Transformasi Asia Barat, 16 Oktober 2021

Perkembangan di negara-negara Asia Barat pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting seperti aksi penembakan di Lebanon dan respon para pejabat negara ini.

Selain itu, ada isu lain seperti perkembangan pemilu di Irak dan hasilnya, PM Israel: Kehadiran Iran di Suriah Harus Dikurangi, Direktur Shin Bet: Poros Iran Tetap Jadi Target Utama Intelijen Israel, Warga Al Khalil Berunjuk Rasa Dukung Tahanan Palestina, Menlu Suriah: Iran Tulus dalam Berdialog dengan Arab, Qatar Dukung Upaya Menghidupkan Perjanjian Nuklir Iran, Menlu Saudi: Kami Serius soal Perundingan dengan Iran, Dua Sektor ini Terdampak Paling Parah Akibat Perang di Suriah.

Bentrokan Bersenjata Baru Meletus di Beirut, Korban Berjatuhan

Bentrokan terbaru antara pasukan keamanan dan elemen tak dikenal yang terus berlanjut di Beirut menyebabkan lebih dari 60 orang terluka.

LBCI melaporkan terjadinya baku tembak antara kedua belah pihak pada Kamis (14/10/2021) sore yang masih berlangsung di daerah Al-Tayouna di Beirut.

Televisi Al-Mayadeen melaporkan, jumlah korban tewas telah meningkat menjadi enam orang, dan lebih dari 60 orang terluka.

Palang Merah Lebanon melaporkan jumlah korban tewas lima orang, dan jumlah yang terluka 25 orang.

Media Lebanon juga melaporkan bahwa tentara Lebanon masih mengirim pasukan dan peralatan militer ke lokasi konflik, di daerah al-Shayah dan Ain al-Romana.

Bentrokan di Beirut meletus setelah sumber-sumber Lebanon melaporkan bahwa para pendukung Hizbullah dan gerakan Amal turun ke jalan untuk memprotes kesalahan penyelidik ledakan besar Beirut, Tarek Bitar yang dipandang melakukan politisasi terhadap kasus tersebut.

Hizbullah Umumkan Nama Kelompok Penembak Demonstrasi Damai

Hizbullah dan gerakan Amal Lebanon mengumumkan kelompok bersenjata penyerang pengunjuk rasa yang memprotes tindakan penyelidik dalam ledakan pelabuhan Beirut.

Televisi Al-Mayadeen melaporkan, Hizbullah Lebanon dan gerakan Amal mengeluarkan pernyataan pada Kamis sore mengenai para pelaku serangan terhadap pengunjuk rasa Lebanon, dengan mengatakan bahwa serangan bersenjata terhadap protes damai dilakukan oleh kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan partai Al Quwah Al-Lubnaniyah yang dipimpin oleh Samir Geagea.

"Pasukan yang berafiliasi dengan partai Al Quwah Al-Lubnaiyah ditempatkan di arena yang berdekatan dan di atap bangunan untuk melancarkan tembakan langsung dan dengan sengaja membunuh para pengunjuk rasa damai," kata pernyataan bersama yang dikeluarkan Hizbullah dan gerakan Amal.

Hizbullah dan Gerakan Amal menyebut serangan itu sebagai tindakan kriminal yang bertujuan mengganggu stabilitas dan perdamaian warga sipil Lebanon.

Mereka menuntut supaya provokator dan aktor intelektual penyerangan diadili dan dihukum berat.

Sumber-sumber Lebanon melaporkan para pendukung Hizbullah dan gerakan Amal turun ke jalan untuk memprotes langkah politis Tarek Bitar, penyelidik kasus ledakan Beirut dalam menetapkan tersangka.

Presiden Lebanon ke Samir Geagea: Hentikan Permainan Anda !

Presiden Lebanon menyampaikan kekecewaan terhadap penembakan yang terjadi di Beirut baru-baru ini, dan memperingatkan Ketua Partai Al Quwwat Al Lubnaniya.

