Peran Eropa dalam Krisis di Timteng
Lima lembaga perdamaian Jerman mengkritik keras kebijakan keamanan dan luar negeri pemerintah Jerman dan mendesak Uni Eropa untuk mengembargo senjata terhadap Arab Saudi.
Pada konferensi pers tentang perdamaian di Berlin, Selasa (7/6/2016), Margret Johannsen dari Institut Penelitian Perdamaian dan Kebijakan Keamanan di Universitas Hamburg, mendesak Jerman berhenti mengirim senjata ke Arab Saudi. Ia menyebut penjualan senjata Jerman ke Saudi sebagai sebuah skandal.
Sementara itu, Max Mutschler dari lembaga perdamaian Bonn International Center for Conversion (BICC), percaya bahwa ekspor senjata Jerman ke negara-negara Arab yang tergabung dalam koalisi besar telah berkurang, namun Jerman masih menjual perangkat keras militer ke Saudi termasuk suku cadang pesawat tempur, di mana Riyadh mengobarkan perang-perang kontroversial termasuk perang Yaman.
Institut Penelitian Perdamaian dan Kebijakan Keamanan juga mengkritik keras kebijakan imigran Jerman, termasuk pemulangan pengungsi Afghanistan. Johannsen menganggap kesepakatan migran dengan Turki sebagai sebuah perdagangan manusia yang terorganisir dan menegaskan kebijakan ini bukan jalan keluar dari krisis.
Menurut Johannsen, apa yang disebut oleh mayoritas sebagai krisis pengungsi adalah bukan krisis pengungsi, tapi lebih kepada krisis kebijakan.
Negara-negara Uni Eropa mengadopsi kebijakan standar ganda dalam menyikapi isu-isu kemanusiaan seperti, hak asasi manusia atau ancaman keamanan seperti terorisme.
Ekspor senjata ke negara-negara Arab di Teluk Persia khususnya Saudi dan Qatar, termasuk pendekatan standar ganda Eropa terhadap persoalan HAM dan terorisme. Sekarang tidak ada lagi yang meragukan bahwa para penguasa Arab terutama rezim Al Saud menjalankan kebijakan untuk mengobar kekerasan, ekstremisme, dan terorisme.
Lebih dari 20 juta warga Suriah menderita akibat konflik bersenjata dan kebijakan arogan Al Saud di negara itu. Arab Saudi merupakan salah satu pendukung utama pendanaan dan persenjataan kepada kelompok-kelompok teroris yang beroperasi di Suriah.
Saudi juga menjadi pendukung utama kelompok teroris Daesh di Irak. Sebuah kelompok yang siap melakukan kejahatan apapun demi mengejar ambisinya. Al Saud secara aktif menyulut konflik sektarian di antara mazhab-mazhab Islam dan menyebarkan kebencian di tengah Muslim. Dengan cara ini, Saudi berupaya menutupi kegagalannya di berbagai front di Suriah, Irak, dan Yaman.
Kerajaan yang secara aktif mendukung kelompok-kelompok teroris dan menyebarkan ekstremsime, masih tetap menjadi salah satu sekutu para pengaku pembela HAM di Eropa termasuk Jerman. Para politisi Eropa sendiri jarang mengkritisi pendekatan standar ganda yang dijalankan oleh pemerintah mereka terkait isu hak asasi manusia.
Jerman dan negara-negara lain Eropa menghadapi kritikan dari lima institut perdamaian dan keamanan soal pengungsi. Mereka tidak bersedia meninjau kembali kebijakannya terhadap negara-negara pengobar kekerasan dan terorisme, yang membuat masyarakat di Timur Tengah mengungsi ke Eropa. Uni Eropa malah memilih sebuah solusi yang membawa dampak-dampak buruk, di mana Laut Mediterania telah berubah menjadi kuburan massal pengungsi.
Kesepakatan dengan Turki untuk mengembalikan pengungsi pada dasarnya sebuah bentuk lari dari tanggung jawab, di mana negara-negara Eropa memainkan peran serius dalam menciptakan krisis di Timur Tengah, karena mereka menyediakan dukungan politik dan militer untuk negara-negara pengobar konflik.
Sayangnya, kritik tersebut juga tidak membuat para pemimpin Eropa meninjau kembali kebijakan standar gandanya terkait isu HAM dan terorisme. (RM)
