terdekat, yang berfungsi sebagai pusat pertolongan bagi para korban insiden ledakan tersebut.

Pihak berwenang telah menutup area tersebut dan sekitar 50 anggota penyelamat menyisir area tersebut untuk menemukan sisa jenazah yang berserakan.

Dalam perkembangan terakhir, satu jenazah ditemukan lagi di dekat sumur dekat lokasi ledakan. Tim forensik dan pemeriksa medis berupaya untuk mengidentifikasi dan berhati-hati memindahkan jenazah ke Wat Rong Chang untuk verifikasi lebih lanjut dan selanjutnya diserahkan kepada keluarga mereka.

Di Wat Rong Chang, Letjen Pol Naiyawat Phadermchit, Komandan Polisi Wilayah Tujuh, dan timnya berkumpul untuk berkoordinasi dengan tim forensik dan penyelamatan.

Mayjen Pol Watcharin Prasopdee, Komandan Polisi Provinsi Suphanburi, bersama tim Pembuangan Senjata Peledak (EOD), melakukan inspeksi di lokasi untuk memastikan rincian insiden tersebut.

Saat ini, 23 korban jiwa yang terkonfirmasi termasuk perempuan pemilik pabrik dan putranya.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap izin usaha pabrik tersebut, izin diperoleh dari Kabupaten Muang pada tanggal 24 Agustus 2023 dengan masa berlaku habis 24 Agustus 2024 untuk memproduksi dan memperdagangkan kembang api.

Pabrik tersebut sebelumnya pernah mengalami ledakan pada 30 November 2022 yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan tiga orang pekerja luka-luka. Namun kerusakan hanya terjadi pada satu ruang kerja saja.

Dalam kejadian terbaru ini, ledakan memiliki radius kurang lebih 1-2 kilometer di sekitar pabrik sehingga menimbulkan kerusakan cukup parah.

Untungnya, karena lokasi pabrik yang berada di tengah persawahan, pemukiman di sekitarnya terhindar dari kerusakan.

Meskipun demikian, kekhawatiran meningkat di kalangan penduduk setempat karena terdapat 2-3 pabrik kembang api lagi di sekitarnya, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan potensi ledakan di masa depan.

Pihak berwenang didesak untuk menyelidiki secara menyeluruh protokol keselamatan yang diterapkan di fasilitas tersebut untuk mencegah tragedi lebih lanjut.

ASEAN upayakan ada kemajuan dari Konsensus Lima Poin untuk Myanmar

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Kao Kim Hourn mengatakan bahwa organisasinya akan terus berupaya untuk membuat kemajuan dalam implementasi Konsensus Lima Poin untuk mengatasi krisis di Myanmar.

"Kita harus membuat kemajuan berdasarkan Konsensus Lima Poin. Kedua, kita harus berupaya mengurangi kekerasan, dan membantu masyarakat Myanmar yang terdampak," ujar Kao kepada wartawan di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Rabu.

Konflik di Myanmar yang dipimpin junta militer hingga kini masih menjadi masalah yang sulit diatasi oleh ASEAN.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, saat KTT ke-43 ASEAN di Jakarta pada September 2023, mengatakan bahwa para pemimpin ASEAN telah meninjau implementasi Konsensus Lima Poin untuk mengatasi krisis di Myanmar, dan mereka menyimpulkan bahwa tidak ada kemajuan yang signifikan dalam pelaksanaan konsensus tersebut.

Meski demikian, ASEAN sepakat tetap menjadikan Konsensus Lima Poin sebagai rujukan bagi organisasi regional tersebut dalam menyelesaikan konflik di Myanmar.

Konsensus Lima Poin, yang telah disepakati oleh para pemimpin ASEAN dan pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing pada April 2021 di Jakarta, menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, serta menyediakan bantuan kemanusiaan ke Myanmar.

Laos, yang saat ini memegang keketuaan ASEAN 2024, telah mengumumkan penunjukan utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, yakni seorang diplomat veteran Alounkeo Kittikhoun.

Dilansir Nikkei Asia, Laos menyatakan siap untuk terlibat lebih banyak dialog dengan rezim militer Myanmar dibandingkan ketua ASEAN sebelumnya, Indonesia.

Kittikhoun adalah utusan khusus ASEAN keempat untuk Myanmar sejak kudeta pada Februari 2021. Para pendahulunya dari Brunei, Kamboja, dan Indonesia gagal meyakinkan junta untuk melaksanakan konsensus tersebut.

Kittikhoun mengawali tugasnya sebagai utusan khusus dengan bertemu pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing ​​​​​di Naypyitaw pada 10 Januari lalu.

Surat kabar Global New Light Myanmar of Myanmar yang dikelola oleh junta melaporkan bahwa keduanya membahas upaya pemerintah dalam menjamin stabilitas dan perdamaian negara dan rekonsiliasi nasional.​​

Keduanya juga membahas pelaksanaan Konsensus Lima Poin ASEAN dan pemberian bantuan kemanusiaan kepada sekitar 2 juta pengungsi di negara tersebut.

PM China dan Presiden Singapura janji tingkatkan kerja sama bilateral

Perdana Menteri China Li Qiang dan Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam berkomitmen untuk mendorong pencapaian baru dalam hubungan dan kerja sama bilateral kedua negara saat bertemu di sela-sela Pertemuan Tahunan World Economic Forum (WEF) 2024 di Davos, Swiss, pada Selasa (16/1).

Dalam pertemuan itu, Li menuturkan bahwa tahun lalu, hubungan kedua negara telah ditingkatkan menjadi kemitraan berorientasi masa depan secara menyeluruh, yang membuka babak baru dalam hubungan tingkat tinggi China-Singapura.

Li juga mengatakan bahwa China siap bekerja sama dengan Singapura untuk mengimplementasikan konsensus penting yang telah dicapai oleh kedua pemimpin negara, mempertahankan sikap saling percaya, memperluas kerja sama saling menguntungkan, dan meningkatkan pertukaran pengalaman di berbagai bidang.

Dia menegaskan bahwa China bersedia bekerja sama dengan Singapura untuk memanfaatkan secara penuh efektivitas peningkatan perjanjian perdagangan bebas secara bilateral dan menjalin kerja sama baru di sektor perdagangan dan investasi, konektivitas, keuangan, dan berbagai bidang lainnya.

Sementara itu, Shanmugaratnam mengatakan bahwa hubungan Singapura-China telah ditingkatkan ke tahap baru.

Dia menuturkan bahwa negaranya sangat mengutamakan hubungan bilateral serta memperdalam dialog dan komunikasi dengan China di berbagai bidang.

Singapura juga memprioritaskan penguatan kerja sama di berbagai sektor seperti keuangan, ekonomi digital, dan transformasi hijau, sehingga dapat mendorong pengembangan hubungan bilateral yang berkelanjutan, kata Shanmugaratnam.

Terkait masalah Taiwan, dia mengatakan bahwa Singapura berpegang teguh pada prinsip Satu China dan menentang pernyataan atau tindakan yang mendukung "kemerdekaan Taiwan".