Amerika Tinjauan dari Dalam 5 Januari 2019

Dinamika Amerika Serikat pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting antara lain; Presiden Donald Trump akan tarik pasukan dari Suriah secara perlahan, Trump tolak akhiri penutupan parsial pemerintah, Amerika Serikat secara resmi keluar dari UNESCO, dan menurunnya dominasi dolar di dunia.

Trump akan Tarik Pasukan AS dari Suriah Perlahan

Presiden AS Donald Trump pada 19 Desember 2018 mengumumkan keputusannya untuk menarik pasukan Amerika keluar dari Suriah dengan alasan Daesh sudah dikalahkan. "Kami telah mengalahkan Daesh yang menjadi satu-satunya alasan untuk berada di sana (Suriah) selama pemerintahan saya," tulis Trump di akun Twitter-nya.

Dalam sebuah tweet lain, Trump menulis, "Setelah kita mencapai kemenangan bersejarah melawan Daesh, sekarang sudah waktunya untuk memulangkan pasukan kami dari Suriah ke tanah airnya."

Namun, Trump tampaknya menghadapi tekanan berat dari para politisi di dalam negeri dan juga sekutu Washington di Eropa. Tekanan ini membuat Trump melakukan zig-zag dengan mengulur tenggat waktu penarikan pasukan AS dari Suriah dari 30 hari menjadi 120 hari.

Pada 2 Januari 2019, Trump kembali menyampaikan statemen kunci mengenai masalah Suriah. Menurutnya, meskipun pasukan AS ditarik dari Suriah, tapi Pentagon akan tetap melindungi milisi Kurdi Suriah. Trump tampaknya sedang mencari alasan lain untuk merevisi kebijakannya yang menyulut polemik di kalangan pejabat tinggi AS, termasuk dari anggota Kongres.

Sebelumnya, Trump menyatakan pasukan AS harus segera ditarik dari Suriah karena telah berhasil memenangkan pertempuran dengan kelompok teroris Daesh. Kini, isu tersebut dialihkan dengan dalih mendukung Kurdi Suriah. AS selama beberapa tahun terakhir menempatkan pasukannya di wilayah utara dan tenggara Suriah bersama milisi Kurdi dengan alasan menumpas teroris Daesh.

Koran New York Times dalam editorialnya pada 19 Desember 2018 lalu menulis, keluarnya AS dari Suriah menyebabkan pasukan Kurdi akan menjadi salah satu pecundangnya.

Pihak oposisi Gedung Putih menilai keputusan Trump menarik pasukan AS dari Suriah sebagai keputusan keliru yang tidak mempertimbangkan kepentingan AS.

Trump mengatakan penarikan pasukan AS tersebut tidak akan melepaskan dukungan perlindungan terhadap Kurdi Suriah. Selain itu, Presiden AS ini sebelumnya juga mengungkapkan bahwa operasi militer di Suriah bisa dilakukan dari Irak. Tampaknya, masalah ini akan menjadi blunder bagi Trump yang akan diikuti dengan zig-zag barunya.

Trump Tolak Akhiri Penutupan Parsial Pemerintah

Presiden AS Donald Trump kembali menolak seruan Partai Demokrat untuk mengakhiri penutupan sebagian pemerintah federal menyusul penolakan Kongres terhadap pendanaan tembok perbatasan yang kontroversial.

Presiden mengundang para pemimpin Kongres ke Gedung Putih pada 3 Januari lalu untuk membahas cara-cara yang mungkin demi mengakhiri penutupan pemerintah. Selama pertemuan, Trump mengatakan dia tidak akan mundur kecuali Kongres meloloskan anggaran 5,6 miliar dolar untuk pembangunan tembok perbatasan antara AS dan Meksiko untuk menghentikan imigran ilegal.

Dia mendesak kedua pihak untuk bekerja sama dan mengesahkan RUU pendanaan yang akan melindungi negara dan bangsa AS. "Ini adalah tugas pertama dan terpenting dari pemerintah," ujarnya.

Sementara itu, pemimpin minoritas Senat, Chuck Schumer mengatakan dia meminta Trump untuk membuka kembali pemerintah dan berhenti menggunakan penutupan sebagai "sandera."

"Kami memintanya untuk memberi kami satu alasan bagus - saya langsung bertanya kepadanya," kata Schumer. "Dia tidak bisa memberikan jawaban yang bagus. Menggunakan penutupan sebagai sandera adalah salah," tegasnya.