Dikutip surat kabar Al Akhbar, Jumat (15/10/2021), Michel Aoun selepas insiden penembakan di Beirut, Kamis, langsung mengontak Ketua Partai Al Quwwat Al Lubnaniya, Samir Geagea, dan memperingatkannya untuk segera mengakhiri permainan ini.

Dalam pembicaraan itu, Samir Geagea mengaku bahwa dirinya tidak bertanggung jawab atas insiden penembakan di Beirut, dan menurutnya jika ada sekelompok orang dengan seragam tentara melakukan tindakan semacam ini, bukan berarti bahwa itu pasti anggota Al Quwwat Al Lubnaniya.

Sebelumnya Presiden Lebanon dalam pidatonya mengecam keras penembakan dan bentrok senjata di Beirut.

Menanggapi insiden ini, Hizbullah dan Partai Amal meminta masyarakat tenang, dan tidak terpancing "fitnah keji". Menurut kedua kelompok itu, para pelaku penyerangan terhadap demonstran adalah kelompok afiliasi Partai Al Quwwat Al Lubnaniya.

Al Ahed: Penembakan Beirut, Pukulan AS terhadap Hizbullah

Situs berita Lebanon mengkritik standar ganda orang-orang bayaran Amerika Serikat di Lebanon, dan mengatakan bahwa insiden penembakan di Beirut, adalah fitnah lain AS untuk memukul Hizbullah.

Al Ahed, Kamis (14/10/2021) melaporkan, para pendukung Hizbullah dan Partai Amal yang tengah berunjuk rasa memprotes kinerja Penyelidik ledakan Beirut, ditembaki sekelompok orang bersenjata.

Menurut situs ini, di Lebanon ada sebuah kelompok politik, dan media yang bergerak ke mana pun AS bergerak, orang-orang ini bisa disebut sebagai "budak-budak" AS.

Al Ahed menambahkan, "Mereka berada dalam kerangka kepentingan AS, dan bekerja untuk negara itu. Meski langkah mereka harus menyebabkan Lebanon hancur sekali pun. Orang-orang semacam ini menerapkan standar ganda, dan bagi mereka konstitusi sama sekali tidak penting."

"AS berhasil menyusup dan mempengaruhi lembaga-lembaga pemerintahan Lebanon termasuk lembaga kehakiman. Satu-satunya manfaat yang diperoleh AS dari langkah ini adalah memukul Hizbullah. Oleh karena itu AS menjalankan skenario fitnah baru di Lebanon," pungkasnya.

KPU Irak Revisi Hasil Perolehan Suara Pemilu Parlemen

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Irak merevisi hasil perolehan suara pemilu parlemen setelah penghitungan manual 8.547 suara.

"Hasil penghitungan baru menunjukkan perubahan dibandingkan dengan hasil sebelumnya setelah penambahan suara yang dihitung secara manual," kata pernyataan KPU Irak, Rabu (13/10/2021).

Menurut laporan Saberin News, jumlah kursi yang dimenangkan oleh Gerakan Sadr berkurang dari 73 menjadi 70 kursi. Perolehan kursi Koalisi Negara Hukum bertambah dari 37 menjadi 40 kursi.

Jumlah kursi Aliansi al-Fatah pimpinan Hadi al-Amiri bertambah dari 14 menjadi 20 kursi.

Perolehan kursi Partai Emtidad dari 9 menjadi 12 kursi. Jumlah kursi Aliansi Kekuatan Nasional berkurang dari 4 menjadi 3 kursi.

Ini Pemintaan Muqtada Sadr kepada PM Mendatang Irak

Pemimpin Gerakan Sadr meminta perdana menteri mendatang Irak untuk mengadopsi pendekatan “Tidak Timur” dan “Tidak Barat.”

Muqtada al-Sadr menulis dalam sebuah tweet, Kamis (14/10/2021) bahwa ia akan memberantas korupsi dalam kerangka hukum dan perdana menteri berikutnya harus mengambil pendekatan “Tidak Timur” dan “Tidak Barat.”

Dikutip dari IRNA, fraksi Sadr saat ini memimpin perolehan suara dalam penghitungan sementara pemilu parlemen Irak. Mereka telah meraih 72 kursi parlemen.

