Dinamika Asia Tenggara, 24 Oktober 2020

Dinamika Asia Tenggara pekan ini diwarnai sejumlah isu penting di antaranya Jokowi Tolak Permintaan Pentagon Jadikan Indonesia Pangkalan Militer AS dan kunjungan Mike Pompeo ke Indonesia serta partisipasinya di sidang GP Ansor.

Selain itu, masih ada isu lainnya seperti PM Malaysia menghadap raja minta pengesahan UU Covid-19, Malaysia Aviation Group Tawarkan Pensiun Dini ke Karyawan, Massa Pro-Kerajaan Thailand Turun ke Jalan, Bentrok dengan Mahasiswa,

Jokowi Tolak Permintaan Pentagon Jadikan Indonesia Pangkalan Militer AS

Pemerintah Indonesia menolak permintaan Amerika Serikat untuk menjadi pangkalan militer AS.

Presiden Joko Widodo telah menolak permintaan Amerika Serikat untuk menjadikan wilayah Indonesia sebagai pangkalan bagi pesawat-pesawat mata-mata P-8 Poseidon.

Reuters  Selasa (20/10/2020) melaporkan, AS melakukan pendekatan tingkat tinggi ke Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri Indonesia, sebelum Presiden Joko Widodo menolak permintaan tersebut.

Permintaan itu diajukan AS di tengah meningkatnya ketegangan dengan Beijing di Laut China Selatan. Pesawat P-8 merupakan alat mata-mata kunci AS dalam memantau aktivitas militer Cina di Laut Cina Selatan yang  diklaim oleh Beijing.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membantah teritorial Indonesia telah dijadikan lokasi pangkalan militer China, seperti yang dilaporkan Amerika Serikat.

Retno menjamin, seluruh wilayah NKRI masih terjaga secara baik dan tidak bisa dijadikan pangkalan militer oleh negara mana pun termasuk Cina. Sebab, prinsip politik luar negeri Indonesia adalah non-blok.

"Secara tegas saya ingin menekankan, sesuai garis politik luar negeri Indonesia. Maka wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan sebagai basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara manapun," tegas Menlu Retno saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (4/9/2020).

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku), Sufmi Dasco Ahmad menepis isu Cina akan membangun pangkalan militer di wilayah Indonesia, seperti yang dirilis dalam laporan tahunan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat. Menurutnya, sesuai dengan kebijakan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia tidak akan menjadi wilayah pangkalan militer negara manapun.

Awal bulan lalu, laporan tahunan Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) atau Pentagon yang bertajuk "Military and security Development Involving the people's Republic  of China 2020" menyebut bahwa Indonesia menjadi salah satu negara sebagai lokasi pangkalan militer Cina.

Pentagon juga menyebut negara lain seperti: Myanmar, Thailand, Singapura, Pakistan, Sri Lanka, Uni Emirat Arab, Kenya, Seychelles, Tanzania, Angola, dan Tajikistan.

Berdasarkan laporan Pentagon yang dirilis pada 1 September 2020 menyebutkan Cina ingin memperluas infrastruktur dan logistik militernya untuk angkatan laut, udara dan darat.

Kunjungi Indonesia, Menlu AS akan Hadiri Pertemuan GP Ansor

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo akan mengunjungi Indonesia dan juga menghadiri pertemuan gerakan pemuda Ansor.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengungkapkan bahwa mitranya dari Amerika Serikat, Mike Pompeo akan mengunjungi Indonesia pekan depan.

Menurut Retno, selain membahas kerja sama bilateral, Pompeo juga akan hadir dalam forum Pemuda Ansor.

"Selain bahas bilateral, Pompeo akan hadir dalam forum Pemuda Ansor melalui dialog agama dan peradaban," ucap Retno dalam kenferensi pers hari Kamis (22/10).

Gerakan Pemuda Ansor adalah organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan keagamaan yang berwatak kerakyatan yang berada di bawah Nahdlatul Ulama (NU).

Menlu Indonesia tidak mengungkapkan kapan waktu pastinya pertemuan forum Pemuda Ansor itu digelar yang akan dihadiri Pompeo.