"Dia (Trump) menolak. Faktanya, dia mengatakan akan membuat pemerintah tutup untuk jangka waktu yang sangat lama, berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun," ujar Schumer setelah pertemuan di Gedung Putih.

Dalam sebuah pernyataan terbaru, Presiden Trump mengancam akan menutup pemerintah selama satu tahun atau lebih kecuali Demokrat setuju untuk meloloskan anggaran tembok perbatasan.

"Sangat penting bahwa kita memiliki keamanan perbatasan yang hebat. Itu akan berakhir dengan lebih cepat daripada yang dipikirkan orang. Saya akan melakukan apapun yang harus kita lakukan," tegasnya.

Kubu Demokrat tidak hanya menekan pemerintahan Trump melalui pendanaan tembok perbatasan, tetapi juga membuka peluang tentang pemakzulan Presiden dalam beberapa bulan ke depan.

Ketua Komisi Hukum DPR AS mendatang, Jerrold Nadler mengatakan, "Kongres baru tidak akan berusaha untuk melindungi Trump."

Amerika Serikat Resmi Keluar dari UNESCO

Salah satu ciri khas penting kepemimpinan Trump adalah pendekatan negatif terhadap lembaga, kesepakatan, dan perjanjian regional dan internasional. Mantan anggota Dewan Keamanan Nasional AS, Robert Malley mengatakan, "Unilateralisme Donald Trump telah membuat negara ini terkucil."

Trump semakin agresif menarik AS keluar dari organisasi-organisasi internasional, terutama yang berhubungan dengan isu Palestina. Dia telah melakukan banyak upaya untuk mendukung rezim Zionis Israel dan membalas dendam terhadap lembaga-lembaga internasional, yang mendukung Palestina dan menyudutkan Israel.

Sejauh ini, Trump telah keluar dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB, memutus bantuan AS kepada Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), menutup kantor perwakilan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington, dan mengusir perwakilan Palestina dari AS pada 2018.

Tindakan terbaru Trump adalah menarik AS keluar dari UNESCO yang dilaksanakan pada 31 Desember 2018. Keputusan untuk keluar dari badan PBB ini sudah diumumkan sejak Oktober 2017. Perbedaan pandangan terkait isu Palestina menjadi alasan AS keluar dari UNESCO.

Meski AS akan tetap menjadi negara pengamat di UNESCO, namun negara itu tidak lagi membayar iuran keanggotaan dan akan kehilangan hak suara untuk dipilih atau memilih.

Dubes Rusia untuk UNESCO, Alexander Kuznetsov mengatakan penarikan AS dari UNESCO akan merugikan kerjasama kemanusiaan multilateral. Dia mencatat bahwa ini bukan kasus pertama, pada tahun 1985, AS pernah keluar dari organisasi ini dan tidak menjadi anggota selama 20 tahun. Namun, itu tidak menghalangi keberhasilan UNESCO untuk memenuhi tugasnya.

Melemahnya Dominasi Dolar di Dunia

Tindakan dan kebijakan unilateral AS selama kepemimpinan Trump – terutama penerapan sanksi atas musuh dan bahkan ancaman sanksi terhadap sekutu AS sendiri – telah mendorong banyak negara mengkritik kebijakan sanksi, yang dipakai sebagai alat untuk mengejar kepentingan Washington.

Saat ini, banyak negara termasuk sekutu AS sedang menyusun langkah-langkah untuk meninggalkan penggunaan dolar dan memakai mata uang lain dalam transaksi internasional.

Dana Moneter Internasional (IMF) mengumumkan penurunan pangsa dolar AS dalam cadangan devisa dunia. Pada kuartal ketiga 2018, pangsa dolar dalam cadangan mata uang dunia mencapai level terendah selama lima tahun terakhir. Menurut data IMF, porsi cadangan devisa dalam mata uang euro, yuan, dan pundsterling mulai meningkat.

Saat ini dunia menyaksikan munculnya penentangan global terhadap kebijakan dan tindakan AS. Negara-negara dunia mulai mencoba untuk mengurangi dominasi dolar dalam perdagangan internasional.

Demi mengurangi dampak dari tindakan unilateral AS, negara-negara dunia sedang membentuk sistem pembayaran yang terpisah dari dolar dan memakai mata uang lain sebagai alat transaksi. (RM)