Al-Sadr meminta semua kelompok dan partai politik untuk berusaha memulihkan kekuataan dan posisi Irak dengan menahan diri dan mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan kelompok.

“Irak akan melawan pendudukan, terorisme, dan upaya normalisasi hubungan dengan Israel. Irak tidak akan pernah mengangkat tangannya untuk menindas warganya,” tegasnya.

Ketua Hashd al-Shaabi Irak Protes Hasil Pemilu

Ketua Gerakan Hashd al-Shaabi Irak, Falih al-Fayyadh menyesalkan pengumuman hasil sementara pemilu parlemen dan mengatakan proses penghitungan suara “tidak netral.”

Al-Fayyadh yang juga memimpin Aliansi al-Aqd al-Watani, menuding telah terjadi pelanggaran dalam pemilu parlemen Irak dan hak-hak banyak kandidat terampas.

“Kami meminta Komisi Pemilihan Umum meninjau ulang hasil sementara dan menyelesaikan kasus-kasus yang dapat diperbaiki dalam waktu singkat,” ujarnya dalam sebuah pernyataan, Rabu (13/10/2021) seperti dikutip kantor berita ISNA.

Dia juga meminta pemerintah Irak untuk mengambil sikap atas apa yang terjadi sesuai dengan amanat yang dipikul oleh pemerintah untuk melindungi hak-hak rakyat.

Komisi Pemilihan Umum Irak menyatakan hasil yang dipublikasikan di situs web mereka belum final dan hasil akhir akan diumumkan oleh otoritas pengadilan setelah penghitungan selesai.

Pengumuman hasil sementara pemilu palemen Irak telah memicu protes dari banyak warga dan faksi-faksi politik.

Aliansi al-Fatah Protes Hasil Pemilu Parlemen Irak

Aliansi al-Fatah Irak menyatakan bahwa memprotes hasil pemilu parlemen tidak bermakna menentang partai politik lain, dan aliansi ini tidak punya masalah dengan Gerakan Sadr atau yang lainnya.

Juru bicara Aliansi al-Fatah, Ahmed al-Asadi memprotes hasil pemilu parlemen yang diumumkan oleh Komisi Independen Pemilu Irak.

"Kami punya argumen yang bisa membuktikan bahwa kami memiliki cukup suara untuk menang," ujarnya dalam konferensi pers di Baghdad, seperti dilaporkan Alsumaria TV, Rabu (13/10/2021).

Dia menjelaskan bahwa banyak simpatisan Aliansi al-Fatah tidak dapat memberikan hak suaranya karena prosedur yang rumit seperti, sidik jari dan perangkat elektronik.

"Aliansi al-Fatah akan memperjuangkan hak suara simpatisannya," tegas al-Asadi.

Saat ini, banyak kandidat dalam pemilu parlemen Irak memprotes hasil yang diumumkan oleh Komisi Independen Pemilu dan menuntut keterbukaan dalam pengumuman perolehan suara.

Gerakan Sad  memperoleh 73 kursi, Koalisi Takadom 38 kursi, Koalisi Negara Hukum 37 kursi, Aliansi ‘Azm meraih 15 kursi, Aliansi al-Fatah 14 kursi, Partai Emtidad 9 kursi, Gerakan Kebijaksanaan Nasional 2 kursi, Aliansi al-Nasr 2 kursi, dan Partai Demokrat Kurdistan 32 kursi.

Menurut para pengamat, tidak ada partai yang memenangkan jumlah mayoritas untuk membentuk fraksi yang lebih besar di parlemen. Mereka membutuhkan koalisi untuk membentuk pemerintah.

PM Israel: Kehadiran Iran di Suriah Harus Dikurangi

Perdana Menteri rezim Zionis Israel menekankan berlanjutnya pembangunan distrik Zionis di Dataran Tinggi Golan yang diduduki, dan pada saat yang sama mengatakan bahwa kehadiran Iran di Suriah harus dikurangi.

Naftali Bennett, Senin (11/10/2021) seperti dikutip surat kabar Yedioth Ahronoth bersikeras melanjutkan pembangunan distrik ilegal di Dataran Tinggi Golan meski mendapat kecaman dunia internasional.

