Dinamika Asia Tenggara, 18 Maret 2022

Dinamika Asia Tenggara selama sepekan terakhir menyoroti sejumlah isu di antaranya mengenai dukungan Malaysia terhadap PBB menjadikan 15 Maret sebagai hari melawan Islamofobia.

Selain itu, tahap pertama produksi tank kerja sama Indonesia-Turki selesai, PBB menyebut junta militer Myanmar melakukan kejahatan perang, dan perusahaan Thailand menggantikan Total di Myanmar.

Malaysia Dukung PBB Jadikan 15 Maret Hari Lawan Islamofobia

Malaysia mendukung resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan 15 Maret sebagai Hari Internasional untuk Memerangi Islamofobia.

Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah dalam pernyataannya di Putrajaya, Rabu (16/3/2022) mengatakan, "Resolusi yang merupakan inisiatif dari Organisasi Kerjasama Islam (OKI), diadopsi oleh konsensus hari ini di Majelis Umum PBB di New York,".

Tanggal 15 Maret dipilih untuk memperingati serangan terhadap jamaah Shalat Jumat di dua masjid di Christchurch, Selandia Baru, pada 2019 yang menewaskan 51 orang dan 40 luka-luka.

Selain negara-negara anggota OKI, resolusi tersebut juga disponsori oleh China, Kuba, Nikaragua, Rusia, Uruguay, Venezuela, dan Filipina.

Resolusi tersebut mengutuk semua tindakan kekerasan atas dasar agama atau kepercayaan seseorang, serta serangan terhadap tempat ibadah agama, yang melanggar hukum internasional.

Tahap Pertama Produksi Tank Kerja Sama Indonesia-Turki Selesai

Turki meresmikan tahap pertama produksi tank kelas medium Harimau hasil kerja sama negara ini dengan Indonesia.

Peresmian 10 unit produksi pertama tersebut dilaksanakan di pabrik FNSS di Ankara hari Rabu (16/03/2022).

Pada tahap awal tank ini akan diproduksi 18 unit untuk TNI-AD, 10 telah diproduksi di pabrik FNSS di Ankara, Turki, dan 8 unit sedang dalam tahap produksi di pabrik PT PINDAD, Bandung.

Tank kelas medium yang kerjasamanya mulai digagas pada tahun 2010 ini, sepenuhnya didesain dan dikembangkan oleh dua perusahaan industri kendaraan lapis baja terbaik di Indonesia dan Turki, yaitu FNSS (Turki) dan PT PINDAD. Setelah tahap desain dan pengembangan selesai, produksi bersama dimulai secara resmi pada tahun 2019.

Tank yang dalam versi Turkinya diberi nama Kaplan ini merupakan tank terbaik di kelasnya di dunia saat ini.

Sebelum diproduksi secara massal, prototipe tank telah menjalani sejumlah ujian yang sangat  berat. Mulai dari uji tembak, uji balistik, uji medan di Indonesia dan Turki hingga uji ledakan ranjau. Seluruh tahap ujian dilewati dengan hasil sangat memuaskan dan berhasil mendapatkan sertifikat, baik dari Angkatan Bersenjata Turki maupun TNI. Tank ini juga merupakan tank pertama produksi Indonesia yang sepenuhnya sudah memenuhi standar NATO.

FNSS adalah salah satu industri kendaraan militer dan lapis baja terbaik di dunia saat ini. Produknya sudah digunakan di sejumlah negara NATO, Timur Tengah dan Asia Pasifik.

Kerjasama pertahanan dan industri pertahanan Indonesia-Turki mengalami kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Menteri Pertahanan, Prabowo Subiyanto, sudah beberapa kali melakukan kunjungan ke Turki dalam kurun waktu 2 tahun terakhir guna menjajaki sejumlah kerja sama industri pertahanan, baik untuk pemenuhan kebutuhan matra darat, laut dan udara.

Kedua negara juga telah menyelesaikan Perjanjian Kerja sama Pertahanan yang diharapkan dapat ditandatangani dalam waktu dekat.

PBB: Junta Militer Myanmar Lakukan Kejahatan Perang

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menuduh junta militer Myanmar melakukan kejahatan perang, penyiksaan, dan pembunuhan.

PBB dalam laporan terbarunya mengenai kondisi hak asasi manusia di Myanmar hari Selasa (15/3/2022) menyatakan junta militer negara ini telah menunjukkan pengabaian nyata terhadap kehidupan manusia.

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet pada Selasa (15/3) mengatakan, “Pasukan keamanan telah menunjukkan pengabaian yang mencolok terhadap kehidupan manusia, menggunakan serangan udara dan senjata berat di daerah berpenduduk dan dengan sengaja menargetkan warga sipil,”.

Bachelet mengatakan banyak korban ditembak di kepala, dibakar sampai mati, ditangkap secara sewenang-wenang, disiksa, atau digunakan sebagai tameng manusia. Dia pun mendesak “tindakan berarti” oleh masyarakat internasional.

Militer Myanmar telah menyatakan bahwa mereka memiliki tugas untuk memastikan perdamaian dan keamanan. Mereka membantah telah terjadi kekejaman dan menyalahkan "teroris" karena menyebabkan kerusuhan.

Militer telah gagal mengkonsolidasikan kekuasaan setelah penggulingannya atas pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada Februari 2021 memicu reaksi serupa yang tidak terlihat dalam beberapa dekade.

Laporan PBB menunjukkan bahwa setidaknya 1.600 orang telah dibunuh oleh pasukan keamanan dan afiliasi mereka, sementara lebih dari 12.500 orang telah ditahan.

Setidaknya 440.000 orang lainnya telah mengungsi dan 14 juta jiwa membutuhkan bantuan kemanusiaan yang mendesak.Sementara itu, pengiriman bantuan sebagian besar telah diblokir oleh militer di daerah-daerah baru.

Perusahaan Thailand Gantikan Total di Myanmar

Perusahaan Eksplorasi dan Produksi Minyak Thailand (PTTEP) telah mengumumkan akan menggantikan perusahaan minyak dan gas Prancis Total Energy di lapangan gas Yadana di Myanmar.

AFP dari Bangkok hari Selasa (15/3/2022) melaporkan, perusahaan minyak dan gas Prancis Total Energy telah mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi beroperasi di ladang minyak dan gas negara ini, karena kudeta militer di Myanmar.

Perusahaan Chevron Amerika juga telah menghentikan kegiatannya di Myanmar karena kudeta militer.

Menurut laporan itu, dua perusahaan Prancis dan Amerika terpaksa ditutup di Myanmar di bawah tekanan dari LSM dan organisasi non-pemerintah.

Ladang gas Yadana Myanmar menghasilkan sekitar 6 miliar meter kubik gas per tahun, 70 persen di antaranya diekspor ke Thailand dan 30 persen dikonsumsi di dalam negeri.

Perusahaan PTTEP memasok sekitar 50 persen permintaan gas Myanmar, dan 11 persen dari permintaan domestik Thailand.

Myanmar mengalami kekacauan sejak kudeta militer terjadi setahun lalu yang menyebabkan pemerintahan sipil yang demokratis berakhir.

Menurut LSM, 1.600 orang tewas dan lebih dari 11.000 ditahan dalam tindakan keras yang dialkukan junta militer Myanmar di negara Asia tenggara ini.(PH)