Dalam kesempatan itu, Retno juga menyebut AS sebagai mitra strategis Indonesia.

"AS adalah mitra penting Indonesia. Indonesia ingin terus bangun kemitraan kokoh dengan AS dan berkomitmen dengan meningkatnya kemitraan dengan intensifnya saling kunjung pejabat kedua negara di masa pandemi ini," ujar Menlu Indonesia.

Kunjungan Pompeo ke Indonesia dalam rangka tur Asia selama sepekan. Selain Indonesia, Menlu AS akan melakukan perjalanan ke India, Sri Lanka, dan Maladewa.

Lewat kunjungan itu ia akan menyampaikan kekhawatiran tentang pengaruh Cina di kawasan Laut Cina Selatan.

PM Malaysia menghadap raja minta pengesahan UU Covid-19

​​​​Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin menghadap Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah di Istana Abdul Aziz Negara Bagian Pahang, Jumat, untuk meminta pengesahan Undang-Undang Langkah Sementara Mengatasi Dampak COVID-19.

Menteri di Kantor Perdana Menteri Bidang Parlemen dan Undang-Undang, Dato' Takiyuddin bin Hassan mengatakan pemerintah setuju terhadap usaha mengurangi dampak COVID-19 bagi kesehatan, perekonomian individu dan perusahaan.

Diantara langkah yang diambil adalah Undang-Undang COVID-19 yang disahkan di parlemen pada 25 Agustuss 2020 dan senat pada 22 September 2020 dan dijadwalkan diterbitkan pada 23 Oktober 2020 setelah mendapat persetujuan Yang di-Pertuan Agong.

"Undang-undang ini akan berlaku selama dua tahun mulai 23 Oktober atau tanggal dan tempo berlaku yang telah diperuntukkan pada bagian-bagian yang berkaitan dengan undang-undang ini," katanya.

Pada masa yang sama, ujar Takiyuddin, pihak-pihak yang bertikai bisa menyelesaikan pertikaian secara baik tanpa melibatkan proses

perbicaraan undang-undang di mahkamah melalui Pelayanan Pengantaraan Pusat Mediasi COVID-19 (PMC-19) yang dibentuk dibawah Jabatan Perdana Menteri.

"Pelayanan pengantaraan yang akan dijalankan melalui PMC-19 adalah terbuka kepada semua pihak dengan nilai pertikaian RM300,000 ke bawah," katanya.

Sementara itu pemimpin oposisi Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan sangat prihatin dengan laporan yang ingin diterapkan oleh pemerintah tentang tindakan darurat untuk mengekang proses parlementer.

"Hari ini, kami memiliki pemerintah yang tidak memiliki legitimasi dan yang tahu akan gagal menunjukkannya dukungan mayoritas di parlemen dan menggunakan krisis COVID-19 sebagai alasan untuk membenarkan penyalahgunaan kekuasaannya," katanya.

Malaysia Aviation Group Tawarkan Pensiun Dini ke Karyawan

Malaysia Aviation Group (MAG) yang merupakan induk perusahaan maskapai Malaysia Airlines, menawarkan pensiun dini kepada para karyawannya di duga karena masalah keuangan. Saat yang sama, MAG juga terus melakukan negosiasi dengan sejumlah kreditor dan pemberi sewa.

Kantor berita Bernama dalam pemberitaan Kamis, 22 Oktober 2020, mewartakan telah diterbitkan sebuah formulir untuk skema pensiun dini tersebut. Tawaran pensiun dini itu berlaku untuk semua karyawan di kelompok perusahaan tersebut, termasuk MAB (Malaysia Airlines Berhad) dan anak perusahaannya serta perusahaan operasional terkait.  

MAG belum mau berkomentar soal kabar penawaran pensiun dini kepada karyawannya itu. MAG sebelumnya melayangkan pemberitahuan kepada perusahaan-perusahaan pemberi sewa bahwa MAG tampaknya tidak mampu membayar utang setelah November 2020 nanti.   