Dalam rapat kabinet Israel hari ini, Naftali Bennett mengumumkan program kerja pemerintahannya untuk menambah populasi Zionis di wilayah Golan, Suriah. Ia bahkan menjadwalkan rapat kabinet Israel di wilayah Dataran Tinggi Golan yang didudukinya, bulan depan.

Bennett menegaskan, "Kapan pun dan di mana pun diperlukan, kami akan melanjutkan upaya mengurangi kehadiran Iran di Suriah. Petualangan mereka di perbatasan utara kami harus diakhiri. Kami bukan saja akan menjaga ketenteraman warga Golan, bahkan seluruh warga Israel."

Direktur Shin Bet: Poros Iran Tetap Jadi Target Utama Intelijen Israel

Direktur baru dinas keamanan internal rezim Zionis Israel, Shin Bet mengatakan poros Iran merupakan ancaman utama, dan akan tetap menjadi inti operasi intelijen rezim Zionis.

Ronen Bar, Direktur Shin Bet yang baru, Rabu (13/10/2021) seperti dikutip situs Israel, 0404 menuturkan, poros Iran tetap berada di jantung operasi intelijen Israel.

Pemerintah rezim Zionis Israel minggu ini menyetujui pengangkatan Ronen Bar sebagai Direktur Shi Bet yang baru.

Ronen Bar, 55 tahun menyelesaikan studi strata satu jurusan sosiologi dan filsafat di Universitas Tel Aviv, dan melanjutkan ke jenjang strata dua jurusan administrasi pemerintahan di Universitas Harvard.

Awalnya Ronen Bar adalah prajurit militer Israel, kemudian bergabung dengan Shin Bet, dan pada tahun 2018 diangkat menjadi wakil komandan dinas keamanan internal Israel itu.

Media Israel menyebut Ronen Bar sebagai pemimpin aksi teror terhadap komandan senior Hamas pada tahun 2021.

Warga Al Khalil Berunjuk Rasa Dukung Tahanan Palestina

Warga Palestina di Al Khalil berunjuk rasauntuk mendukung para tahanan Palestina yang melakukan aksi mogok makan.

Kantor berita Wafa hari Selasa (12/10/2021) melaporka,n Amjad al-Najjar, Juru Bicara Kelompok Pendukung Tawanan Perang Palestina yang ambil bagian dalam aksi unjuk rasa di kota Al Khalil pada hari Selasa, menegaskan dukungannya terhadap perjuangan para tahanan Palestina.

"Tahanan Palestina menolak untuk makan makanan yang mereka terima dari otoritas penjara Israel," ujarnya.

Para tahanan Palestina memiliki rencana lain dalam beberapa hari mendatang untuk menanggapi perilaku keras dan kejam dari administrasi penjara Israel.Rezim agresor Zionis berusaha menghancurkan status sosial dan moral para tahanan Palestina dengan menempatkan mereka di sel isolasi, disertai penindasan dan penyiksaan, tapi dihadapi dengan aksi mogok makan para tahanan.

Menlu Suriah: Iran Tulus dalam Berdialog dengan Arab

Pemerintah Suriah menganggap Iran punya keinginan yang tulus untuk berdialog dengan negara-negara Arab.

"Kami siap memfasilitasi dialog Iran dan Arab," kata Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Mekdad dalam wawancara dengan surat kabar al-Watan, Minggu (10/10/2021).

faisa

Ia menambahkan pembicaraan antara Iran dan negara-negara Arab di Teluk Persia berjalan positif, dan Damaskus mendukung pembicaraan ini.

Menurut Mekdad, kerja sama Arab dan Islam merupakan cara terbaik untuk mengatasi tantangan regional. Israel adalah musuh nyata Suriah, negara-negara Arab, dan Republik Islam Iran.

Pemerintah Iran selalu menekankan prinsip dialog, menghormati kedaulatan, menjalin hubungan rukun dengan para tetangga di kawasan. Tehran menyatakan minatnya untuk membangun hubungan yang rasional, proporsional, dan berimbang dengan semua tetangganya.

Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian menyambut pembicaraan antara negaranya dan Arab Saudi di Baghdad. Dia mengatakan pada Jumat lalu bahwa pembicaraan ini akan menguntungkan kawasan.

"Iran dan Saudi adalah dua negara penting dan memainkan peran yang sangat penting dalam memperkuat keamanan regional. Tehran percaya bahwa dialog dapat menghadirkan masa depan yang cerah bagi kawasan," tambahnya.

Para pejabat Iran dan Saudi telah melakukan beberapa putaran pembicaraan di Irak dalam beberapa bulan terakhir.

Qatar Dukung Upaya Menghidupkan Perjanjian Nuklir Iran

Qatar menyatakan bahwa menghidupkan kembali perjanjian nuklir dengan Iran akan menguntungkan semua, dan negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk Persia (P-GCC) juga harus berkomunikasi dengan Tehran.

"Doha akan memberikan dukungan yang diperlukan bagi pelaksanaan perjanjian nuklir Iran," kata Menlu Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

"Kami juga menyambut baik setiap langkah positif antara Arab Saudi dan Iran," tambahnya seperti dilaporkan televisi Aljazeera, Rabu (13/10/2021).

Di bagian lain pernyataannya, menlu Qatar mengatakan perjanjian normalisasi hubungan dengan rezim Zionis tidak sejalan dengan kebijakan Doha, karena tidak menawarkan prospek untuk mengakhiri penjajahan.

Bahrain dan Uni Emirat Arab secara resmi menandatangani perjanjian normalisasi dengan Israel pada 15 September 2020, melalui mediasi Presiden AS Donald Trump.

Normalisasi hubungan beberapa negara Arab dengan rezim Zionis memicu protes luas di dunia Islam.

Menlu Saudi: Kami Serius soal Perundingan dengan Iran

Menteri Luar Negeri Arab Saudi menyebut perundingan dengan Iran, sebagai perundingan yang bersahabat, namun pada saat yang sama bersifat eksplorasi. Menurutnya Riyadh serius soal perundingan dengan Iran.

Dalam wawancara dengan Financial Times, Kamis (14/10/2021), Faisal bin Farhan mengatakan bahwa Saudi serius soal perundingan dengan Iran, dan hal ini menunjukkan keinginan Riyadh untuk memulihkan hubungan dengan Republik Islam Iran.

Mengutip seorang pejabat Saudi, Financial Times menulis, "Saudi sedang mengkaji izin untuk Iran membuka Konsulatnya di kota Jeddah, namun Riyadh menganggap perundingan dengan Tehran belum mencapai kemajuan yang cukup untuk menghidupkan secara penuh hubungan diplomatik dua negara, dan ini katanya, keinginan Iran."

Kerajaan Saudi sampai saat ini sudah melakukan empat kali putaran dialog dengan Iran sejak bulan April 2021 lalu, termasuk pertemuan pertama dengan pemerintah baru Tehran bulan September 2021.

Dua Sektor ini Terdampak Paling Parah Akibat Perang di Suriah

Pemerintah Suriah mengatakan perang membuat sektor minyak dan listrik negara ini rugi 195 miliar dolar.

Menteri Ekonomi dan Perdagangan Luar Negeri Suriah, Mohammad Samer al-Khalil menuturkan, kerugian langsung dan tidak langsung di sektor minyak pada tahun 2020 sebesar 95 miliar dan sektor listrik 100 miliar dolar.

“Kedua sektor ini paling terdampak, karena menjadi sasaran serangan, perusakan sistematis, dan penjarahan,” jelasnya dalam konferensi pers di Damaskus, Rabu (13/10/2021) seperti dilaporkan televisi Rusiya al-Yaum (RT Arabic).

Al-Khalil menambahkan bahwa tidak ada angka pasti tentang kerugian ekonomi Suriah akibat perang, dan mustahil mengumumkan angka pasti sampai semua wilayah dibebaskan.

“Suriah tidak memiliki hubungan ekonomi dengan Qatar dan Arab Saudi,” ungkapnya saat ditanya tentang hubungan Damaskus dengan beberapa negara Arab.