Lembaga pendanaan Khazanah Nasional dikabarkan akan menghentikan pendanaan dan mendorong pada penutupan jika perundingan soal restrukturisasi dengan para perusahaan penyedia jasa sewa tidak membuahkan hasil.

Pensiun dini ini menargetkan karyawan yang sudah berusia 45 tahun ke atas, yang sudah bekerja di MAG setidaknya 10 tahun, termasuk mereka yang bekerja di Malaysia Airlines group.

Presiden Serikat Pramugari Nasional Malaysia, Ismail Nasaruddin, mengatakan keputusan itu dipandang adil dari sudut pandangan maskapai lain yang mengambil keputusan ekstrim sebelum menawarkan skema apapun atau uang kompensasi.

Ismail mengatakan tawaran pensiun dini itu sudah dibuat perusahaan dan sekarang tergantung pada para karyawan apakah akan mengambil tawaran itu atau tidak.  

“MAG tidak memberikan banyak uang, tawarannya hanya tiga kali gaji,” kata Ismail.

Jika skema pensiun dini ini tidak memenuhi angka yang diharapkan, maka langkah-langkah lebih drastis mungkin akan diterapkan, seperti pemutusan kontrak kerja atau penghematan.

Massa Pro-Kerajaan Thailand Turun ke Jalan, Bentrok dengan Mahasiswa

ejumlah massa pro-kerajaan Thailand turun ke jalan dan bentrok dengan pengunjuk rasa anti-pemerintah yang sebagian besar terdiri dari mahasiswa.

Bentrokan terjadi pada Rabu (21/10/2020) saat tuntutan reformasi monarki dan desakan mundurnya Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha meningkat.

Ribuan pengunjuk rasa juga berkumpul di Monumen Kemenangan di pusat kota Bangkok, untuk menentang dekrit darurat melarang perkumpulan lebih dari empat orang. Dekrit itu telah dicabut hari ini (22/10/2020).

Diberitakan Channel News Asia, sebuah kelompok royalis berkumpul di Universitas Ramkhamhaeng untuk menunjukkan dukungan ke Raja Maha Vajiralongkorn.

Akan tetapi ketegangan meningkat saat para pengunjuk rasa mahasiswa berkumpul di dekatnya.

Massa pro-kerajaan yang berpakaian kuning berkonfrontasi dengan para mahasiswa. Mereka saling mencaci yang berlanjut aksi pelemparan botol serta benda-benda lain.

Mahasiswa akhirnya mundur dan polisi datang untuk melerai.

"Kami menang hari ini," teriak para royalis dikutip dari Channel News Asia.

Demo Thailand berlangsung hampir tanpa kericuhan sejauh ini, kecuali insiden pekan lalu saat polisi antihuru-hara menembakkan water cannon ke arah demonstran.

Juru Bicara kepolisian Yingyos Thepjumnong berkata, semua kelompok akan diperlakukan sama.

"Kami siap menghadapi kejutan besar setiap hari. Kami perlu menyeimbangkan penegakan hukum dengan perdamaian dan keamanan sosial, tidak peduli siapa yang berkumpul."

Demo besar ini menggoyang pemerintahan Thailand, meski ada undang-undang lese majeste yang dapat menjebloskan penghina kerajaan ke penjara 15 tahun.

Saat demo dimulai pada Juli, demonstran awalnya menuntut adanya UU baru dan mundurnya PM Prayut. Mereka menuduhnya mempertahankan kekuasaan dengan merekayasa pemilu.

Istana Kerajaan memiliki kebijakan untuk tidak berkomentar ke media dan tidak berkomentar atas protes atau tuntutan para pengunjuk rasa.

Beberapa ribu demonstran yang mayoritas pelajar dan pemuda, menyatakan akan menuju kantor Prayut di Gedung Pemerintah dari Monumen Kemenangan.

"Pemerintah seharusnya mengundurkan diri. Masa depanku akan menjadi bencana," kata seorang siswa berusia 16 tahun yang menyebut namanya Put.

"Aku hanya seorang pelajar tapi aku punya hak agar suaraku didengar juga."